Pemprov Lampung menyiapkan sinergi Koperasi Desa Merah Putih, koperasi, UMKM, dan BUMDes untuk menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi besar untuk mengubah desa dari sekadar penghasil bahan baku menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui sinergi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty, mengatakan pendekatan tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem bisnis desa yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan petani dan pelaku usaha kecil terhadap tengkulak.
Menurut Evie, desa tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai pemasok bahan mentah. Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata yang selama ini belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah optimal bagi masyarakat desa.
“Desa adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” demikian konsep yang dipaparkan dalam materi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Jumat (19/06/2026).
Pemprov Lampung menempatkan KDKMP sebagai inkubator usaha mikro di tingkat desa. Koperasi berfungsi sebagai konsolidator modal, penyedia sarana produksi, dan pelindung harga bagi anggota. Sementara BUMDes diarahkan menjadi jangkar bisnis yang menghubungkan produk desa dengan pasar yang lebih luas.
Melalui model tersebut, pemerintah berharap rantai ekonomi desa dapat dikelola lebih mandiri sehingga keuntungan tidak lagi banyak dinikmati pihak perantara.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah mendorong hilirisasi produk desa. Gabah tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi beras premium. Singkong didorong menjadi produk tepung mocaf maupun makanan olahan, sementara komoditas perkebunan diarahkan menjadi produk siap jual dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Selain pengolahan produk, Pemprov juga menekankan pentingnya legalitas usaha melalui sertifikasi PIRT, halal, serta pengemasan yang profesional agar produk desa mampu masuk ke pasar modern dan jaringan ritel yang lebih luas.
Evie menjelaskan bahwa tantangan terbesar pelaku usaha desa selama ini adalah akses permodalan. Karena itu, strategi pengembangan ekonomi desa juga diintegrasikan dengan skema pembiayaan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dengan koperasi dan BUMDes berperan sebagai jembatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah menargetkan tiga dampak utama, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Perputaran uang diharapkan lebih banyak terjadi di desa sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui aktivitas usaha yang terus berkembang.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Lampung telah menyiapkan peta jalan bertahap. Tahap pertama dimulai dari konsolidasi dan identifikasi potensi desa, dilanjutkan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan akses pembiayaan, kemudian integrasi pasar melalui kemitraan distribusi dan platform digital, hingga tahap replikasi desa-desa yang berhasil menjadi model bagi wilayah lain.
Di lapangan, Dinas Koperasi dan UKM Lampung juga telah melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari pembentukan satuan tugas KDKMP, pelatihan pendamping koperasi, hingga pelatihan terhadap sekitar 5.300 pengurus KDKMP di 15 kabupaten/kota. Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI, BUMN, dan perbankan untuk mendukung pengembangan usaha desa.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain keterbatasan lahan, pemahaman pengurus koperasi yang belum merata, serta masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat KDKMP.
Pemprov Lampung meyakini bahwa apabila ekosistem tersebut berjalan efektif, dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis desa, serta menahan laju urbanisasi karena semakin banyak peluang ekonomi tersedia di daerah asal masyarakat.(iwa)
