@Iwa Perkasa
Ada satu pertanyaan sederhana ketika petugas Badan Pusat Statistik (BPS) datang melakukan Sensus Ekonomi 2026, “Mengapa kita harus menjawab dengan jujur?”
Sebagian orang mungkin menganggap sensus hanyalah kegiatan rutin pemerintah. Ada yang menjawab seadanya, ada pula yang khawatir datanya akan dipakai untuk kepentingan lain. Padahal, jawaban yang diberikan hari ini dapat memengaruhi kebijakan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan.
Pesan itulah yang ingin ditekankan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat mendampingi pelaksanaan Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Bandar Lampung.
“Tetap semangat mendata masyarakat. Jangan lupa selalu memakai atribut, mulai dari rompi hingga tanda pengenal, agar masyarakat percaya kepada kita saat melakukan sensus ekonomi. Tetap semangat dan lakukan tugas dengan baik,” kata Jihan.
Pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga mengandung makna penting bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kepercayaan menjadi modal utama dalam pelaksanaan sensus. Ketika masyarakat yakin bahwa petugas datang secara resmi dan data yang diberikan digunakan untuk kepentingan statistik, mereka akan lebih terbuka memberikan informasi yang benar.
Sensus Ekonomi bukan bertujuan menghitung pajak, bukan pula mencari kesalahan pelaku usaha. Tujuannya adalah memotret kondisi perekonomian Indonesia apa adanya. Berapa banyak usaha yang tumbuh, sektor mana yang berkembang, berapa tenaga kerja yang terserap, bagaimana pola perdagangan berubah, hingga tantangan apa yang dihadapi dunia usaha.
Semua informasi itu menjadi bahan baku pemerintah dalam mengambil keputusan.
Bayangkan jika banyak pelaku usaha memberikan data yang tidak sesuai kenyataan. Ada yang mengecilkan usahanya, ada yang melebih-lebihkan omzetnya, bahkan ada yang menolak memberikan informasi. Gambaran ekonomi yang terbentuk tentu menjadi kabur.
Akibatnya, pemerintah bisa salah membaca keadaan.
Daerah yang sebenarnya membutuhkan bantuan pembiayaan UMKM mungkin justru tidak mendapat prioritas. Wilayah yang sebenarnya berkembang pesat bisa dianggap biasa-biasa saja. Sebaliknya, daerah yang datanya berlebihan bisa memperoleh perhatian yang tidak semestinya.
Akibatnya, kebijakan menjadi tidak tepat sasaran.
Bagi dunia usaha, dampaknya juga tidak kecil. Investor menggunakan data resmi untuk membaca potensi pasar, struktur industri, dan prospek ekonomi suatu daerah. Jika data yang tersedia tidak akurat, keputusan investasi bisa tertunda atau bahkan dialihkan ke daerah lain. Padahal setiap investasi baru berarti tambahan modal, terbukanya usaha baru, dan terciptanya lapangan kerja.
Yang paling merasakan akibatnya justru masyarakat. Kesempatan kerja tumbuh lebih lambat, aktivitas ekonomi tidak berkembang optimal, dan program pemerintah berpotensi tidak menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Sebaliknya, ketika data ekonomi akurat, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menentukan prioritas pembangunan. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan, program UMKM lebih tepat sasaran, pelatihan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan industri, dan kebijakan investasi menjadi lebih efektif.
Karena itu, ketika petugas BPS datang dengan rompi dan tanda pengenal resmi, jangan melihatnya sebagai orang yang sekadar membawa formulir. Mereka sedang membangun fondasi data yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia.
Jawablah setiap pertanyaan dengan apa adanya. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi.
Sebab, data yang jujur melahirkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat menarik investasi. Investasi membuka lapangan kerja. Lapangan kerja meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan pada akhirnya, manfaatnya akan kembali kepada kita semua.
Pak, Bu, jujur saat Sensus Ekonomi, agar kita semua beruntung.
