Gagal Panen Mulai Terjadi di Lampung, NTP Tinggi Justru Jadi Alarm

BANDARLAMPUNG – Angka Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung sedang berada di titik yang menggembirakan, menembus angka 134,81 pada Agustus 2026, naik 7,50 persen dibanding tahun lalu. Tapi jangan buru-buru merayakannya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengingatkan bahwa di balik angka bagus itu tersembunyi sinyal bahaya yang harus diwaspadai.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Elvira Umihanni

“Di balik NTP yang tinggi, harga komoditas yang tinggi, ada kemarau yang mulai meresahkan dan perlu langkah-langkah antisipasi,” ujar Elvira.

Menurutnya, musim kemarau sudah mulai berdampak nyata pada lahan pertanian sejak Agustus, dan sebagian kecil lahan bahkan sudah mengalami gagal panen. Yang membuat kekhawatiran ini semakin serius BMKG memprediksi musim kemarau kali ini berpotensi bertahan hingga awal 2027,  jauh melampaui pola kemarau biasa yang umumnya mereda di akhir tahun.

Di sinilah letak ironi yang perlu dipahami publik. NTP yang terlihat menggembirakan itu, kalau ditelusuri lebih dalam, dipengaruhi menurunnya pasokan akibat kemarau, bukan oleh produksi yang melimpah.

Data BPS Provinsi Lampung menunjukkan kenaikan NTP Agustus ditopang oleh dua subsektor. Tanaman pangan naik 2,78 persen dan tanaman perkebunan rakyat naik 1,85 persen. Tapi penyebabnya bukan panen raya. Harga gabah naik justru karena belum memasuki musim panen dan stok di tingkat petani menipis. Harga kopi naik karena musim kemarau panjang membuat hasil panen berkurang. Dengan kata lain, harga yang terlihat “bagus” ini sesungguhnya adalah harga yang terbentuk dari barang yang semakin langka, pertanda awal dari tekanan produksi yang sedang dikhawatirkan Elvira.

Sementara itu, peternak sapi justru merasakan sisi sebaliknya dari kemarau yang sama. NTP subsektor peternakan turun 0,11 persen, dipicu banyaknya peternak yang terpaksa menjual sapi dengan harga murah karena kesulitan mendapatkan pakan di tengah kekeringan panjang. Kemarau yang membuat harga gabah dan kopi naik, secara bersamaan memaksa peternak menjual ternaknya rugi.

Merespons situasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung melalui BPBD sudah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun Elvira mengakui secara terbuka bahwa upaya ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah maupun mencukupi kebutuhan air di lahan pertanian secara merata karena keterbatasan yang lazim ditemui pada OMC di berbagai daerah.

Keberhasilan OMC sangat bergantung pada ketersediaan awan potensial yang tidak selalu ada tepat di lokasi yang membutuhkan. Karena itu, Pemerintah Daerah bersama Kementerian Pertanian terus memfasilitasi petani lewat jalur lain yang tidak bergantung cuaca, antara lain dengan bantuan benih, irigasi perpompaan, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga sarana produksi lainnya. Irigasi perpompaan khususnya menjadi krusial karena memberi sumber air alternatif yang bisa diandalkan kapan pun, berbeda dengan OMC yang harus menunggu momentum awan yang tepat.

Dilema Gabah: Menjaga Petani Tanpa Membebani Konsumen

Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, Elvira juga mengungkap dilema kebijakan yang jarang terlihat publik, yakni soal larangan menjual gabah ke luar daerah. Kebijakan ini, katanya, tidak bisa diberlakukan kaku, melainkan harus terus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Jika produksi gabah kering panen (GKP) Lampung sedang surplus dibanding kapasitas pabrik-pabrik beras lokal, GKP semestinya dapat dijual ke luar daerah, sebab gabah yang tidak segera dikeringkan dan diolah berisiko berjamur, sehingga menahannya di dalam daerah justru bisa merugikan petani. Namun jika sebaliknya, pabrik beras lokal kekurangan bahan baku dan harga sudah tinggi, GKP sebaiknya tidak dilepas ke luar daerah, guna mencegah kekurangan stok yang bisa memicu harga beras melonjak lebih tinggi dan membebani konsumen Lampung sendiri.

Fleksibilitas kebijakan semacam ini menjadi makin penting mengingat prediksi kemarau panjang hingga 2027 berimplikasi pada situasi pasokan gabah berubah cepat. Kebijakan yang kaku berisiko salah sasaran di tengah ketidakpastian produksi ke depan.

Data resmi memang menunjukkan gambaran tahunan yang menggembirakan. Seluruh subsektor pertanian Lampung, tanpa kecuali, mencatat kenaikan NTP dibanding Agustus tahun lalu. Tanaman pangan melonjak 9,76 persen, hortikultura 7,67 persen, perkebunan rakyat 7,10 persen, hingga peternakan yang tetap naik tipis 1,37 persen meski tertekan bulan ini.

Tapi justru di titik inilah peringatan Elvira menjadi penting untuk tidak diabaikan. Angka-angka bagus hari ini sebagian besar lahir dari kelangkaan pasokan akibat kemarau yang baru mulai terasa, bukan dari sistem produksi yang sehat dan berkelanjutan. Jika prediksi BMKG soal kemarau hingga awal 2027 benar terjadi, kelangkaan yang hari ini masih menguntungkan sebagian petani berisiko berubah menjadi kegagalan produksi yang jauh lebih luas dan merugikan semua pihak. Petani bisa terancam gagal panen, peternak kehabisan stok ternak untuk dijual, hingga konsumen yang harus membayar harga pangan lebih mahal akibat pasokan yang benar-benar seret, bukan lagi sekadar menipis.

Bagi pengambil kebijakan, sinyal ini semestinya menjadi dorongan untuk bergerak lebih cepat dengan memperluas jangkauan irigasi perpompaan dan bantuan alsintan yang tidak bergantung cuaca, menyiapkan bantalan khusus bagi peternak yang sudah lebih dulu terpukul krisis pakan, serta menjaga fleksibilitas kebijakan distribusi gabah agar tetap responsif terhadap kondisi lapangan yang bisa memburuk sewaktu-waktu. Lebih baik bersiap sebelum prediksi BMKG benar-benar terwujud, daripada baru bertindak setelah gagal panen kecil hari ini berkembang menjadi krisis pangan yang jauh lebih besar di awal 2027 nanti.(iwa)

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *