Lampung kembali meraih opini WTP ke-12 berturut-turut dari BPK RI. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan WTP bukan sekadar prestasi, tetapi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan pembangunan daerah.
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Lampung, sebuah capaian yang tidak hanya mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah disusun dan diaudit sesuai prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, baik perangkat daerah selaku entitas akuntansi, entitas pelaporan, maupun DPRD sebagai mitra legislatif,” ujar Mirza, Jumat (12/06/2026).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus bergerak ke arah yang semakin baik.
Namun, Mirza menegaskan bahwa makna terbesar dari opini WTP tidak terletak pada penghargaan yang diterima pemerintah daerah.
Lebih dari itu, WTP merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan. Ini adalah fondasi moral dan penguat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. WTP juga memperkuat kepercayaan publik dan menjadi modal penting untuk pembangunan daerah yang lebih baik,” katanya.
Kepercayaan yang Tidak Bisa Dibeli
Dalam pembangunan modern, anggaran bukan satu-satunya modal yang dibutuhkan pemerintah.
Kepercayaan publik justru menjadi salah satu aset paling berharga karena menentukan tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas kebijakan, hingga keberhasilan program pembangunan.
Ketika masyarakat percaya bahwa anggaran dikelola secara bertanggung jawab, dukungan terhadap program pemerintah cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, pembangunan sering kali menghadapi hambatan sosial yang tidak kecil.
Karena itu, bagi Pemerintah Provinsi Lampung, opini WTP memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar penilaian atas laporan keuangan.
WTP menjadi simbol bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga amanah publik melalui tata kelola yang semakin profesional.
“Kita menyadari bahwa opini WTP pada hakikatnya merupakan pencapaian sekaligus tanggung jawab atas kinerja pengelolaan keuangan yang selama ini kita lakukan,” ujar Mirza.
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Gubernur menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah tetap harus fokus pada tujuan utama pembangunan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan program pembangunan yang berdampak nyata.
“Opini WTP bukan tujuan akhir. WTP adalah instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pemerintah tetap fokus pada penciptaan kesejahteraan masyarakat sebagai tugas utamanya,” tegasnya.
Ia menambahkan, mempertahankan WTP justru membutuhkan komitmen yang lebih besar dibanding meraihnya.
Hal tersebut memerlukan inovasi berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya akuntabilitas yang tumbuh di seluruh organisasi pemerintahan.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan serta memberikan berbagai rekomendasi perbaikan.
Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Catatan Nomics.Id: Fondasi Pembangunan Jangka Panjang
Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang sehat.
Pemerintah yang dipercaya masyarakat memiliki ruang yang lebih kuat untuk menjalankan program pembangunan, menarik investasi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Karena itu, capaian WTP ke-12 bagi Lampung dapat dibaca bukan hanya sebagai keberhasilan administrasi keuangan, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun fondasi pembangunan jangka panjang.
WTP ke-12 bukan hanya tentang laporan keuangan yang dinilai baik. Di balik angka dan dokumen audit itu, terdapat sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu tumbuhnya kepercayaan publik.
Dan dalam pembangunan daerah, kepercayaan itulah yang sering kali menjadi modal terbesar untuk melangkah lebih jauh.(iwa)
