Penghapusan uang komite telah membuka akses pendidikan yang lebih luas. Namun tantangan berikutnya jauh lebih besar adalah memastikan sekolah menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menggerakkan hilirisasi ekonomi Lampung.
@ Iwa Perkasa
Lampung telah mengambil langkah besar dalam dunia pendidikan. Melalui kebijakan penghapusan uang komite SMA, SMK, dan SLB negeri, Pemerintah Provinsi Lampung sesungguhnya telah mengirim pesan kuat bahwa pendidikan tidak boleh terhambat oleh kemampuan ekonomi keluarga. APBD telah mengambil alih beban yang selama bertahun-tahun harus ditanggung masyarakat.
Kebijakan itu bukan sekadar program pendidikan. Ini adalah investasi pembangunan manusia. Dampaknya bahkan terasa pada inflasi. Ketika biaya pendidikan berkurang, tekanan pengeluaran rumah tangga ikut menurun. Kelompok pendidikan menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga inflasi Lampung tetap terkendali.
Tetapi setelah pintu sekolah berhasil dibuka lebih lebar, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah pendidikan yang lebih terjangkau itu sudah menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Lampung?
Di sinilah tantangan sesungguhnya dimulai.
Alarm dari Data Pengangguran
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 turun menjadi 3,95 persen.
Kabar baik. Namun di balik angka tersebut terdapat fakta yang layak menjadi perhatian serius. Lulusan SMK justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi, mencapai 7,39 persen. Angka itu hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata TPT Lampung.
Padahal SMK sejak awal dibangun untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Artinya, persoalan Lampung hari ini bukan lagi sekadar bagaimana anak masuk sekolah. Persoalannya adalah bagaimana lulusan sekolah dapat masuk ke dunia kerja.
Saat ini Lampung sedang berbicara tentang banyak hal. Bioetanol singkong. Industri pengolahan pangan. Pengelolaan sampah menjadi energi. Penguatan logistik dan pelabuhan. Digitalisasi pertanian. Investasi industri baru.
Semua agenda itu membutuhkan tenaga kerja. Pabrik bioetanol membutuhkan operator produksi, teknisi mesin, analis laboratorium, dan ahli fermentasi. Industri pangan membutuhkan tenaga teknologi hasil pertanian. Sektor energi membutuhkan teknisi dan operator yang terampil.
Pertanyaannya, siapa yang akan mengisi semua kebutuhan itu?
Jika jawabannya masih harus didatangkan dari luar daerah, maka sesungguhnya ada satu mata rantai pembangunan yang belum tersambung. Yaitu hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi.
Sekolah Tidak Boleh Menjadi Pabrik Ijazah
Selama ini keberhasilan pendidikan sering diukur dari jumlah siswa yang lulus. Jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi. Jumlah ruang kelas yang dibangun.
Semua itu penting. Namun ekonomi tidak bergerak karena ijazah. Ekonomi bergerak karena kompetensi.
Seseorang tidak dibayar karena memiliki selembar kertas kelulusan, melainkan dibayar karena memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Karena itu sekolah tidak boleh berhenti menghasilkan lulusan. Sekolah harus menghasilkan nilai tambah. Harus menghasilkan tenaga kerja. Harus menghasilkan inovasi. Harus menghasilkan pengusaha. Harus menghasilkan manusia yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
Selama ini kita mengenal hilirisasi sebagai proses mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Singkong menjadi etanol. Kopi menjadi produk premium. Sawit menjadi biodiesel.
Tetapi sesungguhnya ada hilirisasi yang jauh lebih penting. Yaitu Hilirisasi pendidikan, yang mengubah proses belajar menjadi produktivitas ekonomi. Mengubah ruang kelas menjadi lapangan kerja. Mengubah ilmu menjadi kesejahteraan. Mengubah lulusan menjadi penggerak pembangunan.
Lampung membutuhkan pendidikan yang lebih dekat dengan industri. SMK yang lebih dekat dengan kebutuhan pasar kerja. Perguruan tinggi yang lebih dekat dengan kebutuhan pembangunan daerah. Kurikulum yang lebih dekat dengan realitas ekonomi masa depan.
Karena pembangunan tidak lagi cukup hanya menghasilkan gedung sekolah yang banyak dan baik. Pembangunan harus menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan.
Kebijakan penghapusan uang komite adalah fondasi yang sangat penting. Telah memastikan akses pendidikan menjadi lebih merata. Tetapi akses hanyalah awal.Tahap berikutnya adalah kualitas.
Dan setelah kualitas, tantangan berikutnya adalah relevansi. Relevansi antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Relevansi antara pendidikan dan investasi. Relevansi antara ruang kelas dan pabrik. Relevansi antara sekolah dan masa depan ekonomi Lampung.
Karena di ujung semua itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak ditentukan oleh berapa banyak anak yang masuk sekolah. Tetapi oleh berapa banyak lulusan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi dirinya, keluarganya, dan daerahnya.
Lampung sudah berhasil membuka pintu sekolah lebih lebar. Kini saatnya memastikan pintu itu benar-benar mengantarkan generasi muda menuju dunia kerja, inovasi, dan kesejahteraan. Sebab sekolah tidak seharusnya menjadi pabrik ijazah. Sekolah harus menjadi pabrik masa depan Lampung.*****
