Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan APBD tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. Lampung kini mengandalkan investasi, hilirisasi, dan kolaborasi lintas sektor sebagai mesin pertumbuhan baru.
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyadari satu hal penting, bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak bisa lagi mengandalkan belanja pemerintah daerah semata.
Keterbatasan ruang fiskal membuat APBD tidak lagi cukup menjadi motor utama perekonomian. Karena itu, investasi, hilirisasi, dan keterlibatan sektor swasta mulai ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan baru.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin rapat sinergi pengembangan ekonomi daerah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan sejumlah perangkat daerah.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat dengan berbagai pihak,” kata Mirza.
Pernyataan itu mencerminkan tantangan yang sedang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Di satu sisi, target pertumbuhan ekonomi nasional dalam RPJMN semakin ambisius. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah relatif terbatas dan sebagian besar masih terserap untuk belanja rutin.
Bagi Lampung, tantangan tersebut menjadi semakin relevan mengingat struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor primer, terutama pertanian dan perkebunan.
Karena itu, pembangunan ekonomi ke depan diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui investasi dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah.
Kesenjangan Pembiayaan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat sementara kemampuan pendanaan melalui APBD memiliki keterbatasan.
Menurutnya, daerah perlu membuka ruang lebih besar bagi investasi dan pembiayaan alternatif agar berbagai proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
“Kebutuhan pembangunan semakin besar sementara kapasitas pendanaan pemerintah terbatas. Karena itu diperlukan kolaborasi dan sumber pembiayaan baru,” ujarnya.
Bank Indonesia juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan investasi bukan hanya nilai proyek yang masuk, tetapi dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Salah satu sektor yang dinilai berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru adalah industri bioetanol yang memanfaatkan bahan baku lokal seperti tebu, sawit, dan sorgum.
Jika dikembangkan secara terintegrasi, industri tersebut tidak hanya menarik investasi tetapi juga memperkuat sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Dari APBD ke Investasi
Data fiskal daerah menunjukkan kemampuan APBD Lampung relatif terbatas dibanding kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dalam kondisi tersebut, ketergantungan terhadap belanja pemerintah berisiko membuat pertumbuhan ekonomi bergerak lebih lambat.
Karena itu, transformasi menuju ekonomi yang lebih ditopang investasi menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan kemiskinan.
“Pertumbuhan yang kita dorong harus inklusif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Mirza.
Dengan kata lain, agenda ekonomi Lampung kini tidak lagi sekadar menjaga pertumbuhan tetap positif. Target yang lebih besar adalah membangun mesin pertumbuhan baru yang mampu mengurangi ketergantungan pada APBD dan menciptakan ekonomi yang lebih produktif, kompetitif, serta berkelanjutan.(IWA)
