Setelah setahun lebih berada di zona deflasi, kelompok pendidikan di Provinsi Lampung akhirnya kembali mencatat kenaikan harga. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dalam rilis 1 September 2026 mencatat kelompok pendidikan mengalami inflasi year-on-year 2,70 persen pada Agustus 2026.
@Iwa Perkasa
Sekilas, angka itu bisa dibaca sebagai kabar buruk biaya pendidikan kembali naik. Tetapi membaca angka tersebut hanya dari permukaannya justru berisiko menyesatkan.
Inflasi pendidikan 2,70 persen pada Agustus 2026 justru menandai berakhirnya efek pembanding dari kebijakan penghapusan uang komite sekolah yang mulai berlaku setahun sebelumnya. Dengan kata lain, yang berakhir bukan manfaat kebijakannya, melainkan efek statistik satu kali dari perubahan harga besar pada Agustus 2025.
Ini penting karena sepanjang setahun terakhir, data BPS mencatat fenomena yang tidak biasa dalam sejarah inflasi pendidikan Lampung.
Satu Kebijakan, Satu Siklus Statistik
Agustus 2025 menjadi titik awalnya. Pemerintah Provinsi Lampung di bawah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghapus uang komite bagi siswa SMA, SMK dan SLB negeri. Pemerintah kemudian mengalihkan dukungan pembiayaan sekolah melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
Dampaknya langsung terlihat dalam indeks harga konsumen. Indeks kelompok pendidikan yang pada Agustus 2024 berada di level 108,59, turun menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Secara tahunan, terjadi deflasi pendidikan sebesar 15,10 persen.
Setelah itu, angka deflasi bahkan semakin dalam. September 2025 tercatat 18,20 persen. Oktober hingga Desember berada pada 17,98 persen. Januari sampai Mei 2026 bertahan pada 17,97 persen, sebelum sedikit berubah pada Juni dan Juli. Sepanjang periode tersebut, pendidikan menjadi salah satu kelompok pengeluaran dengan pergerakan harga paling tidak biasa di Lampung.
Namun angka itu sebenarnya mempunyai satu batas waktu. Karena inflasi year-on-year selalu membandingkan harga bulan berjalan dengan bulan yang sama setahun sebelumnya. Karena itu, ketika Agustus 2026 tiba, BPS tidak lagi membandingkan biaya pendidikan yang sudah bebas komite dengan kondisi lama yang masih mengenakan komite.
Kedua periode sudah berada dalam rezim kebijakan yang sama.
Maka efek penurunan harga akibat penghapusan komite tidak lagi muncul sebagai deflasi tahunan.
Yang tersisa adalah perubahan harga normal dari komponen pendidikan lainnya.
Di situlah angka 2,70 persen harus dibaca.
Empat Subkelompok Mulai Bergerak Naik
Data Agustus memperkuat perubahan tersebut.
BPS mencatat seluruh subkelompok pendidikan mengalami inflasi secara tahunan. Pendidikan lainnya naik 4,73 persen, pendidikan menengah 3,81 persen, pendidikan dasar dan anak usia dini 2,11 persen, sedangkan pendidikan tinggi meningkat 1,87 persen.
Perubahan paling menarik terlihat pada pendidikan menengah. Pada Mei 2026, subkelompok ini masih mengalami deflasi 51,24 persen. Beberapa bulan kemudian, angkanya sudah berbalik menjadi positif.
Ini bukan berarti biaya sekolah menengah tiba-tiba melonjak setelah pemerintah menghapus uang komite.
Sebaliknya, angka tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perubahan harga pada Agustus 2025 terhadap statistik pendidikan selama 12 bulan berikutnya.
Komoditas yang selama berbulan-bulan menjadi sumber deflasi pun mulai kehilangan efek tersebut.
Sekolah menengah atas, misalnya, sebelumnya memberikan andil deflasi sekitar 0,84 persen per bulan. Pada Agustus 2026, kontribusinya berbalik menjadi andil inflasi 0,04 persen. SMP dan SD masing-masing memberikan andil inflasi sekitar 0,01 persen. Sementara penyumbang terbesar dari kelompok pendidikan berasal dari akademi/perguruan tinggi dengan andil 0,05 persen dan bimbingan belajar 0,03 persen.
Ini juga memberikan petunjuk penting: tidak seluruh biaya pendidikan pernah terkena dampak kebijakan penghapusan uang komite.
Perguruan tinggi dan bimbingan belajar, misalnya, berada di luar kebijakan tersebut sehingga pergerakannya lebih mencerminkan mekanisme harga normal.
Jangan Salah Membaca Angka 2,70 Persen
Ada satu kesalahan pembacaan yang harus dihindari.
Inflasi pendidikan 2,70 persen tidak berarti orang tua kembali membayar uang komite yang sebelumnya dihapus.
Keduanya adalah persoalan berbeda. Penghapusan uang komite merupakan perubahan kebijakan yang menurunkan biaya yang harus ditanggung rumah tangga. Sementara inflasi adalah ukuran perubahan harga dari waktu ke waktu.
Ketika kebijakan tersebut sudah berjalan selama satu tahun, pengaruh penurunan harga awalnya keluar dari perhitungan year-on-year.
Kebijakan tetap berjalan. Statistiknya yang berubah. Ini juga menjelaskan mengapa berakhirnya deflasi pendidikan sebenarnya dapat dianggap sebagai kabar yang relatif baik.
Pasar sudah melewati satu kali guncangan harga akibat kebijakan. Setelah itu, harga mulai kembali bergerak dalam pola yang lebih normal.
Bagi pemerintah, kondisi ini bahkan menjadi kesempatan baru. Selama satu tahun pertama, keberhasilan kebijakan relatif mudah terlihat dari sisi biaya. Kini ukuran keberhasilannya harus dinaikkan.
Pertanyaannya bukan lagi berapa besar uang komite yang berhasil dihapus. Pertanyaannya adalah apa yang diperoleh siswa dan keluarga dari penghematan tersebut?
Kebijakan pendidikan Lampung seharusnya memasuki tahap yang lebih penting. Menghapus biaya pendidikan adalah kebijakan sosial yang penting, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Tetapi pendidikan tidak berhenti pada persoalan keterjangkauan.
Jika orang tua tidak lagi membayar uang komite tetapi kualitas pembelajaran tidak meningkat, maka manfaat kebijakan akan berhenti pada penghematan rumah tangga.
Sebaliknya, jika biaya yang lebih ringan berjalan bersamaan dengan guru yang semakin berkualitas, fasilitas yang semakin baik, kemampuan membaca dan berhitung yang meningkat, serta lulusan yang lebih siap memasuki perguruan tinggi maupun dunia kerja, maka kebijakan tersebut berubah menjadi investasi sumber daya manusia.
Itulah ukuran yang jauh lebih penting.
Dan bagi Lampung, momentum Agustus 2026 semestinya menjadi titik evaluasi. Satu siklus penuh sudah berlalu. Data sudah tidak lagi didominasi oleh efek awal penghapusan komite. Kini pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk mengukur dampak sebenarnya.
Terjadi di Tengah Inflasi Lampung yang Meninggi
Pembalikan pendidikan juga berlangsung ketika inflasi umum Lampung sedang meningkat.
BPS mencatat inflasi tahunan Lampung pada Agustus 2026 mencapai 3,53 persen, naik tajam dibandingkan 1,05 persen pada Agustus 2025. Namun pendidikan dengan inflasi 2,70 persen justru masih berada di bawah inflasi umum tersebut.
Tekanan terbesar datang dari kelompok lain, terutama perawatan pribadi dan jasa lainnya, transportasi serta kesehatan. Artinya, kenaikan harga pendidikan pada Agustus belum menjadi sumber utama tekanan inflasi rumah tangga Lampung.
Ini penting untuk menempatkan angka 2,70 persen secara proporsional.
Pendidikan memang kembali inflasi, tetapi belum berarti pendidikan menjadi beban inflasi terbesar masyarakat.
Dari Penghematan Menuju Pembuktian
Setahun lalu, pertanyaan publik adalah apakah penghapusan uang komite benar-benar mampu mengurangi beban keluarga. Pertanyaannya, apakah penghematan tersebut sudah menghasilkan sesuatu yang lebih besar?
Sebab setiap kebijakan publik selalu melewati dua pengujian tentang berapa biaya yang dikeluarkan negara dan apa hasil yang diperoleh masyarakat.
Pemprov Lampung telah mengambil keputusan fiskal untuk mengambil alih sebagian beban yang sebelumnya ditanggung orang tua. Itu berarti ada uang publik yang digunakan. Maka publik berhak mengetahui hasilnya secara lebih konkret.
Berapa anak yang tetap bersekolah karena biaya menjadi lebih ringan? Apakah angka anak tidak sekolah turun? Apakah angka putus sekolah membaik? Apakah kemampuan akademik siswa meningkat? Apakah kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan daerah semakin menyempit?
Dan bagi lulusan SMK, apakah semakin banyak yang masuk dunia kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan industri?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah kebijakan pendidikan gratis benar-benar berhasil atau sekadar berhasil mengubah struktur biaya.
Karena itu, inflasi pendidikan 2,70 persen pada Agustus 2026 sebaiknya tidak dibaca sebagai kemunduran. Justru sebaliknya, angka itu menandai berakhirnya satu fase.
Selama setahun, statistik BPS merekam dampak besar sebuah kebijakan dalam bentuk deflasi. Kini efek tersebut telah melewati satu siklus penuh.
Manfaat kebijakannya sendiri tetap ada. Yang berubah adalah cara kita mengukurnya.
Dan justru setelah efek statistik itu hilang, pemerintah tidak lagi bisa berlindung di balik angka deflasi untuk menunjukkan keberhasilan. Kini pembuktiannya harus lebih nyata.
Pendidikan Lampung harus menunjukkan bahwa uang publik yang dialihkan untuk meringankan beban keluarga benar-benar menghasilkan sesuatu: anak-anak yang lebih lama bersekolah, belajar lebih baik, memiliki kompetensi lebih kuat, dan memperoleh peluang hidup yang lebih luas.
Dengan demikian, berakhirnya deflasi pendidikan bukanlah kabar buruk. Justru sebuah tanda bahwa fase subsidi biaya telah memasuki fase berikutnya: pembuktian mutu.
Dan pada tahap inilah kebijakan pendidikan Lampung akan diuji sesungguhnya. Bukan lagi oleh angka inflasi. Melainkan oleh masa depan anak-anak Lampung.******
