Penegasan ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S pada Musrenbang Provinsi Lampung 2026, Senin (13/04/2026). Penegasan itu selaras dengan perubahan arah pembangunan Indonesia menuju ekonomi yang lebih produktif, terstruktur, dan berbasis nilai tambah dalam kerangka RKP 2027.
BANDARLAMPUNG — Ada yang berbeda di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung 2026. Begitu banyak materi, grafik dan data yang disampaikan. Meski rumit, semua materi menunjukkan, bahwa arah pembangunan tidak lagi “bermain-main’ pada data yang rumit di atas kertas, dan tidak lagi sebagai agenda administratif tahunan. Musrenbang Lampung 2026 telah bergeser menjadi ruang penegasan arah masa depan, tentang posisi daerah dalam arus besar transformasi ekonomi nasional.
Dalam paparannya, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki fase akselerasi pertumbuhan. Namun ukuran keberhasilan tidak lagi semata pada tinggi angka pertumbuhan, melainkan pada kualitas, lebih produktif, lebih efisien, dan lebih bernilai tambah.
Di tengah ketidakpastian global, geopolitik yang dinamis, tekanan ekonomi dunia, hingga disrupsi teknologi, Indonesia dituntut untuk tidak sekadar bertahan, tetapi naik kelas melalui transformasi struktural ekonomi.
Karena itu, arah RKP 2027 diletakkan sebagai jembatan perubahan dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis industri dan hilirisasi.
Pesan utamanya tegas. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah, pola belanja konsumtif, dan pertumbuhan yang tidak ditopang produktivitas harus mulai ditinggalkan. Struktur ekonomi perlu digeser menuju industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah.
Dalam kerangka itu, Pambudy memastikan Lampung tidak berada di pinggiran, melainkan berada di simpul strategis sebagai penghubung Sumatera–Jawa, lumbung pangan nasional, sekaligus kawasan yang tumbuh sebagai pusat logistik dan industri baru.
Potensi saja tentu tidak cukup. Tantangannya adalah Lampung harus bergerak dari wilayah produksi menjadi wilayah pencipta nilai tambah. Komoditas pertanian tidak boleh berhenti di bahan mentah, tetapi harus masuk ke rantai industri dan hilirisasi.
Karena itu, pembangunan kawasan industri, pelabuhan, jalan tol, dan konektivitas logistik tidak lagi sekadar proyek fisik. Seluruh pembangunan infrastruktur ekonomi harus dipastikan mengarah pada investasi dan daya saing wilayah .
Transformasi terbesar tidak hanya ada pada infrastruktur, melainkan pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan adaptasi teknologi. SDM menjadi fondasi utama agar industrialisasi tidak berhenti sebagai konsep. Tanpa itu, hilirisasi tidak akan bergerak menjadi kenyataan.
Pambudy juga menyorot soal fiskal daerah yang terbatas, dominasi belanja rutin, dan rendahnya kemandirian pendapatan. Menjawab itu, ia meminta daerah terus melakukan cara kerja anggaran, dari konsumtif menjadi produktif, dari ketergantungan menjadi kemandirian.(IWA)
