Jawa Barat menggratiskan sekolah swasta bagi siswa miskin, sementara Lampung menghapus uang komite sekolah negeri. Dua kebijakan pendidikan ini menghasilkan dampak berbeda, termasuk penurunan inflasi di Lampung.
@Iwa Perkasa
Dua provinsi memilih jalan berbeda untuk menjawab tantangan pendidikan, namun menghasilkan pelajaran kebijakan yang sama-sama menarik.
Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menjamin biaya sekolah swasta bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang gagal masuk sekolah negeri. Sementara di Lampung, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengambil langkah berbeda dengan menghapus uang komite SMA, SMK, dan SLB negeri.
Jika Jawa Barat berupaya memperluas akses pendidikan, Lampung justru mencatat dampak lanjutan yang jarang terjadi dengan kebijakan pendidikan menjadi instrumen pengendalian inflasi.
Perbedaan itu menarik karena keduanya berangkat dari tujuan yang sama, yakni mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Namun hasil yang tercatat dalam data ekonomi menunjukkan efek yang berbeda.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lahir dari persoalan klasik yang hampir terjadi setiap tahun, yakni keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri.
Ribuan siswa tidak memperoleh kursi di sekolah negeri meski tetap memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Jawa Barat memastikan siswa dari keluarga miskin tetap dapat bersekolah di lembaga swasta tanpa dibebani biaya pendidikan.
Kebijakan ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena faktor ekonomi atau keterbatasan kuota sekolah negeri.
Dampaknya sangat penting dari sisi pemerataan pendidikan, namun secara ekonomi efeknya lebih bersifat tidak langsung karena menyasar kelompok tertentu.
Lampung Menekan Biaya Pendidikan Secara Massal
Lampung memilih pendekatan berbeda.
Alih-alih memberikan subsidi kepada kelompok tertentu, pemerintah menghapus salah satu komponen biaya pendidikan yang selama ini dibayar hampir seluruh siswa sekolah negeri.
Hasilnya tidak hanya dirasakan oleh keluarga siswa, tetapi juga tercermin dalam statistik resmi ekonomi daerah.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kelompok pendidikan di Lampung mengalami deflasi hingga 15,10 persen. Indeks harga sektor pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan tersebut adalah kebijakan penghapusan uang komite sekolah.
Fenomena ini tergolong langka karena selama ini inflasi hampir selalu dikaitkan dengan harga pangan, energi, atau transportasi.
Sebaliknya, di Lampung justru sektor pendidikan berubah menjadi penekan inflasi.
Secara keseluruhan, inflasi tahunan Lampung pada periode tersebut tercatat hanya 1,05 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,33 persen.
Dalam teori ekonomi, inflasi terjadi ketika biaya hidup masyarakat meningkat.
Karena itu, setiap kebijakan yang mampu menurunkan pengeluaran rutin rumah tangga berpotensi mengurangi tekanan inflasi.
Penghapusan uang komite membuat ribuan keluarga tidak lagi mengeluarkan biaya rutin pendidikan yang sebelumnya menjadi bagian dari pengeluaran bulanan. Uang tersebut kemudian dapat dialihkan untuk kebutuhan lain atau memperkuat daya beli rumah tangga.
Akibatnya, manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan di ruang kelas, tetapi juga muncul dalam indikator ekonomi daerah.
Dua Kebijakan, Dua Dampak Strategis
Jika disederhanakan, Jawa Barat dan Lampung sebenarnya sedang mengerjakan dua persoalan berbeda.
Jawa Barat berupaya memastikan tidak ada anak miskin yang kehilangan akses pendidikan akibat keterbatasan kursi sekolah negeri.
Sementara Lampung berupaya menurunkan biaya pendidikan secara langsung bagi masyarakat yang telah bersekolah di lembaga negeri.
Keduanya sama-sama berpihak kepada rakyat, namun Lampung menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan juga dapat menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.
Pelajaran pentingnya adalah pembangunan pendidikan tidak selalu berakhir pada peningkatan angka partisipasi sekolah atau kualitas sumber daya manusia. Dalam kondisi tertentu, kebijakan pendidikan juga bisa menjadi instrumen untuk menjaga daya beli, mengurangi beban rumah tangga, bahkan membantu mengendalikan inflasi.
Di saat banyak daerah berbicara tentang pengendalian harga melalui operasi pasar dan subsidi pangan, Lampung memberikan contoh lain: ruang kelas ternyata juga bisa menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
