Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026. Pendataan BPS yang berlangsung hingga Agustus akan memetakan seluruh pelaku usaha sebagai dasar kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Lampung.
BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi responden pertama yang didata Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dalam pendataan door-to-door yang dimulai Senin (15/6/2026).
Pendataan dilakukan di kediaman Gubernur di Jalan Nusa Indah, Bandarlampung, sebagai penanda dimulainya sensus yang hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
Gubernur Mirza mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret berbagai perubahan ekonomi yang terjadi di Lampung selama satu dekade terakhir.
“Terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Dalam sepuluh tahun terakhir tentu banyak perkembangan dan perubahan yang terjadi di Provinsi Lampung. Semua aktivitas ekonomi dan dinamika usaha perlu dicatat dengan baik,” ujarnya.
Menurut Mirza, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. “Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, mulai dari perusahaan besar, UMKM, usaha rumahan, hingga sektor pertanian.
“Melalui sensus ini kita akan memperoleh gambaran riil perekonomian Lampung, mengetahui sektor-sektor produktif, sektor penyerap tenaga kerja, serta berbagai potensi ekonomi yang perlu didorong,” ujarnya.
Pendataan door-to-door berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 8.619 petugas lapangan yang akan menjangkau seluruh wilayah Lampung.
Menurut Ahmadriswan, data yang terkumpul akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah dalam satu dekade ke depan.(iwa)
