Kementerian PUPR melaporkan pembangunan 1.151 km jalan daerah di 37 provinsi telah rampung melalui Inpres Jalan Daerah 2025 dengan investasi Rp5,41 triliun.
JAKARTA – Pemerintah mencatat capaian besar dalam pembangunan infrastruktur nasional melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi telah rampung 100 persen.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang dirancang untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 meliputi pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujar Dody.
Menurutnya, pembangunan jalan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan konektivitas ekonomi, terutama dalam menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, memperkuat akses logistik, serta mendukung integrasi antara jalan daerah dan jalan nasional.
Ia menjelaskan, proyek-proyek jalan tersebut diprioritaskan untuk membuka akses wilayah produksi pertanian, perkebunan, perikanan, serta sentra UMKM agar lebih mudah menjangkau pusat distribusi dan pasar yang lebih luas.
“Ruas-ruas jalan yang ditangani difokuskan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, mengintegrasikan jalan daerah dengan jalan nasional, serta memperkuat akses masyarakat menuju pusat pelayanan,” katanya.
Dody menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini. Tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, pembangunan kini diarahkan agar lebih inklusif dan menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan infrastruktur jalan yang baik menjadi tulang punggung sistem logistik nasional, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan air.
“Pembangunan infrastruktur jalan saat ini tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh daerah secara lebih merata dan inklusif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dengan selesainya program ini, pemerintah berharap kualitas konektivitas antarwilayah semakin meningkat, biaya logistik dapat ditekan, dan perputaran ekonomi masyarakat di daerah semakin cepat.
Program Inpres Jalan Daerah 2025 menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional berbasis pemerataan wilayah dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.(IWA)
