BANDARLAMPUNG – Di tengah meningkatnya tantangan sosial dan derasnya arus informasi yang kerap memicu polarisasi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kekuatan terbesar Provinsi Lampung bukan hanya terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga pada kemampuan masyarakatnya menjaga kerukunan dalam keberagaman.
Bagi Mirza, identitas Lampung sebagai daerah yang terbuka, damai, dan mampu merangkul siapa pun merupakan modal sosial yang harus terus dirawat sebagai fondasi pembangunan. Tanpa stabilitas dan persatuan, berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Lampung tidak akan berkembang secara optimal.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur usai mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Bandarlampung, Selasa (7/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Muhammad Bahrudin dikukuhkan sebagai Ketua FKUB Provinsi Lampung periode 2026–2030, Darussalam sebagai Ketua FPK periode 2025–2029, dan Gandhi Liyorba Indra sebagai Ketua FKDM periode 2026–2030.
Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan seraya mengingatkan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar amanah organisasi, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan Lampung tetap menjadi daerah yang aman, damai, serta harmonis.
“Saudara-saudara yang hari ini dikukuhkan tidak hanya mengemban amanah organisasi, tetapi juga amanah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas daerah, serta memastikan Provinsi Lampung tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan penuh semangat kekeluargaan,” ujar Mirza.
Lampung, Rumah bagi Semua
Mirza menuturkan, sejak dahulu Lampung tumbuh sebagai daerah yang terbuka bagi berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya. Masyarakat dari Jawa, Sunda, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Batak, Karo, Sulawesi, hingga berbagai daerah lain datang, menetap, bekerja, dan membangun kehidupan bersama.
Keberagaman itu, menurutnya, tidak pernah menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, telah melahirkan identitas sosial yang kuat, di mana setiap orang merasa memiliki Lampung sebagai rumah bersama.
“Ketika tinggal di Lampung, mereka tidak lagi merasa sebagai pendatang. Mereka merasa Lampung adalah rumah bersama. Rasa memiliki inilah yang harus terus kita pelihara,” katanya.
Ia menilai keterbukaan masyarakat Lampung merupakan warisan berharga yang telah terbangun selama ratusan tahun dan menjadi salah satu keunggulan yang tidak dimiliki semua daerah.
Kerukunan yang tumbuh dari budaya saling menghormati, gotong royong, dan kebersamaan itulah yang menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Mirza menegaskan bahwa menjaga kerukunan bukan hanya agenda sosial, melainkan juga strategi pembangunan.
Menurutnya, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat berkembang apabila daerah berada dalam kondisi aman dan stabil.
“Tanpa stabilitas, pembangunan tidak akan berjalan. Namun dengan suasana yang aman dan harmonis, seluruh potensi daerah dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan kekuatan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Produksi padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, lada, kopi, hingga tebu menjadi penopang kebutuhan pangan nasional.
Lebih dari dua juta keluarga di Lampung menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, sementara hasil bumi daerah ini dinikmati masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Seluruh potensi tersebut, kata Mirza, dikelola oleh masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan agama yang hidup berdampingan secara harmonis.
Karena itu, Gubernur menempatkan FKUB, FPK, dan FKDM sebagai mitra strategis pemerintah dalam merawat toleransi, memperkuat pembauran kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, serta menjaga ruang dialog di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Ia menilai kondusivitas Lampung selama ini bukan hanya hasil kerja pemerintah, TNI, maupun Polri, tetapi lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui komunikasi, musyawarah, dan saling menghormati.
“Banyak pihak bertanya mengapa Lampung tetap kondusif. Jawabannya bukan semata karena pemerintah, TNI, atau Polri, tetapi karena masyarakat Lampung sejak awal memiliki kesadaran untuk menjaga kedamaian dan menjalin komunikasi yang baik,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Mirza mengajak seluruh unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat terus memperkuat sinergi menjaga persatuan sebagai warisan yang harus diteruskan kepada generasi mendatang.
Menurutnya, berbagai tantangan akan selalu hadir. Namun selama masyarakat tetap memilih berdialog, saling mendengar, dan mengutamakan kebersamaan, Lampung akan tetap menjadi rumah yang aman bagi semua sekaligus fondasi yang kokoh menuju provinsi yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.(iwa)
