BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mulai memperkuat strategi pembangunan pertanian dari tingkat paling dasar: menekan biaya produksi petani, meningkatkan produktivitas lahan, dan memperkuat kapasitas penyuluh sebagai ujung tombak perubahan di lapangan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui percepatan penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC) yang dipadukan dengan peningkatan kompetensi penyuluh dan tenaga pendamping pertanian. Pemerintah menilai keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengawal perubahan di tingkat petani.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa penyuluh pertanian memegang peran sentral dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi petani.
“Program ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nilai dan manfaat Pupuk Hayati Cair dapat ditransfer kepada para pendamping dan penyuluh. Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh teman-teman di lapangan yang setiap hari mendampingi petani,” kata Mirza saat membuka Bimbingan Teknis Pupuk Hayati Cair di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7/2026).
Mirza menjelaskan, sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan masih menjadi tulang punggung perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurutnya, kekuatan ekonomi Lampung bertumpu pada tiga komoditas utama, yakni padi, jagung, dan ubi kayu (singkong), yang menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat.
Ketika harga dan produktivitas ketiga komoditas tersebut meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah ikut terdorong. Sebaliknya, kerugian yang dialami petani akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
“Jika petani untung, ekonomi Lampung bergerak. Sebaliknya, jika petani merugi, dampaknya akan dirasakan oleh jutaan masyarakat. Karena itu pembangunan ekonomi harus dimulai dari bawah, dimulai dari petani,” tegasnya.
Menekan Biaya, Menaikkan Keuntungan
Pemerintah Provinsi Lampung melihat penggunaan Pupuk Hayati Cair sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani.
Selain membantu memperbaiki kesuburan tanah, penggunaan pupuk hayati diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, menekan biaya produksi, sekaligus menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang.
Mirza mengatakan, target pemerintah bukan sekadar memperluas penggunaan PHC, tetapi mendorong petani agar mampu memproduksi pupuk hayati secara mandiri sehingga biaya produksi semakin rendah dan keuntungan usaha tani meningkat.
“Ke depan kita ingin petani mampu membuat sendiri, menggunakan sendiri, dan merasakan langsung manfaat ekonominya. Kalau biaya produksi turun dan hasil tetap baik, keuntungan petani akan meningkat,” ujarnya.
Usai memberikan arahan, Gubernur bersama jajaran terkait meninjau langsung praktik pembuatan Pupuk Hayati Cair yang diikuti para peserta bimbingan teknis.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan, peningkatan kapasitas penyuluh menjadi bagian penting dalam mempercepat adopsi inovasi pertanian di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, penyuluh menjadi jembatan antara inovasi teknologi dengan kebutuhan petani sehingga berbagai program pemerintah dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Eko Nugroho mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
Ia menyebut sektor pangan menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup percepatan swasembada beras, penyediaan pangan bergizi, pengembangan energi terbarukan berbasis komoditas pertanian, serta penguatan tata kelola sumber daya air.
Menurut Eko, pemerintah pusat juga terus memperkuat keberpihakan kepada petani melalui berbagai kebijakan, mulai dari penyederhanaan regulasi pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk, hingga penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram yang dikawal bersama Perum Bulog.
Bimbingan teknis tersebut diikuti ratusan penyuluh pertanian dari seluruh kabupaten dan kota di Lampung, baik secara langsung maupun melalui telekonferensi.
Melalui penguatan penyuluh dan penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien, Pemerintah Provinsi Lampung berharap produktivitas meningkat, biaya produksi semakin terkendali, dan kesejahteraan petani terus membaik. Di saat yang sama, Lampung diharapkan semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus penyangga utama ketahanan pangan Indonesia.(iwa)
