Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Provinsi Lampung menunggu hasil akhir.
@Iwa Perkasa
Tahap penulisan makalah dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Provinsi Lampung, Rabu 22 April 2026, seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai prosedur birokrasi. Lebih penting, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya individu, melainkan arah masa depan ekonomi daerah.
Sebanyak 13 kandidat kini memasuki fase paling substansial dalam seleksi, yakni adu gagasan yang ditulis dalam makalah. Namun pertanyaannya sederhana, apakah forum ini benar-benar menjadi ruang untuk menguji visi besar, atau hanya formalitas yang berujung pada kompromi birokrasi?
Tiga jabatan yang diperebutkan adalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perkebunan, serta Biro Perekonomian. Ketiga posisi itu jelas bukan posisi administratif biasa. Ketiganya adalah simpul kebijakan yang menentukan apakah Lampung mampu keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas mentah menuju pertumbuhan yang lebih bernilai tambah.
Selama ini, problem klasik Lampung bukan pada potensi, melainkan pada eksekusi. Sektor perkebunan kuat, tetapi hilirisasi lemah. Pariwisata menjanjikan, tetapi belum menjadi mesin ekonomi. Sementara kebijakan perekonomian daerah kerap terjebak pada rutinitas anggaran, bukan lompatan strategi.
Di sinilah relevansi uji makalah diuji. Apakah para kandidat mampu menawarkan terobosan nyat, bukan sekadar narasi normatif tentang bagaimana meningkatkan daya saing, memperkuat fiskal daerah, dan mengangkat kualitas pertumbuhan?
Lebih jauh, kualitas seleksi ini juga akan mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun meritokrasi. Tanpa keberanian memilih berdasarkan kapasitas dan gagasan, seleksi terbuka hanya akan menjadi ritual administratif yang tidak mengubah apa pun.
Hasil dari tahap ini akan mengerucut pada tiga besar. Namun yang lebih penting dari sekadar nama adalah arah kebijakan yang akan mereka bawa. Sebab pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu siapa yang terpilih, tetapi apa yang benar-benar berubah.
