Angka pengangguran Lampung tampak terkendali. Namun di baliknya, tersimpan krisis yang lebih dalam, yaitu lulusan sekolah justru kesulitan mendapatkan pekerjaan.
@Iwa Perkasa
Di atas kertas, kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung terlihat stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per November 2025 berada di angka 4,14 persen, bahkan menurun tipis dibanding Agustus 2025. Angka ini seolah memberi rasa aman.
Namun, stabilitas itu semu.
Sebab, masalah Lampung hari ini bukan terletak pada berapa banyak penganggur, melainkan pada siapa yang menganggur. Lulusan SMA dan SMK justru mendominasi pengangguran, dengan TPT SMA mencapai 7,02 persen, tertinggi dibanding jenjang lain. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan rendah justru lebih terserap. Ajaib!
Ini bukan sekadar anomali. Ini adalah sinyal kegagalan. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar risiko menganggur. Artinya, sistem pendidikan belum terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. SMK yang dirancang sebagai jalur siap kerja, justru menjadi kontributor pengangguran terdidik.
Di sinilah krisis vokasi Lampung bermula. Bukan pada kurangnya lulusan, tetapi pada kegagalan mengonversi lulusan menjadi tenaga produktif.
Krisis ini makin nyata di wilayah perkotaan. TPT kota mencapai 6,03 persen, jauh di atas desa yang hanya 2,97 persen. Lulusan terkonsentrasi di kota, tetapi industri tidak cukup hadir untuk menyerap. Terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja semi terampil tanpa permintaan yang memadai.
Dalam konteks ini, posisi Kepala Bidang SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tidak bisa lagi dipandang sebagai jabatan administratif biasa. Ia adalah titik kritis dalam rantai pasok tenaga kerja daerah.
Kabid SMK, secara substantif, adalah perancang masa depan tenaga kerja muda.
Karena itu, kualifikasi yang dibutuhkan tidak bisa normatif. Kabid SMK harus melampaui profil birokrat administratif dan tampil sebagai arsitek ekosistem vokasi. Ia harus menguasai pendidikan kejuruan secara utuh, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi, sistem sertifikasi, hingga pengembangan teaching factory, sekaligus mampu membaca kebutuhan industri dan arah ekonomi daerah. Ia harus berdiri di dua dunia sekaligus, pendidikan dan pasar kerja.
Namun itu saja belum cukup.
Di tengah terbatasnya daya serap pasar kerja formal, Kabid SMK juga harus memiliki DNA kewirausahaan. Pendidikan vokasi tidak bisa lagi hanya mencetak pencari kerja. Ia harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pengalaman dalam membangun kemitraan industri, mengembangkan inkubasi bisnis, atau mendorong kewirausahaan siswa.
Tanpa perspektif ini, kebijakan SMK akan terus berputar pada rutinitas administratif, sementara pengangguran terdidik tetap tumbuh dalam diam.
Rotasi lintas sektor dalam birokrasi memang lumrah. Lampung pun biasa melakukannya. Namun untuk jabatan yang beririsan langsung dengan masa depan tenaga kerja, pendekatan generik tanpa kedalaman substansi berisiko memperpanjang masalah yang justru sedang ingin diselesaikan.
Masalahnya, apakah mekanisme pengisian jabatan selama ini sudah mengarah ke sana?
Secara normatif, sistem ASN menganut merit system. Namun dalam praktik, ukuran kompetensi sering berhenti pada aspek administratif, belum menyentuh substansi sektor. Padahal untuk jabatan seperti Kabid SMK, kompetensi teknis bukan pelengkap, melainkan inti.
Kesalahan dalam menempatkan figur bukan lagi sekadar persoalan birokrasi. Ia adalah kesalahan kebijakan ekonomi. Sebab setiap lulusan SMK yang tidak terserap bukan hanya angka statistik, tetapi potensi produktivitas yang hilang.
Lampung hari ini tidak kekurangan sekolah. Tidak kekurangan lulusan. Yang kurang adalah jembatan antara pendidikan dan dunia kerja. Di situlah peran Kabid SMK menjadi krusial.
Pengisian jabatan ini tidak boleh lagi diperlakukan sebagai rutinitas birokrasi. Harus dipandang sebagai keputusan strategis yang menentukan arah masa depan tenaga kerja daerah.
Lampung sebaiknya mencari figur yang mampu menjembatani pendidikan dengan realitas ekonomi, mengubah lulusan menjadi produktivitas, dan sekolah menjadi pintu masuk kesejahteraan.
Jika tidak, maka angka pengangguran boleh saja tetap terlihat rendah. Tetapi di baliknya, Lampung akan terus memproduksi pengangguran terdidik, dalam jumlah yang senyap, namun berdampak panjang.
Dan itulah krisis yang sesungguhnya.
