Siang itu, angka-angka dari rilis Badan Pusat Statistik tampak seperti kabar baik. Jumlah angkatan kerja Lampung pada Februari 2026 naik menjadi 5,12 juta orang. Penduduk yang bekerja juga bertambah menjadi 4,91 juta orang. Bahkan tingkat pengangguran terbuka turun ke 3,95 persen atau lebih rendah dari tahun sebelumnya.
@Iwa Perkasa
Sekilas, semuanya bergerak ke arah yang benar. Namun, di balik perbaikan itu, ada narasi yang terus berulang, dan sayangnya, keliru. Ketika pasar kerja tidak sepenuhnya menyerap tenaga kerja berkualitas, sebagian pihak buru-buru menunjuk sekolah. Lulusan SMA dan SMK dianggap tidak siap, tidak sesuai kebutuhan industri, dan menjadi beban.
Tuduhan itu tidak sepenuhnya berdiri di atas fakta. Data justru menunjukkan hal yang lebih mendasar.
Struktur lapangan kerja di Lampung masih didominasi sektor dengan produktivitas relatif rendah. Sebanyak 44,03 persen tenaga kerja terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara industri pengolahan, yang seharusnya menjadi jembatan menuju pekerjaan bernilai tambah hanya menyerap sekitar 8,30 persen.
Lampung masih, dan terlalu lama di fase itu.
Ketika struktur ekonomi tidak berkembang ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi, maka pasar kerja secara alami tidak menciptakan cukup ruang bagi tenaga kerja terdidik. Dalam situasi seperti ini, bahkan lulusan terbaik pun akan terserap ke pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi, atau terjebak dalam pekerjaan informal. Para pekerja menghibur diri mengatakan, kerja apa saja deh, asal tidak nganggur.
Fakta lain memperkuat gambaran itu. Dari seluruh penduduk bekerja, hanya 31,09 persen yang berada di sektor formal. Sisanya, hampir 69 persen masih berada di sektor informal. Artinya, mayoritas tenaga kerja bekerja tanpa kepastian, tanpa perlindungan, dan dengan produktivitas yang terbatas. Kerja, tapi seperti “dikerjain”.
Di sisi lain, sekitar 31,45 persen pekerja adalah pekerja paruh waktu, dan 8,62 persen lainnya tergolong setengah penganggur. Mereka bekerja di bawah jam normal dan masih mencari tambahan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa persoalan pasar kerja bukan hanya soal terserap atau tidak, tetapi juga soal kualitas pekerjaan itu sendiri.
Dalam konteks ini, menyalahkan pendidikan menjadi terlalu sederhana, bahkan menyesatkan.
Setop menyalahkan pendidikan, itu tidak cerdas. Sebab pendidikan bekerja dalam ruang yang disediakan oleh ekonomi. Jika ekonomi tidak menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja terampil, maka peningkatan kualitas lulusan tidak otomatis berujung pada peningkatan kualitas pekerjaan. Ini seperti menyiapkan pemain untuk liga yang belum pernah dibangun.
Perlu diakui, perbaikan pendidikan, termasuk vokasi tetap penting. Namun menjadikannya sebagai solusi utama tanpa membenahi struktur ekonomi justru berisiko menciptakan paradoks, semakin banyak lulusan terampil, tetapi semakin banyak pula yang tidak terserap secara optimal.
Akar persoalan Lampung ada pada arah pertumbuhan ekonominya.
Selama industri pengolahan tidak berkembang signifikan, selama hilirisasi tidak ada lompatan, dan selama investasi produktif tidak masuk secara masif, maka pasar kerja akan tetap seperti hari ini, tumbuh, tetapi tidak naik kelas.
Maka peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa lagi bekerja dalam logika sektoral yang terpisah. Kebijakan pendidikan, tenaga kerja, industri, dan investasi harus bertemu dalam satu arah besar menciptakan permintaan nyata terhadap tenaga kerja berkualitas.
Tanpa itu, semua upaya peningkatan kualitas SDM hanya akan berputar di tempat.
Lampung tidak kekurangan tenaga kerja. Bahkan, tidak kekurangan lulusan. Yang belum cukup adalah ruang bagi mereka untuk tumbuh. Dan ruang itu hanya bisa diciptakan oleh satu hal, yaitu ekonomi yang berani berubah arah.*****
