BANDARLAMPUNG — Memasuki akhir Triwulan I 2026, perekonomian Lampung menunjukkan ketahanan di tengah situasi global yang belum stabil. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu ancaman terhadap rantai pasok energi dunia, ditambah kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat, belum sepenuhnya mengguncang fondasi ekonomi daerah.
Di tengah tekanan tersebut, Lampung masih mampu menjaga surplus perdagangan, inflasi rendah, dan aktivitas ekonomi yang tetap tumbuh. Namun di balik indikator yang terlihat stabil, mulai muncul sinyal perlambatan pada sejumlah sektor utama, terutama perkebunan rakyat yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Laporan Portal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat, neraca perdagangan Lampung pada Februari 2026 masih surplus sebesar US$389,33 juta. Meski ekspor secara bulanan mengalami kontraksi 1,57 persen akibat penurunan sektor pertambangan dan pertanian, industri pengolahan justru tumbuh positif 7,13 persen.
Di sisi lain, impor melonjak 16,13 persen, terutama didorong impor barang modal yang naik lebih dari 100 persen. Kenaikan ini dinilai menjadi sinyal bahwa aktivitas investasi dan ekspansi kapasitas produksi industri di Lampung masih berlangsung.
Namun tekanan mulai terlihat pada sektor perkebunan. Harga kakao dan karet terkoreksi cukup tajam akibat melemahnya permintaan industri global. Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao bahkan turun 30,44 persen secara bulanan menjadi 3.722 dolar AS per metrik ton.
Kondisi tersebut ikut menekan Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang turun 1,49 persen menjadi 124,92 pada Maret 2026. Penurunan paling terasa terjadi pada subsektor hortikultura dan perkebunan rakyat yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi pedesaan.
Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Lampung masih sangat dipengaruhi struktur ekonomi berbasis komoditas primer. Ketika harga global melemah, tekanan langsung terasa hingga ke tingkat petani.
Meski demikian, aktivitas sektor riil masih berada di zona ekspansi. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang bertahan di level 50,1 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 51,86. Artinya, dunia usaha masih bergerak tumbuh meski cenderung melambat.
Dari sisi harga, inflasi Lampung juga relatif terkendali. Pada Maret 2026, inflasi tercatat sebesar 1,16 persen secara tahunan dan 0,19 persen secara bulanan. Kenaikan tarif listrik menjadi pendorong utama inflasi tahunan, sementara inflasi bulanan dipicu naiknya harga bahan pangan seperti daging ayam ras, telur, beras, dan bensin nonsubsidi.
Dalam situasi global yang fluktuatif, APBN kembali memainkan peran penting sebagai penyangga ekonomi daerah. Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara di Lampung terealisasi Rp2,52 triliun atau 18,84 persen dari target. Angka ini memang mengalami kontraksi 8,14 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, terutama akibat anjloknya pajak perdagangan internasional seiring melemahnya harga komoditas global.
Namun di tengah pelemahan itu, pajak dalam negeri justru tumbuh cukup kuat sebesar 21,77 persen menjadi Rp1,61 triliun. Ini menjadi indikasi bahwa aktivitas ekonomi domestik Lampung masih relatif terjaga.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp7,70 triliun atau 27,81 persen dari pagu. Meski sedikit terkontraksi dibanding tahun lalu, belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga justru tumbuh hampir 30 persen.
Perlambatan terutama terjadi pada Transfer ke Daerah (TKD) yang turun 10,54 persen. Namun Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik masih tumbuh cukup tinggi sebesar 27,33 persen, menandakan belanja layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.
Hingga akhir Maret 2026, APBN di Lampung mencatat defisit Rp5,17 triliun. Meski defisit melebar tipis dibanding tahun lalu, kondisi ini menunjukkan pemerintah masih mempertahankan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi daerah.
Di tengah tekanan global, APBN kembali menjadi “shock absorber” utama. Ketika harga komoditas bergejolak dan sektor eksternal mulai melemah, belanja negara menjadi instrumen penting untuk menahan perlambatan ekonomi agar tidak menjalar lebih dalam ke tingkat masyarakat.(iwa)
