BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transformasi aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu kunci utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Di tengah perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat, birokrasi dituntut tidak lagi sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mampu menjadi motor inovasi dan pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II serta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan XIV dan XV Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026).
Sebanyak 45 pejabat administrator mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator, sementara 80 Calon Pegawai Negeri Sipil mengikuti Pelatihan Dasar CPNS yang menjadi bagian dari proses pembentukan kompetensi ASN baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Jihan menegaskan bahwa pelatihan ASN tidak boleh dipandang sekadar sebagai tahapan formal untuk memenuhi persyaratan jabatan. Menurutnya, pelatihan harus menjadi ruang pembentukan karakter kepemimpinan birokrasi yang mampu menghadirkan solusi, menciptakan inovasi, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Pelatihan ini bukan sekadar seremonial atau administratif. Ini adalah proses membentuk karakter kepemimpinan birokrasi yang mampu menghadirkan solusi, menciptakan inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Jihan menilai tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), digitalisasi layanan publik, perubahan iklim, hingga persaingan ekonomi global menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan beradaptasi yang jauh lebih cepat.
Karena itu, menurutnya, reformasi birokrasi saja tidak lagi cukup. Yang dibutuhkan adalah transformasi birokrasi secara menyeluruh, mulai dari pola pikir, budaya kerja, hingga cara mengambil keputusan yang semakin berbasis data dan berorientasi pada hasil.
“Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam pola pikir, tata kelola ekonomi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjadi negara maju pada tahun 2045,” kata Jihan.
Ia menegaskan bahwa ASN masa depan tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Aparatur pemerintah harus mampu menjadi problem solver yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam bekerja, serta fokus pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Jihan juga mengingatkan bahwa Lampung sedang memasuki momentum bonus demografi. Saat ini sekitar 70 persen penduduk Lampung berada pada usia produktif. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.
Menurutnya, birokrasi memiliki peran penting dalam memastikan bonus demografi tersebut benar-benar menghasilkan manfaat pembangunan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan ASN terhadap agenda hilirisasi ekonomi daerah. Sebagai salah satu sentra pertanian nasional, Lampung memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan melalui pengembangan industri pengolahan.
Karena itu, ASN dituntut mampu menerjemahkan berbagai program pembangunan menjadi kebijakan dan layanan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir arahannya, Jihan meminta seluruh peserta menginternalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa setiap ASN harus mampu menerjemahkan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung ke dalam aksi nyata di unit kerja masing-masing.
“Saya ingin menekankan bahwa setiap ASN mampu menerjemahkan visi dan program kerja Gubernur Lampung ke dalam tindakan nyata di unit kerja masing-masing,” tegasnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, pembangunan infrastruktur, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi yang menjalankannya. Karena itu, transformasi ASN dipandang bukan sekadar agenda kepegawaian, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan Lampung yang lebih kompetitif menuju Indonesia Emas 2045.(iwa)
