PDRB Lampung mencapai Rp578,2 triliun pada 2025, namun penerimaan pajak baru Rp7,77 triliun dengan tax ratio 1,47 persen. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mendorong hilirisasi dan kepatuhan pajak untuk memperkuat ekonomi daerah.
BANDARLAMPUNG — Di balik pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus bergerak di atas rata-rata nasional, tersimpan satu angka yang menarik perhatian. Pada 2025, nilai perekonomian Lampung mencapai Rp578,2 triliun. Namun penerimaan pajaknya baru sebesar Rp7,77 triliun dengan tax ratio hanya 1,47 persen.
Angka tersebut mengemuka dalam Tax Gathering Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung yang menghadirkan lebih dari 200 wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).
Mengusung tema Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung, forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, otoritas pajak, dan pelaku usaha mengenai masa depan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, mengungkapkan bahwa Lampung sesungguhnya memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta UMKM terus tumbuh dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Namun potensi ekonomi tersebut dinilai belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan negara.
“Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis perpajakan,” ujarnya.
Menurut Sigit, penerimaan pajak pada akhirnya kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, infrastruktur, subsidi energi, subsidi pupuk, layanan kesehatan, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Karena itu DJP terus mendorong perluasan basis pajak, penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Ekonomi Mulai Menguat
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi daerah sekaligus kontributor penting penerimaan negara.
Menurut Mirza, kinerja ekonomi Lampung dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang positif.
Struktur ekonomi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian sebesar 26,9 persen, industri pengolahan 19,11 persen, dan perdagangan 13,36 persen.
Fokus pemerintah menjaga stabilitas harga komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong telah membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasilnya, Lampung mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Di sisi lain, investasi juga tumbuh sangat signifikan. Pada 2025, realisasi investasi Lampung meningkat 57,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan dominasi investasi domestik atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Membaiknya harga komoditas pertanian juga mulai tercermin pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
Menurut Mirza, salah satu indikator yang terlihat adalah kenaikan pembelian kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 21 persen. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat mulai menguat seiring membaiknya pendapatan sektor pertanian.
Tantangan Hilirisasi
Meski demikian, Mirza menilai tantangan terbesar Lampung saat ini bukan lagi pada produksi, melainkan pada kemampuan menciptakan nilai tambah.
Lampung merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas nasional seperti singkong, kopi, tebu, sawit, jagung, dan hasil peternakan. Namun sebagian besar komoditas tersebut masih dijual dalam bentuk bahan baku.
Akibatnya, nilai ekonomi terbesar sering kali dinikmati di luar daerah.
Karena itu, menurut Mirza, investasi baru harus diarahkan pada sektor hilirisasi agar hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan Lampung dapat diolah lebih lanjut sebelum dipasarkan.
Dengan cara itu, nilai tambah, lapangan kerja, dan penerimaan pajak dapat tumbuh lebih cepat.
“Hilirisasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi Lampung sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pajak dan Pertumbuhan Tidak Bisa Dipisahkan
Bagi Lampung, isu perpajakan tidak semata soal kewajiban administrasi.
Pajak adalah cerminan aktivitas ekonomi. Ketika usaha tumbuh, investasi meningkat, industri berkembang, dan pendapatan masyarakat naik, maka penerimaan pajak akan mengikuti.
Karena itu, agenda memperkuat kepatuhan pajak sesungguhnya berjalan seiring dengan agenda memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Mirza mengajak seluruh pelaku usaha untuk membangun budaya kepatuhan yang lahir dari kesadaran bersama bahwa pajak merupakan instrumen gotong royong pembangunan.
“Lampung hanya akan maju jika kita bersatu, bergerak bersama, dan bekerja dengan arah yang sama. Marilah kita jadikan pajak sebagai instrumen gotong royong untuk mewujudkan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.
Di tengah target pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dalam beberapa tahun ke depan, sinergi antara pemerintah, otoritas pajak, dan dunia usaha akan menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Lampung.(iwa)
