SPMB 2026 memunculkan pertanyaan baru tentang makna jalur domisili. Benarkah sekolah negeri masih berfungsi sebagai layanan publik bagi masyarakat sekitar? Simak analisis dan usulan solusinya.
@Iwa Perkasa
Negara membangun sekolah negeri menggunakan uang rakyat. Gedungnya didirikan dengan APBN dan APBD, guru-gurunya digaji melalui anggaran negara, sementara operasionalnya dibiayai dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Karena itu, pertanyaan paling mendasar dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bukanlah siapa yang memiliki nilai tertinggi. Pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa yang seharusnya dilayani terlebih dahulu oleh sekolah negeri?
Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah pelaksanaan SPMB 2026. Di berbagai daerah, termasuk Lampung, muncul keluhan serupa. Tidak sedikit calon murid yang tinggal sangat dekat dengan sekolah negeri justru gagal diterima. Sebaliknya, mereka harus mencari sekolah yang letaknya lebih jauh, meski setiap hari melewati sekolah yang berdiri di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
Persoalan ini bukan semata-mata soal lolos atau tidak lolos seleksi, melainkan ada sisi yang menyentuh pertanyaan yang lebih fundamental tentang bagaimana negara memaknai sekolah negeri, yaitu apakah sebagai institusi yang bertugas menyaring peserta didik terbaik, atau sebagai layanan publik yang harus terlebih dahulu menjangkau masyarakat di wilayah pelayanannya.
Begini argumentasinya.
Pada prinsipnya, desain SPMB telah membagi tujuan penerimaan murid ke dalam beberapa jalur.
Pertama, jalur prestasi memberikan ruang bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik maupun nonakademik untuk memperoleh kesempatan berdasarkan pencapaiannya.
Kedua, jalur afirmasi memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan tetap mendapatkan akses pendidikan.
Ketiga, jalur mutasi mengakomodasi perpindahan tugas orang tua maupun kondisi administratif tertentu.
Sementara jalur domisili lahir dengan filosofi yang berbeda. Tujuannya bukan menciptakan kompetisi akademik baru, melainkan memastikan masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang disediakan negara.
Di atas kertas, pembagian fungsi tersebut terlihat jelas. Namun dalam praktiknya, batas antarfungsi mulai kabur.
Ketika jalur domisili tetap mensyaratkan persaingan nilai rapor atau Tes Kemampuan Akademik sebagai faktor dominan, kedekatan tempat tinggal kehilangan makna substantif. Domisili berubah menjadi sekadar syarat administratif sebelum peserta kembali memasuki arena kompetisi akademik.
Akibatnya, muncul pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sulit dijawab.
Jika rumah yang paling dekat dengan sekolah tidak lagi menjadi prioritas, lalu apa makna jalur domisili?
Pendidikan Adalah Pelayanan Publik
Pemerintah tentu memiliki alasan mempertahankan unsur seleksi akademik. Menjaga kualitas peserta didik dan mendorong budaya berprestasi dan daya juang anak didik merupakan tujuan yang patut diapresiasi. Tidak ada yang mempersoalkan pentingnya penghargaan terhadap prestasi.
Namun penghargaan terhadap prestasi tidak seharusnya menggeser fungsi dasar pelayanan publik.
Dalam perspektif ekonomi publik, pendidikan dasar dan menengah merupakan layanan yang disediakan negara karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Investasi pada pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat pembangunan jangka panjang.
Karena itulah sekolah negeri berbeda dengan lembaga pendidikan yang berorientasi pasar. Negara tidak membangun sekolah untuk memilih “pelanggan terbaik”, melainkan untuk memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan yang layak.
Sudut pandang ini penting, sebab ukuran keberhasilan sekolah negeri tidak hanya ditentukan oleh tingginya rata-rata nilai siswa yang diterima. Keberhasilannya juga diukur dari kemampuannya menghadirkan layanan pendidikan yang mudah dijangkau, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya.
Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut rasa keadilan, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi pelayanan publik.
Ketika seorang siswa yang tinggal beberapa ratus meter dari sekolah negeri harus bersekolah belasan kilometer dari rumahnya karena tidak lolos jalur domisili, biaya yang muncul tidak berhenti pada persoalan administrasi.
Keluarga harus mengeluarkan ongkos transportasi yang lebih besar. Waktu tempuh bertambah. Mobilitas harian meningkat. Potensi kemacetan bertambah. Risiko perjalanan anak menuju sekolah juga menjadi lebih tinggi.
Dalam ilmu ekonomi, seluruh konsekuensi tersebut merupakan biaya sosial (social cost) yang sebenarnya dapat diminimalkan apabila layanan publik dirancang sesuai dengan wilayah pelayanannya.
Dengan kata lain, desain kebijakan penerimaan murid tidak hanya memengaruhi siapa yang diterima, tetapi juga menentukan seberapa efisien investasi negara di sektor pendidikan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Ada konsekuensi lain yang juga patut menjadi perhatian.
Selama bertahun-tahun pemerintah berupaya menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Berbagai program pemerataan guru, pembangunan sarana, hingga redistribusi anggaran dilakukan untuk mengurangi kesenjangan mutu antarsekolah.
Namun apabila jalur domisili semakin menyerupai jalur prestasi, sekolah yang sejak awal diminati akan terus dihuni oleh peserta didik dengan capaian akademik terbaik. Persepsi masyarakat mengenai sekolah unggulan pun semakin menguat.
Akibatnya terbentuk lingkaran yang sulit diputus. Sekolah tertentu terus menjadi magnet, sementara sekolah lain hanya menjadi pilihan kedua.
Padahal pemerataan kualitas pendidikan tidak mungkin tercapai apabila sistem penerimaan justru memperkuat konsentrasi peserta didik pada sekolah-sekolah tertentu.
Mengembalikan Filosofi Domisili
Karena itu, evaluasi SPMB seharusnya tidak berhenti pada perubahan nama jalur ataupun penyempurnaan aplikasi pendaftaran.
Yang perlu dievaluasi adalah filosofi kebijakannya.
Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah memberikan kuota minimum bagi calon murid yang benar-benar berdomisili paling dekat dengan sekolah. Misalnya, setiap rombongan belajar menyediakan sejumlah kursi yang secara khusus dialokasikan bagi anak-anak dalam radius terdekat.
Kuota tersebut bukan bentuk penghapusan seleksi, melainkan jaminan bahwa masyarakat sekitar memperoleh manfaat nyata dari keberadaan sekolah negeri yang dibangun menggunakan uang publik.
Selebihnya, kursi dapat tetap diisi melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, maupun mekanisme domisili lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendekatan seperti ini menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang sama pentingnya: penghargaan terhadap prestasi dan kewajiban negara menghadirkan pelayanan publik yang adil.
Proses pelaksanaan telah selesai. Saatnya mengukur keberhasilannya. Ukuran keberhasilan SPMB tidak cukup diukur dari kelancaran proses pendaftaran ataupun tingginya nilai akademik peserta yang diterima.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar menciptakan nilai publik (public value). Apakah masyarakat memperoleh kemudahan akses? Apakah investasi negara memberikan manfaat yang optimal? Apakah sekolah negeri benar-benar hadir untuk melayani lingkungan tempat ia berdiri?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar statistik jumlah pendaftar dan persentase kelulusan.
Sebab sekolah negeri bukan sekadar bangunan tempat belajar. Ia adalah simbol kehadiran negara dalam memenuhi salah satu hak dasar warga negara.
Prestasi tentu harus dihargai. Mutu pendidikan juga harus terus ditingkatkan. Namun pelayanan publik tidak boleh kehilangan orientasinya.
Negara tidak membangun sekolah negeri untuk menciptakan persaingan di tengah masyarakat. Negara membangunnya agar layanan pendidikan hadir sedekat mungkin dengan kehidupan warganya. Ketika masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah justru merasa menjadi pihak yang paling jauh dari akses tersebut, saat itulah yang patut dievaluasi bukan sekadar mekanisme seleksi, melainkan cara negara memaknai fungsi sekolah negeri sebagai instrumen pelayanan publik.
