Jalan menuju kawasan reklamasi pesisir Gunung Kunyit masih jauh dari kesan destinasi wisata yang mapan. Sekitar satu kilometer terakhir, pengunjung harus melewati jalan berbatu yang belum beraspal. Kontras dengan jalan besar Yos Sudarso yang berada di gerbang depan.
@Iwa Perkasa
Di sisi kiri jalan, sisa-sisa kejayaan Gunung Kunyit masih terlihat. Tebing batu yang dahulu menjadi salah satu penanda kawasan kini berdampingan dengan deretan truk yang terparkir.
Namun, setiap akhir pekan, kondisi jalan yang sederhana itu tidak menyurutkan langkah masyarakat.
Sejak sebelum matahari terbit, ratusan sepeda motor dan mobil berdatangan. Mereka rela melewati jalan berbatu demi mencapai tepian laut yang menjadi lokasi favorit untuk berendam.
Ironisnya, kawasan yang dahulu dirancang sebagai bagian dari proyek waterfront city itu justru hidup bukan karena pembangunan pemerintah yang selesai, melainkan karena aktivitas ekonomi yang dibangun sendiri oleh masyarakat.
Ekonomi Tumbuh Tanpa Banyak Campur Tangan Pemerintah
Memasuki kawasan reklamasi, pengunjung diminta memberikan uang partisipasi. Tidak ada papan tarif resmi.Pengelola juga bukan pemerintah.
Seluruh aktivitas parkir dikelola warga sekitar. Pengendara sepeda motor umumnya memberikan sekitar Rp5.000, sedangkan mobil Rp10.000. Ada pula yang memberi Rp2.000. Besarnya disesuaikan dengan kerelaan pengunjung.
Empat warga setempat bertugas mengatur kendaraan yang terus berdatangan sejak subuh hingga pagi.
Bagi mereka, keramaian setiap akhir pekan menjadi sumber penghasilan yang cukup berarti.
Memasuki area utama, pengunjung kembali menemukan wajah lain Gunung Kunyit.
Tidak ada bangunan permanen. Tidak ada pusat kuliner modern. Yang berdiri hanyalah deretan warung sederhana dari kayu dan bambu. Jumlahnya diperkirakan mencapai 20 hingga 30 warung.
Menu yang dijual pun sederhana. Kopi panas. Mi instan. Minuman dingin. Makanan ringan.
Namun justru dari warung-warung sederhana inilah denyut ekonomi kawasan bergerak setiap pagi.
Sebagian pemilik warung juga menyewakan pelampung dengan tarif sekitar Rp5.000, sekaligus menyediakan bilik sederhana untuk berganti pakaian setelah selesai berendam.
Fasilitas mandi belum tersedia karena kawasan tersebut belum memiliki jaringan air bersih.
Meski belum memiliki jalan beraspal, drainase, toilet umum, maupun jaringan air bersih yang memadai, kawasan reklamasi pesisir Gunung Kunyit tetap dipadati pengunjung.
Tangga-tangga menuju laut telah dibuat secara sederhana agar memudahkan warga turun ke air.
Di luar itu, fasilitas masih sangat terbatas.
Namun setiap Sabtu dan Minggu, kawasan ini diperkirakan didatangi lebih dari 500 kendaraan, sebagian besar sepeda motor.
Jumlah pengunjung diperkirakan mencapai lebih dari seribu orang dalam satu pagi.
Fenomena tersebut menunjukkan daya tarik kawasan ini tumbuh secara alami melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, tanpa promosi besar maupun dukungan infrastruktur yang memadai.
Berdekatan dengan Kawasan Bisnis Modern
Kontras Gunung Kunyit semakin terasa karena lokasinya berada tidak jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.
Di sekitarnya berdiri Lampung City Mall, hotel-hotel berbintang, apartemen, dan berbagai pusat kegiatan bisnis.
Namun hanya beberapa menit dari kawasan modern tersebut, pengunjung akan menemukan ruang publik yang berkembang dengan wajah yang sama sekali berbeda.
Tidak ada gedung megah. Tidak ada investasi besar.
Yang ada justru inisiatif warga membangun ekosistem ekonomi sederhana dari aktivitas masyarakat yang rutin datang berendam di laut.
Potensi Ekonomi yang Belum Tergarap
Jika setiap akhir pekan sedikitnya 500 kendaraan memasuki kawasan ini, maka hanya dari kontribusi parkir masyarakat, perputaran uang diperkirakan sudah mencapai Rp2,5 juta hingga Rp5 juta setiap pagi, bergantung pada komposisi kendaraan dan besaran kontribusi yang diberikan pengunjung.
Angka tersebut belum termasuk belanja makanan, minuman, penyewaan pelampung, maupun jasa lain yang dinikmati pelaku usaha lokal.
Artinya, kawasan reklamasi pesisir Gunung Kunyit sesungguhnya telah membentuk ekonomi mikro berbasis komunitas yang tumbuh tanpa banyak intervensi pemerintah.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa sebuah ruang publik tidak selalu hidup karena proyek besar selesai dibangun. Dalam banyak kasus, justru masyarakatlah yang lebih dahulu menemukan nilai ekonomi sebuah kawasan, sementara pemerintah memiliki peluang untuk memperkuatnya melalui penyediaan infrastruktur dasar, penataan kawasan, dan pengelolaan yang lebih baik tanpa menghilangkan peran warga yang telah lebih dulu menghidupkannya.*****
