LAMPUNG – Setelah 277 hari persoalan lahan berlangsung dalam ketegangan, ruang dialog diharapkan menjadi jalan untuk menemukan penyelesaian di kawasan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA), Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah.
Semua pihak diharapkan menahan diri, menjaga ketenangan, dan menghindari tindakan yang dapat memperbesar konflik. Pemerintah dan masyarakat perlu duduk bersama, bicara dengan kepala dingin. Sementara perusahaan juga perlu diberi kesempatan menjelaskan persoalan dari sisi mereka.
Harapan itu mengemuka setelah ketegangan kembali terjadi di kawasan perusahaan pada Rabu (12/8/2026). Peristiwa bermula ketika massa dari tiga kampung mendatangi areal perkantoran PT BSA setelah mengetahui adanya aktivitas pemanenan kelapa sawit.
Massa yang jumlahnya dilaporkan sekitar 200 orang berkumpul di sekitar perkantoran perusahaan untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas tersebut. Situasi kemudian berkembang menjadi kericuhan. Sejumlah fasilitas dilaporkan mengalami kerusakan dan beberapa bangunan terbakar.
Aparat kepolisian bersama unsur terkait segera melakukan pengamanan dan pemadaman.
Seperti dilaporkan regional.kompas.com, Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon membenarkan kejadian tersebut. Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa itu.
“Benar, saat ini masih proses pemadaman dan pengamanan,” kata Charles, Rabu.
Charles meminta masyarakat dan perusahaan menahan diri serta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Persoalan lahan, menurut dia, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Persoalan PT BSA bukan konflik yang baru muncul. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat aksi pendudukan lahan di kawasan tersebut telah memasuki hari ke-277.
Rentang waktu yang panjang itu menunjukkan bahwa persoalan tidak sederhana dan tidak mungkin diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan.
Di balik persoalan lahan terdapat kehidupan masyarakat yang harus terus berjalan. Ada keluarga yang membutuhkan ketenangan, warga yang ingin aspirasinya didengar, pekerja yang membutuhkan rasa aman, serta perusahaan yang memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Karena itu, penyelesaian konflik seharusnya tidak diarahkan pada siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana semua kepentingan dapat dipertemukan melalui proses yang adil dan terbuka.
Seorang warga yang ditemui Nomics.ID di sekitar lokasi berharap masyarakat dan perusahaan dapat kembali membuka komunikasi.
Menurutnya, warga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutan, tetapi aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan tanpa tindakan yang justru merugikan masyarakat sendiri.
“Kalau ada masalah, sebaiknya dibicarakan. Warga ingin didengar, perusahaan juga perlu menjelaskan. Jangan sampai persoalan ini membuat kita terus saling berhadapan,” ujarnya.
Warga lainnya berharap pemerintah dapat mengambil peran sebagai jembatan.
“Yang kami harapkan ada jalan keluar. Kalau bisa duduk bersama, melihat dokumen dan mencari solusi sesuai aturan, tentu lebih baik. Kami tidak ingin konflik ini terus berlangsung,” katanya.
Membuka Jalan Penyelesaian
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan terus memantau perkembangan situasi bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Pengamanan dilakukan secara terukur untuk menjaga keselamatan masyarakat, pekerja dan aset perusahaan sekaligus mencegah situasi berkembang lebih jauh.
Namun, menjaga keamanan hanyalah bagian dari penyelesaian. Yang juga dibutuhkan adalah ruang dialog yang memungkinkan seluruh pihak menyampaikan kepentingannya secara terbuka.
Jika terdapat persoalan mengenai penguasaan atau penggunaan lahan, penyelesaiannya perlu dikembalikan kepada data, dokumen, fakta lapangan dan ketentuan hukum. Dengan cara itu, keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang jelas dan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak.
Masyarakat tidak perlu kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Perusahaan juga tidak semestinya kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keamanan.
Keduanya dapat berjalan bersamaan jika ada kemauan untuk kembali duduk di satu meja.
Jangan Sampai Konflik Menjadi Warisan
Dari lokasi, Nomics.ID melihat bahwa setelah ketegangan kembali terjadi, hal paling penting saat ini adalah mencegah konflik menjadi semakin panjang dan meninggalkan luka sosial yang lebih dalam.
Tidak ada manfaat bagi masyarakat jika konflik berujung pada kerusakan. Tidak ada keuntungan bagi perusahaan jika hubungan dengan lingkungan sekitar terus berada dalam ketegangan. Dan pemerintah juga memiliki pekerjaan yang lebih besar jika persoalan tidak segera menemukan jalan keluar.
Karena itu, menahan diri bukan berarti menyerah. Membuka dialog bukan berarti mengurangi hak siapa pun.
Justru melalui dialog, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebenaran menurut versinya, kemudian mengujinya bersama berdasarkan fakta dan hukum.
Konflik lahan mungkin tidak dapat diselesaikan dalam satu pertemuan. Tetapi penyelesaian selalu membutuhkan langkah pertama.
Setelah 277 hari berjalan dalam ketegangan, mungkin sudah waktunya semua pihak berhenti saling berhadapan dan kembali duduk bersama. Bukan untuk mencari siapa yang kalah, tetapi untuk mencari jalan agar masyarakat dapat hidup tenang, perusahaan memperoleh kepastian, dan persoalan lahan menemukan penyelesaian yang adil.
