BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan waterfront city di kawasan pesisir Bandar Lampung. Menurutnya, penataan pesisir tidak mungkin dibebankan hanya kepada pemerintah kota, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dunia usaha, masyarakat, akademisi, hingga organisasi profesi.
Pesan itu disampaikan Mirza saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional “Menata Pesisir” bertema “Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” di Grand Krakatau Ballroom, Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).
Bagi Mirza, pesisir bukan sekadar batas antara daratan dan laut. Kawasan tersebut merupakan salah satu modal penting yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Lampung.
Dengan garis pantai yang luas dan posisi strategis di jalur ALKI I, Lampung memiliki basis kuat untuk mengembangkan pariwisata dan kegiatan ekonomi berbasis pesisir.
Namun, menurutnya, tantangan Lampung kini bukan lagi soal ada atau tidaknya potensi.
Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita ubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Mirza.
Wisatawan Harus Tinggal Lebih Lama
Mirza menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Lampung.
Jumlah wisatawan Nusantara yang datang ke Lampung disebut mengalami peningkatan signifikan. Namun, rata-rata lama tinggal mereka masih sekitar 1,3 hari.
Angka itu, kata Mirza, menunjukkan adanya peluang yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang mereka membelanjakan uang untuk hotel, makanan, transportasi, oleh-oleh, hiburan dan berbagai layanan ekonomi lokal.
“Strategi Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan Nusantara yang datang bisa tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak. Dengan begitu, ekonominya tumbuh,” katanya.
Karena itu, pembangunan destinasi wisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Pengalaman wisatawan harus dirancang sebagai sebuah perjalanan yang menghubungkan berbagai destinasi, bukan berhenti pada satu lokasi.
Pemprov Lampung, kata Mirza, terus mendorong integrasi kawasan wisata mulai dari Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan hingga Tanggamus, dengan karakter dan keunggulan masing-masing.
Dalam kerangka itulah, kawasan pesisir Bandar Lampung menjadi penting.
Waterfront City Bukan Sekadar Proyek Pemerintah Kota
Mirza menegaskan gagasan waterfront city Bandar Lampung bukan sesuatu yang baru. Persoalannya, implementasi penataan kawasan pesisir selama bertahun-tahun belum berjalan optimal.
Penyebabnya, kawasan pesisir memiliki banyak kepentingan sekaligus kewenangan yang saling beririsan.
Karena itu, menurut Mirza, tidak realistis jika waterfront city dibebankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung seorang diri.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota sendiri. Seluruh pihak harus sepakat dengan masterplan ini,” tegasnya.
Kompleksitas itu terlihat dari banyaknya kepentingan yang berada di kawasan pesisir. Dengan kondisi tersebut, penataan waterfront city harus dimulai dari konsolidasi. Bukan hanya ketika proyek hendak dibangun, tetapi sejak tahap perencanaan.
Pemerintah harus memberikan kepastian tata ruang dan regulasi. Dunia usaha membutuhkan kepastian agar investasi yang masuk memiliki dasar yang jelas dan dapat berkembang.
“Pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat harus berkolaborasi. Baru penataan ini bisa berjalan,” ujarnya.
Gunung Kunyit dan Masa Depan Pesisir
Dalam konteks perkembangan kawasan pesisir Bandar Lampung, gagasan tersebut menjadi relevan dengan kawasan reklamasi pesisir Gunung Kunyit yang dalam beberapa waktu terakhir ramai digunakan masyarakat.
Kawasan yang sejak awal dikaitkan dengan gagasan waterfront city itu kini telah berkembang menjadi ruang aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
Warga datang untuk menikmati kawasan pesisir, berendam di laut, berolahraga dan beraktivitas. Di saat yang sama, aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai tumbuh melalui warung, parkir dan jasa sederhana.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kawasan pesisir tidak hanya memiliki nilai sebagai lahan pembangunan, tetapi juga telah memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tumbuh dari bawah.
Karena itu, ketika pemerintah berbicara mengenai waterfront city, tantangannya bukan sekadar membangun kawasan baru.
Tantangannya adalah menata ruang yang sudah mulai hidup tanpa mematikan kehidupan masyarakat yang telah tumbuh di dalamnya.
Di sinilah konsep waterfront city perlu diterjemahkan secara konkret. Akses publik, sanitasi, air bersih, keselamatan, lingkungan, ruang ekonomi masyarakat dan konektivitas kawasan harus menjadi bagian dari desain.
Jangan Berhenti di Seminar
Mirza juga mendorong agar penataan waterfront city dimulai dengan perencanaan kawasan yang terintegrasi.
Pembangunan, menurutnya, harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat.
Ia juga mendorong adanya quick wins atau proyek awal yang realistis, memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mampu meningkatkan daya tarik wisatawan.
Namun sebelum pembangunan dilakukan, sejumlah fondasi harus disiapkan. Mulai dari tata ruang, legalitas tanah, studi kelayakan (feasibility study), desain, dokumen lingkungan, pembiayaan hingga skema investasi.
Artinya, waterfront city tidak boleh berhenti pada gagasan besar atau gambar kawasan yang indah.
Ia harus memiliki peta jalan pembangunan yang jelas.
Mirza mengapresiasi seminar yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, investor dan organisasi profesi. Namun ia mengingatkan bahwa forum semacam ini baru memiliki arti apabila menghasilkan tindak lanjut.
“Seminar hari ini jangan berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan. Saya ingin forum ini juga menghasilkan langkah konkret,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan masa depan pesisir Bandar Lampung pada tahap yang lebih penting: dari sekadar membicarakan potensi menuju keputusan tentang bagaimana potensi itu ditata, dibiayai, dibangun dan akhirnya memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
Gunung Kunyit telah menunjukkan daya tariknya yang diasuh oleh masyarakat. Sekarang, pekerjaan pemerintah adalah memastikan ruang yang sudah hidup itu memiliki arah, tata kelola dan masa depan.(iwa)
