JAKARTA — Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah setelah sejumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk jemaah umrah, dilaporkan tertahan kepulangannya akibat gangguan operasional penerbangan internasional.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan hingga kini belum ada laporan WNI yang menjadi korban langsung serangan. Namun pembatasan ruang udara, pengalihan rute penerbangan, serta ketidakpastian jadwal penerbangan membuat sebagian WNI tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai jadwal.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan pemerintah saat ini fokus memastikan keselamatan serta kepastian perjalanan bagi WNI yang terdampak gangguan transportasi udara tersebut.
“Yang terdampak saat ini adalah adanya WNI stranded karena pembatasan atau penutupan ruang udara, pengalihan rute penerbangan, serta ketidakpastian jadwal transportasi internasional,” kata Heni dalam konferensi pers, Sabtu (7/3/2026).
Untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi, Kemlu bersama perwakilan RI di kawasan Timur Tengah telah membentuk crisis response team. Tim ini bertugas memantau perkembangan keamanan sekaligus memastikan kondisi WNI di negara-negara terdampak.
Pemantauan dilakukan melalui koordinasi intensif antara Kemlu di Jakarta dan perwakilan RI di berbagai negara kawasan tersebut guna memperoleh informasi situasi terbaru di lapangan, termasuk jumlah serta sebaran WNI.
Selain itu, perwakilan RI juga meningkatkan komunikasi dengan komunitas WNI setempat serta menyelenggarakan town hall meeting guna menyampaikan perkembangan keamanan dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan.
“Kami juga melakukan pemutakhiran data jumlah dan sebaran WNI serta memperbarui rencana kontinjensi dan opsi evakuasi apabila situasi keamanan memburuk,” ujar Heni.
Kemlu bersama perwakilan RI juga terus memantau operasional bandara internasional di kawasan terdampak dan perkembangan jadwal penerbangan setiap hari. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan proses penjadwalan ulang penerbangan bagi WNI yang tertahan dapat berjalan.
Secara khusus untuk jemaah umrah, pemerintah telah menempatkan tim pemantauan selama 24 jam di King Abdul Aziz International Airport dan Prince Mohammad Bin Abdul Aziz International Airport.
Para jemaah yang masih menunggu jadwal kepulangan saat ini berada dalam koordinasi perwakilan RI dan biro perjalanan. Pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi selama menunggu penerbangan lanjutan.
“Mereka dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu ketersediaan penerbangan lanjutan,” kata Heni.
Kemlu mengimbau WNI yang berada di kawasan Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat maupun perwakilan RI, membatasi aktivitas non-esensial, serta menunda perjalanan keluar atau masuk wilayah terdampak hingga situasi kembali kondusif.
Pemerintah juga terus menerima laporan harian dari perwakilan RI mengenai kondisi WNI di berbagai negara kawasan tersebut, termasuk terkait pengaturan penginapan, konsumsi, serta perkembangan jadwal penerbangan bagi mereka yang masih tertahan.(iwa)
