Di banyak desa di Lampung, singkong bukan sekadar tanaman. Ia adalah denyut ekonomi desa, sumber pendapatan petani, bahan baku industri, sekaligus penopang salah satu ekosistem agroindustri terbesar di Indonesia.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, rantai ekonomi ubi kayu di Lampung tidak selalu berjalan mulus. Fluktuasi harga, ketegangan antara petani dan pabrik, hingga persoalan produktivitas membuat sektor ini kerap menghadapi tantangan serius.
Di tengah dinamika itu, Pemerintah Provinsi Lampung mencoba mengambil langkah yang lebih strategis: menata kembali ekosistem singkong dari hulu hingga hilir.
Upaya tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat bersilaturahmi dengan para pengusaha industri tapioka nasional di Bandarlampung, Rabu (11/3/2026).
Bagi Mirza, satu tahun pertama masa kepemimpinannya menjadi fase penting untuk membaca ulang peta besar industri singkong Lampung.
“Selama satu tahun ini kami banyak belajar dan bekerja keras untuk menyatukan langkah dalam menjaga, mendesain, dan menstabilkan ekosistem ubi kayu di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Jantung Industri Tapioka Nasional
Lampung memiliki posisi yang sangat strategis dalam industri singkong Indonesia. Sekitar 70 persen industri tapioka nasional berada di provinsi ini. Artinya, stabilitas sektor singkong di Lampung bukan hanya soal ekonomi daerah, tetapi juga menyangkut rantai pasok industri pangan nasional.
Potensi besar itu, menurut Mirza, harus dikelola secara cermat.
“Lampung adalah daerah yang sangat kaya. Namun kekayaan itu harus kita atur dengan baik agar benar-benar menjadi kemakmuran bagi rakyat sekaligus memberikan pertumbuhan yang sehat bagi dunia usaha,” katanya.
Dalam kerangka itu, pemerintah provinsi berusaha membangun keseimbangan yang selama ini kerap menjadi titik sensitif: hubungan antara petani, industri, dan pemerintah.
Menjaga Keseimbangan Petani dan Industri
Salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah daerah adalah penataan kebijakan harga singkong melalui regulasi gubernur.
Kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memberikan kepastian pasokan bagi industri tapioka.
Mirza mengapresiasi dukungan para pelaku industri yang bersedia mengikuti kebijakan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan menjaga keseimbangan kepentingan adalah kunci agar sektor ini tidak lagi terjebak dalam konflik berkepanjangan.
“Kita harus memastikan keseimbangan antara dunia usaha, petani, dan pemerintah. Kalau ketiganya berjalan selaras, baru sektor ini bisa benar-benar bangkit dan berkembang,” ujarnya.
Membangun Masa Depan Singkong
Namun bagi pemerintah daerah, stabilitas harga saja tidak cukup. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas singkong petani.
Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan Cassava Center sebagai pusat riset dan inovasi budidaya singkong di Lampung.
Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, industri, dan perguruan tinggi untuk menghasilkan varietas unggul serta metode budidaya yang lebih modern.
Harapannya, produktivitas petani meningkat dan industri memperoleh bahan baku yang lebih berkualitas.
Jika berhasil, ekosistem ini tidak hanya menjaga posisi Lampung sebagai pusat industri tapioka nasional, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengembangan agroindustri berbasis singkong.
Ekonomi Daerah yang Bertumpu pada Desa
Bagi Mirza, masa depan ekonomi Lampung tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian yang kuat dan berkelanjutan.
Singkong yang selama ini mungkin dianggap komoditas sederhana sebenarnya menyimpan kekuatan ekonomi yang besar.
“Kita jaga bersama ekosistem ubi kayu Lampung ini. Singkong dan tapioka adalah kebanggaan Provinsi Lampung,” kata Mirza.
Jika petani semakin sejahtera dan industri semakin maju, ia yakin ekonomi daerah juga akan ikut menguat.
Dan di situlah taruhannya: bukan sekadar menjaga komoditas, tetapi memastikan bahwa rantai ekonomi dari ladang singkong hingga pabrik tapioka benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.(iwa)
