Lampung sejak lama dikenal sebagai provinsi pertanian. Lahan subur, produksi melimpah, dan posisi geografis strategis menjadikannya salah satu lumbung pangan penting di Sumatra. Namun ada satu persoalan klasik yang terus berulang, hasil pertanian melimpah, tetapi nilai tambahnya sedikit, bagian terbesar dinikmati daerah lain. Ini tidak boleh terjadi lagi atau paling tidak secara gradual dikurangi. Gubernur Mirzani konsen pada bagian ini. Ia bersemangat menghidupkan gagasan hilirisasi menjadi sangat penting bagi masa depan Lampung.
Hilirisasi bukan sekadar istilah ekonomi yang sedang populer. Lebih dari itu, hilirisasi adalah cara berpikir baru dalam pembangunan daerah. Jika selama ini Lampung mengekspor komoditas mentah, dari jagung, singkong, kopi, hingga sawit, maka hilirisasi menuntut satu langkah lebih jauh, yakni mengolahnya di dalam daerah sebelum keluar dari Lampung. Di sanalah nilai tambah tercipta, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi lokal bergerak lebih kuat.
Dengan perspektif ini, pembangunan tidak lagi berhenti pada peningkatan produksi, tetapi bergerak menuju transformasi ekonomi.
Lampung sebenarnya memiliki semua prasyarat dasar untuk itu. Basis pertanian kuat, pasar domestik besar, punya Pelabuhan Panjang yang menjadi pintu ekspor terbesar di Sumatra bagian selatan, serta kedekatan dengan pusat konsumsi nasional seperti Jakarta dan Pulau Jawa. Yang sering menjadi penghambat justru adalah keterbatasan infrastruktur dan ekosistem industri.
Karena itu, ketika Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas untuk menarik investasi industri pengolahan.
Langkah tersebut berada pada jalur yang tepat. Banyak daerah lain yang sudah berhasil melakukannya, terutama di Pulau Jawa.
Jalan produksi yang baik, konektivitas antarwilayah yang lancar, serta akses logistik yang efisien adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya industri. Tanpa itu, komoditas pertanian akan tetap bergerak dalam bentuk mentah, keluar daerah tanpa proses pengolahan berarti.
Namun di sinilah kritik rasional perlu diajukan.
Pembangunan infrastruktur tidak otomatis melahirkan hilirisasi. Jalan yang mulus memang mempermudah distribusi, tetapi tanpa strategi industri yang jelas, jalan tersebut justru bisa mempercepat keluarnya bahan mentah dari Lampung menuju pusat industri di daerah lain.
Lampung berisiko hanya menjadi “koridor produksi”, bukan pusat pengolahan. Tentu saja kita sepakat itu tidak boleh terjadi. Dan harus pula dipahami bahwa hilirisasi membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur. Lebih dari itu, hilirisasi memerlukan desain ekonomi yang terarah.
Yang pertama adalah, pemerintah daerah perlu menentukan komoditas prioritas yang benar-benar memiliki potensi hilir. Singkong untuk industri bioetanol dan pangan olahan, kopi untuk industri roasting dan produk turunan, jagung untuk pakan dan industri makanan, serta sawit untuk berbagai produk oleokimia.
Tanpa fokus, investasi akan tersebar tanpa kekuatan.
Kedua, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di pedesaan. Artinya, jalan tidak hanya menghubungkan desa dengan kota, tetapi juga dengan kawasan industri agro yang dekat dengan sumber bahan baku. Di sinilah konsep kawasan agroindustri menjadi penting.
Ketiga, pemerintah perlu aktif menciptakan ekosistem investasi. Bukan hanya menunggu investor datang, tetapi menyiapkan kepastian lahan, kemudahan perizinan, hingga jaminan pasokan bahan baku dari petani.
Tanpa ekosistem ini, investor akan tetap memilih daerah yang lebih siap.
Di titik ini, konsentrasi Gubernur Lampung terhadap investasi dan pembangunan infrastruktur patut diapresiasi. Arah kebijakannya menunjukkan kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung tidak bisa lagi hanya bertumpu pada produksi komoditas mentah.
Namun keberhasilan agenda ini akan sangat ditentukan oleh satu hal, yaitu konsistensi.
Definisi hilirisasi harus diperkuat, bukan sekedar menurunkan kadar air. Hilirisasi mesti dimaknai sebagai proses panjang menuju industri pengolahan yang melibatkan petani. Ia tidak selesai dalam satu periode pemerintahan, tetapi harus dimulai dengan keputusan-keputusan strategis yang sudah dimulai Gubernur Mirzani.
Jika Lampung berhasil membangun industri pengolahan yang kuat, maka provinsi ini tidak lagi sekadar menjadi daerah penghasil bahan mentah, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agroindustri.
Sebaliknya, jika momentum ini tidak dimanfaatkan, Lampung akan terus berada dalam siklus lama, produksi besar, nilai tambah kecil.
Pilihan itu sedang berada di depan mata. Mirzani berhasil memulainya. (iwa)
