Setiap tahun, jutaan orang melintasi Lampung. Dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, arus mudik menjadikan wilayah ini salah satu jalur tersibuk di Indonesia. Semua terlihat hidup. Semua tampak bergerak. Tapi ada satu hal yang tidak ikut tinggal, yaitu uangnya.
Lebih dari Rp1 triliun berputar di jalur ini dalam hitungan hari. Namun yang benar-benar mengendap di Lampung kemungkinan tak sampai sepertiganya. Sisanya mengalir keluar diam-diam, sistematis, dan nyaris tanpa disadari.
Setiap musim mudik, sekitar 6–8 juta orang melintas di jalur Merak–Bakauheni. Dengan pengeluaran rata-rata sekitar Rp150 ribu per orang, nilai uang yang beredar bisa menembus lebih dari Rp1 triliun hanya dalam hitungan hari.
Jika hanya 30 persen dari pemudik, sekitar 2 juta orang, dapat “ditahan” lebih lama, dan masing-masing menambah belanja Rp100 ribu saja, maka akan ada tambahan Rp200 miliar yang benar-benar masuk ke ekonomi lokal.
Jika lebih agresif, 40 persen pemudik dengan belanja Rp250 ribu, angkanya bisa melonjak hingga Rp700 miliar.
Itu bukan sekadar angka. Itu berarti omzet UMKM meningkat, lapangan kerja musiman tercipta, daya beli pasca Lebaran lebih terjaga
Dengan kata lain, mudik bukan hanya arus pulang, tapi bisa menjadi musim panen ekonomi.
Tapi sayangnya, realitasnya sebagian besar nilai itu mengalir keluar, ke korporasi energi, jaringan ritel nasional, dan rantai distribusi besar. Yang tersisa untuk ekonomi lokal diperkirakan hanya 20–30 persen, atau sekitar Rp200–300 miliar.
Sisanya?
Bocor. Lewat begitu saja.
Ini bukan sekadar kebetulan ekonomi. Ini adalah desain. Pemangku kebijakan di Lampung sebaiknya menyadari ini!
Argumentasinya begini
Lampung ditempatkan sebagai jalur penghubung, tapi tidak dipersiapkan sebagai pusat nilai. Jalur ini mengalirkan manusia, barang, dan konsumsi, tanpa memiliki cukup kendali untuk menahan hasilnya.
Situasinya paling telanjang untuk menjelaskannya tengok saja rest area di jalan tol. Jutaan orang berhenti di sana. Tapi yang mereka temui bukan Lampung. Yang hadir adalah wajah ekonomi nasional. Di sama tersedia merek yang sama, produk yang sama, pengalaman yang sama seperti di kota lain.
Lampung ada secara geografis, tapi hilang secara ekonomi. Rest area bukan lagi ruang singgah, tetapi berubah menjadi terminal ekstraksi, tempat di mana daya beli pemudik diambil, lalu dialirkan keluar daerah.
Sementara pelaku lokal berdiri di pinggir. Menonton arus besar yang tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Di sinilah ironi itu mencapai puncaknya, semakin ramai arus mudik, semakin besar potensi kebocoran.
Masalahnya bukan karena Lampung tidak punya potensi. Masalahnya karena potensi itu tidak diintegrasikan ke dalam arus utama.
Destinasi seperti Way Kambas National Park atau Pahawang Island berdiri sendiri. Indah, tapi terpisah dari jalur ekonomi terbesar yang melintas di depannya. Akibatnya, arus besar dan potensi besar berjalan di dua jalur yang tidak pernah benar-benar bertemu. Jika tidak ada perubahan, Lampung akan terus berada dalam posisi ini. Ramai secara fisik, tapi tipis secara ekonomi.
Lampung harus berubah, tanpa harus melawan aturan. Yang dibutuhkan adalah membalik pendekatan.Bukan memaksa arus berhenti, tapi menyisipkan nilai ke dalam arus itu sendiri.
Zona singgah, rest area berbasis lokal, pengalaman singkat yang terintegrasi, hingga penguasaan ruang digital, semuanya adalah cara untuk “menempelkan” ekonomi Lampung ke arus yang sudah ada.
Bukan menciptakan arus baru. Tapi mengambil manfaat ekonomi dengan cara mengubah paragdima dari Lampung dari sekadar jalan panjang menjadi tujuan yang menarik untuk disinggahi. Sebab, setiap kendaraan yang lewat bukan hanya membawa orang pulang, tapi juga membawa pulang uang yang tidak pernah sempat tinggal.(iwa)
