Di balik inflasi Lampung yang hanya 1,16 persen secara tahunan pada Maret 2026, tersimpan satu anomali besar yaitu deflasi sektor pendidikan hingga minus 17,97 persen. Angka ini bukan sekadar penurunan biasa, melainkan faktor dominan yang menahan laju inflasi dan membentuk persepsi stabilitas ekonomi.
Sekilas, inflasi rendah terlihat menenangkan. Namun ketika penurunan tajam itu berasal dari satu sektor akibat kebijakan, sementara biaya hidup lain justru naik, maka yang terjadi bukan stabilitas yang sehat, melainkan keseimbangan yang rapuh.
Dampak pertama adalah munculnya ilusi kondisi ekonomi. Inflasi yang terlihat rendah bisa menyesatkan arah kebijakan. Padahal di lapangan, masyarakat tetap menghadapi tekanan biaya hidup, terutama dari sektor perumahan, listrik, dan kebutuhan sehari-hari yang meningkat tajam. Untuk itu, kebijakan ke depan tidak cukup hanya menjaga inflasi rendah, tetapi harus menargetkan stabilisasi biaya hidup inti, khususnya energi rumah tangga dan perumahan melalui pengendalian tarif, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan efisiensi distribusi.
Dampak kedua, daya beli yang melemah tersamarkan. Inflasi makanan yang hanya 1,12 persen bahkan disertai deflasi pada sejumlah komoditas menunjukkan konsumsi masyarakat tidak cukup kuat. Dalam kondisi ini, dorongan langsung ke daya beli menjadi krusial, baik melalui percepatan belanja pemerintah di triwulan berjalan, penyaluran bantuan sosial yang lebih terarah, maupun menjaga pendapatan petani dan pekerja sektor informal agar tetap stabil.
Ketiga, risiko ke depan justru meningkat. Deflasi pendidikan sangat mungkin bersifat sementara. Ketika efek kebijakan berakhir, biaya pendidikan bisa kembali naik dan mendorong inflasi secara tiba-tiba. Karena itu, intervensi di sektor pendidikan perlu dirancang lebih berkelanjutan, bukan sekadar shock jangka pendek, misalnya melalui skema subsidi bertahap, kepastian tarif, dan penguatan pembiayaan pendidikan jangka panjang agar tidak memicu lonjakan harga di kemudian hari.
Keempat, struktur inflasi menjadi tidak sehat. Inflasi ideal lahir dari keseimbangan permintaan dan penawaran, bukan dari distorsi satu komponen. Maka, pemerintah perlu memperkuat sisi produksi dan distribusi, terutama untuk komoditas pangan utama seperti beras, daging ayam, dan hortikultura, agar harga terbentuk secara stabil tanpa tekanan berlebih maupun penurunan yang mencerminkan lemahnya permintaan.
Kelima, sektor riil kehilangan momentum. Tanpa dorongan konsumsi yang kuat, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi. Untuk memulihkan ritme ekonomi, dibutuhkan stimulus yang lebih terasa di lapangan, seperti percepatan proyek infrastruktur padat karya, insentif bagi UMKM, serta menjaga kelancaran arus kas daerah agar belanja pemerintah benar-benar mengalir ke ekonomi riil.
Solusinya bukan menghapus intervensi, melainkan menyeimbangkannya, antara menjaga keterjangkauan biaya pendidikan dan memastikan sektor lain tidak menanggung tekanan berlebih.
Jika respons kebijakan mampu diarahkan pada penguatan daya beli, stabilisasi biaya hidup, dan percepatan aktivitas ekonomi riil secara bersamaan, maka Lampung tidak hanya keluar dari perlambatan, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.(iwa)
