Bandar Lampung — Di tengah narasi stabilitas ekonomi daerah, sektor pertanian justru mengirim sinyal berlawanan. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada Maret 2026 turun menjadi 124,92 atau merosot 1,49 persen dibanding Februari. Penurunan ini bukan sekadar koreksi bulanan, melainkan peringatan dini bahwa daya tahan petani mulai tergerus.
Tekanan datang dari arah yang paling mendasar, yakni harga yang diterima petani melemah, sementara biaya yang harus mereka keluarkan terus meningkat. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun 1,08 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru naik 0,41 persen. Kombinasi ini menempatkan petani dalam posisi terjepit. Pendapatan menyusut di saat kebutuhan hidup dan biaya produksi semakin mahal.
Kenaikan biaya tidak terjadi di ruang hampa. Konsumsi rumah tangga petani meningkat 0,44 persen, dengan dorongan terbesar dari transportasi yang melonjak 0,98 persen. Di sisi lain, biaya produksi dan penambahan barang modal ikut naik 0,25 persen. Artinya, tekanan tidak hanya datang dari sisi usaha, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari petani itu sendiri.
Guncangan terbesar terjadi pada subsektor hortikultura dan perkebunan rakyat. NTP hortikultura anjlok 4,16 persen, terutama akibat jatuhnya harga sayuran seperti cabai merah yang dibanjiri pasokan. Sementara itu, NTP perkebunan rakyat turun 3,28 persen, dipicu melemahnya harga komoditas seperti kakao yang terdampak penurunan kualitas panen akibat hama. Dua subsektor ini menjadi penarik utama turunnya NTP secara keseluruhan.
Sebaliknya, beberapa subsektor justru menunjukkan ketahanan. Tanaman pangan naik tipis 0,31 persen karena harga gabah menguat di tengah keterbatasan pasokan. Peternakan tumbuh 1,97 persen, ditopang lonjakan permintaan sapi potong menjelang hari raya. Sektor perikanan bahkan mencatat kinerja lebih kuat, dengan perikanan tangkap naik 1,58 persen dan budidaya melonjak 3,75 persen akibat kenaikan harga ikan dan udang.
Namun, perbaikan di sebagian kecil subsektor ini tidak cukup untuk menahan tekanan secara agregat. Struktur pertanian Lampung yang bertumpu pada hortikultura dan perkebunan membuat pelemahan di dua sektor tersebut langsung berdampak sistemik.
Sinyal pelemahan juga terlihat dari Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang turun 1,33 persen menjadi 130,68. Ini menunjukkan bahwa dari sisi usaha, margin petani semakin menipis. Dengan kata lain, bukan hanya daya beli yang melemah, tetapi juga kelayakan usaha pertanian itu sendiri mulai tertekan.
Jika dibandingkan dengan kondisi setahun lalu, tekanan ini bahkan lebih dalam. NTP Lampung tercatat turun 6,20 persen secara tahunan. Penurunan paling tajam terjadi pada subsektor perkebunan rakyat yang merosot hingga 13,62 persen, menandakan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Situasi ini menghadirkan paradoks ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, indikator makro seperti inflasi tampak terkendali. Namun di sisi lain, produsen utama, petani, justru mengalami penurunan daya tukar. Stabilitas yang terlihat di permukaan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ketika petani mulai tertekan, dampaknya tidak berhenti di sektor pertanian. Melemahnya daya beli petani akan menahan konsumsi rumah tangga, memperlambat perputaran ekonomi desa, dan pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penurunan NTP bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal awal dari potensi perlambatan yang lebih luas.
Jika tidak direspons dengan cepat melalui stabilisasi harga komoditas, pengendalian biaya produksi, serta penguatan akses pasar, tekanan ini berisiko berlanjut. Dan ketika itu terjadi, stabilitas ekonomi yang selama ini terlihat bisa berubah menjadi kerentanan yang nyata.(iwa)
