Di lantai 29 Gedung JB Tower, Jakarta, persisnya di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kamis (2/4/2026), bahasa yang terdengar bukan hanya Indonesia. Percakapan lintas aksen bahasaInggris, korporasi global, hingga istilah teknis pembiayaan, mengisi ruang ketika berbagai pihak berkumpul membicarakan masa depan hutan dan petaninya.
Di forum yang digelar Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela berdiri sebagai salah satu suara dari daerah. Jihan tidak hanya membawa nama provinsi, tetapi juga realitas ribuan petani yang hidup di sekitar hutan, di antara tekanan ekonomi dan tuntutan menjaga lingkungan.
Acara penandatanganan fasilitas Dana Bergulir (FDB) Multi Usaha Kehutanan ini mempertemukan banyak kepentingan, pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan perusahaan global seperti Mars Indonesia, Barry Callebaut, dan Olam Food Ingredients.
Bagi Lampung, ini bukan sekadar seremoni kerja sama. Ini adalah upaya masuk ke dalam rantai pasok global dengan segala peluang dan risikonya.
Lampung selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil kakao dan kopi. Namun posisi sebagai produsen tidak selalu berarti kuat dalam rantai nilai. Petani sering berada di ujung bawah, menghasilkan, tetapi tidak menentukan harga.
Di forum inilah narasi itu coba diubah.
Kerja sama antara pemerintah daerah dan Olam Food Indonesia diarahkan pada penguatan kapasitas petani hutan, terutama melalui pendekatan agroforestry berkelanjutan. Tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal bagaimana bertani tanpa merusak hutan dan tetap menghasilkan.
“Masalah lingkungan dan kesejahteraan tidak bisa diselesaikan sendiri,” kata Jihan. Pernyataan yang terdengar normatif, tetapi dalam konteks ini menjadi realistis. Sebab, tanpa akses pembiayaan dan pasar, petani sulit keluar dari pola lama.
Namun kehadiran perusahaan global juga membawa dinamika baru.
Di satu sisi, mereka menawarkan akses pasar, teknologi, dan pembiayaan. Di sisi lain, mereka juga membawa standar tentang keberlanjutan, bebas deforestasi, hingga transparansi rantai pasok. Bagi petani kecil, ini bisa menjadi peluang naik kelas, tetapi juga tantangan yang tidak ringan.
Apakah semua petani siap?
Di sinilah peran negara menjadi krusial. Bukan hanya sebagai fasilitator kerja sama, tetapi sebagai penjaga keseimbangan. Agar kemitraan tidak berubah menjadi ketergantungan baru.
Pemerintah Provinsi Lampung melihat celah optimisme terkait literasi keuangan petani yang diharapkan meningkat, akses pembiayaan yang mulai terbuka, dan kesadaran terhadap praktik berkelanjutan mulai tumbuh.
Tetapi jalan ke sana tidak sederhana.
Integrasi data petani, penyaluran dana bergulir, hingga pendampingan teknis membutuhkan konsistensi yang sering kali menjadi titik lemah dalam banyak program.
Di sisi lain, isu kehutanan di Lampung juga tidak lepas dari konflik klasik antara kawasan konservasi dan kebutuhan hidup masyarakat. Dukungan pemerintah pusat, termasuk pada kawasan Taman Nasional Way Kambas, menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan itu.
Forum ini memperlihatkan satu hal yang jelas bahwa pembangunan hari ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan melibatkan masyarakat lokal dan global, antara petani kecil dan korporasi besar, antara kebutuhan ekonomi dan tekanan lingkungan.
Lampung sedang mencoba masuk ke dalam permainan itu.
Pertanyaannya, apakah petani lokal akan menjadi pemain yang menentukan arah atau sekadar mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pasar global?
Di ruang berpendingin dengan bahasa internasional itu, masa depan petani hutan Lampung sedang dirundingkan. Jauh dari ladang mereka, tetapi akan sangat menentukan bagaimana mereka bertani dan hidup di tahun-tahun mendatang.(iwa)
