BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak hanya berpatokan pada rendahnya angka inflasi, tetapi juga memastikan harga kebutuhan pokok benar-benar stabil dan terjangkau di tengah masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur Mirza saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala OPD terkait, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Mirza menyebut ada tiga sektor yang paling menjadi perhatian masyarakat terhadap pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga bahan pokok.
Menurutnya, perbaikan di sektor infrastruktur dan pendidikan mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Karena itu, pemerintah kini memberi perhatian lebih besar pada pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 4 Mei 2026, inflasi bulanan (month to month) Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena berkaitan langsung dengan beban pengeluaran masyarakat.
Meski demikian, Mirza mengingatkan bahwa capaian statistik inflasi tidak boleh membuat pemerintah daerah merasa puas. Ia meminta seluruh jajaran lebih aktif memantau kondisi riil harga di pasar.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah komoditas yang memberi andil besar terhadap inflasi, seperti minyak goreng, beras, bawang, dan cabai. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan stok tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga di pasar tetap terkendali.
Selain pengendalian harga jangka pendek, Pemerintah Provinsi Lampung juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino pada triwulan III 2026 yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pangan dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Gubernur Mirza meminta seluruh kepala OPD menyusun langkah mitigasi yang lebih terukur dan cepat dieksekusi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga daerah.
Adapun langkah yang disiapkan pemerintah daerah meliputi operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, penguatan kerja sama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, bantuan transportasi melalui APBD, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung distribusi komoditas.
Ke depan, setiap OPD juga diminta menyiapkan rencana pengendalian inflasi yang lebih terstruktur agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya menjaga stabilitas angka inflasi, tetapi juga mampu menjaga daya beli dan rasa aman masyarakat terhadap harga kebutuhan sehari-hari.(iwa)
