Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Sekda se-Lampung menjadi motor penggerak birokrasi dan teladan bagi ASN demi meningkatkan kualitas pembangunan dan kepercayaan masyarakat.
BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada akhirnya ditentukan oleh kualitas birokrasi. Karena itu, para Sekretaris Daerah (Sekda) dinilai memegang peran strategis sebagai motor penggerak pemerintahan dan penjaga kesinambungan pembangunan di daerah.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat memimpin Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (22/6/2026).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Menurut Mirza, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki masa pengabdian yang terbatas karena dibatasi periode jabatan. Sebaliknya, para Sekretaris Daerah adalah aparatur yang tumbuh, berkarier, dan mengabdikan diri di daerahnya masing-masing sehingga memahami secara mendalam dinamika birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Saya, wakil gubernur, bupati, maupun wakil bupati akan berganti setiap lima tahun. Tetapi Bapak-Ibu sekalian adalah orang-orang yang berkarier, besar, dan mengabdi di daerah ini. Karena itu, yang benar-benar memahami arti birokrasi dan pemerintahan sesungguhnya adalah para Sekretaris Daerah,” ujar Mirza.
Ia mengatakan, birokrasi bukan sekadar mesin administrasi pemerintahan, melainkan instrumen utama negara dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kualitas birokrasi akan menentukan kemampuan pemerintah dalam mengelola seluruh potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Mirza menjelaskan bahwa kemajuan suatu daerah maupun peradaban ditopang oleh tiga komponen utama, yakni sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sistem atau tata kelola yang mengatur keduanya.
“Negara atau daerah yang maju bukan hanya karena memiliki kekayaan alam, tetapi karena mampu membangun sistem yang baik dan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul,” katanya.
Menurutnya, cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi amanat yang harus diwujudkan oleh seluruh jajaran birokrasi, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Sesungguhnya kita semua diberikan mandat untuk mengatur agar bangsa ini berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia,” ujarnya.
Gubernur Mirza mengingatkan bahwa daerah telah diberi waktu yang cukup panjang untuk membangun dan mengelola seluruh potensi yang dimiliki. Karena itu, keberhasilan pemerintah daerah harus tercermin dalam indikator pembangunan yang nyata, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan, sejarah menunjukkan bahwa negara maupun daerah yang maju selalu ditopang oleh masyarakat yang cerdas dan SDM yang berkualitas.
“Kalau sebuah daerah ingin maju, ciri utamanya adalah masyarakatnya cerdas dan sumber daya manusianya berkualitas,” katanya.
Menurut Mirza, visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan apabila bangsa ini mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.
“Kalau kita ingin Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dan terkaya di dunia pada tahun 2045, maka syarat utamanya adalah sumber daya manusia yang unggul. Kekayaan itu harus dikelola oleh SDM yang berkualitas,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mirza juga mengajak seluruh Sekretaris Daerah kabupaten/kota menjadi pemimpin birokrasi terbaik di daerah masing-masing dan memperkuat sinergi dalam mendukung agenda pembangunan daerah maupun agenda pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi yang dijalankan. Oleh sebab itu, para Sekda harus menjadi teladan bagi seluruh aparatur sipil negara.
“Kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat, dan harapan masyarakat sesungguhnya berada di tangan birokrasi. Dan yang paling penting, kalau ingin birokrasi berjalan baik, maka Bapak-Ibu sekalian harus menjadi contoh dan role model,” ujarnya.
Menurut Mirza, kepemimpinan birokrasi yang efektif selalu dimulai dari keteladanan. Perilaku, integritas, dan etos kerja seorang pemimpin akan menjadi acuan bagi seluruh bawahannya.
“Kalau atasan memberikan contoh yang baik, maka bawahan akan mengikuti. Karena itu, mari bersama-sama menjadi teladan bagi seluruh ASN, mewujudkan birokrasi yang semakin baik, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, sehingga seluruh potensi yang kita miliki dapat dikelola dengan baik demi kemajuan Provinsi Lampung,” pungkasnya.(IWA)
