Dua Dekade Kita Membayar Mahal untuk Anak yang Tidak Bisa Membaca, Indonesia Emas 2045?

Sejak pertama kali ikut serta pada tahun 2000, skor membaca siswa Indonesia dalam tes PISA tidak pernah benar-benar membaik. Dua puluh dua tahun kemudian, angkanya justru lebih rendah dari 371 menjadi 359 poin. Di saat yang sama, konstitusi mewajibkan negara membelanjakan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan yang nilainya ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pertanyaan yang menggelisahkan pun muncul, ke mana perginya hasil dari anggaran sebesar itu?

@Iwa Perkasa

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis OECD mencatat sekitar 74 persen siswa Indonesia usia 15 tahun belum mencapai kompetensi minimum membaca, 75 persen belum mencapai kompetensi minimum matematika, dan 66 persen belum memenuhi kompetensi minimum sains. Ini bukan sekadar angka statistik yang lewat begitu saja di laporan tahunan. Ini cermin kualitas sumber daya manusia kita, sekaligus peringatan bahwa anggaran sebesar itu belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan belajar yang sesungguhnya.

Skor PISA — rata-rata perubahan per tahun

Lebih dari dua dekade terakhir, pembangunan pendidikan terus bergerak. Sekolah baru berdiri di berbagai daerah, dana BOS terus naik, sertifikasi guru menyerap anggaran besar, kurikulum berganti beberapa kali, digitalisasi pembelajaran diperluas, pelatihan guru berjalan nyaris tanpa henti. Dari sisi akses, semua indikator itu memang membaik. Tapi keberhasilan pendidikan tidak berhenti di jumlah ruang kelas, jumlah guru, atau tingginya angka partisipasi sekolah. Ukuran yang jauh lebih menentukan adalah apakah anak-anak yang duduk di kelas itu benar-benar belajar?

Di titik inilah masalah sesungguhnya muncul. PISA tidak menguji kemampuan mengeja atau membaca nyaring. Yang diukur adalah kemampuan memahami isi bacaan, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, menarik kesimpulan, dan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan persoalan nyata. Kemampuan semacam ini adalah fondasi dari seluruh proses belajar berikutnya. Begitu fondasi ini rapuh, semua mata pelajaran lain ikut kehilangan pijakan: matematika berubah jadi sekadar hafalan rumus, sains jadi tumpukan teori yang sulit dicerna, sejarah jadi deretan tahun tanpa kemampuan menafsirkan maknanya.

Gambaran ini diperkuat indikator Learning Poverty dari Bank Dunia, yang mengukur kemampuan anak usia 10 tahun membaca dan memahami teks sederhana sesuai usianya. Datanya menunjukkan sekitar 53 persen anak Indonesia mengalami learning poverty  dan sempat mendekati 70 persen di masa pandemi akibat learning loss. Artinya, jutaan anak naik ke jenjang pendidikan berikutnya tanpa bekal literasi yang memadai. Kalau ini dibiarkan, dampaknya tidak berhenti di ruang kelas,  juga terasa di produktivitas tenaga kerja, daya saing ekonomi, dan kualitas pembangunan nasional beberapa dekade ke depan.

Selama ini, evaluasi pendidikan kita terlalu sering berhenti di indikator administratif tentang berapa sekolah dibangun, berapa guru disertifikasi, berapa dana tersalurkan, berapa persen siswa lulus.  Semua itu penting, tapi tidak satu pun otomatis mencerminkan kualitas pembelajaran yang sesungguhnya terjadi di dalam kelas. Pertanyaan yang seharusnya jadi ukuran utama justru sederhana, apakah anak-anak Indonesia benar-benar mampu membaca, memahami, bernalar, dan berpikir kritis? Selama jawabannya belum memuaskan, kenaikan anggaran pendidikan, sebesar apa pun  belum bisa disebut berhasil.

Provinsi Lampung pun perlu membaca temuan ini sebagai bahan refleksi, bukan sekadar berita nasional yang lewat. Keberhasilan pendidikan daerah tidak cukup diukur dari bertambahnya sekolah atau naiknya angka partisipasi. Berapa persen siswa kelas III SD di Lampung mampu membaca lancar dan memahami isi bacaannya? Berapa persen siswa SMP mampu menganalisis artikel sederhana? Berapa banyak lulusan SMA yang mampu berpikir kritis saat berhadapan dengan derasnya informasi di ruang publik? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jauh lebih menentukan masa depan daerah dibanding sekadar capaian administratif yang biasa dipajang di laporan tahunan yang gejalanya terasa telah disertai pengendalian informasi publik melalui panic mode.   

Menghitung arah menuju 2045

Ada satu cara sederhana untuk menguji seberapa realistis cita-cita Indonesia Emas 2045 yaitu dengan menghitung rata-rata perubahan capaian pendidikan kita setiap tahun, lalu tarik garis lurus ke depan. Sejak Indonesia mulai ikut PISA pada 2000, skor membaca turun dari 371 menjadi 359 di 2022 atau rata-rata minus setengah poin setiap tahun, selama dua puluh dua tahun berturut-turut. Skor sains bahkan lebih buruk dari 393 pada 2006 menjadi 366 pada 2022, turun rata-rata hampir dua poin per tahun. Hanya matematika yang naik, itu pun nyaris tak terasa  dari 360 menjadi 366 dalam sembilan belas tahun.

Bandingkan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Rata-rata skor negara-negara OECD ada di kisaran 490. Untuk mengejar jarak itu dalam dua puluh tiga tahun ke depan, Indonesia perlu menaikkan skornya sekitar lima setengah poin setiap tahun, di ketiga bidang sekaligus. Padahal laju kita selama dua dekade terakhir bahkan tidak sampai sepersepuluh dari kebutuhan itu. Dan di dua bidang, membaca dan sains, arahnya justru mundur, bukan maju. Kalau tren ini ditarik lurus tanpa ada perubahan berarti, angka yang muncul di 2045 bukan angka yang lebih baik, melainkan lebih rendah dari sekarang. IArtinya Indonesia sesungguhnya pelan-pelan tertinggal lebih jauh.

Tentu, proyeksi garis lurus seperti ini bukan ramalan pasti. Sejarah kebijakan bisa berubah nonlinear kalau ada reformasi kurikulum yang tepat, perbaikan kualitas guru yang serius, atau intervensi literasi dini yang masif. Tapi literasi dan numerasi dasar adalah fondasi dari hampir semua kemampuan lanjutan yang menopang cita-cita negara maju. Indonesis membutuhjan kualitas kebijakan untuk memompa  daya saing kerja, dan kemampuan berinovasi.

Berdasarkan tren dua indikator ini, tanpa perubahan kebijakan yang benar-benar mendasar, Indonesia Emas 2045, setidaknya dari sisi kesiapan kualitas pembelajaran, bukan sesuatu yang sedang kita capai dengan sendirinya. Ia harus direbut lewat lompatan kebijakan, bukan lewat kelanjutan tren yang sudah berjalan selama ini.

Sebelum bicara solusi, harus jujur diakui dulu kenapa Indonesia gagal, padahal anggarannya sudah sebesar itu? Pertama, kualitas dan distribusi guru yang timpang. Sertifikasi guru menyerap anggaran besar, tapi terbukti tidak otomatis mengubah cara mengajar di kelas. Skor siswa di Yogyakarta dan Jakarta, misalnya, sudah setara dengan Malaysia dan Brunei, tapi daerah-daerah lain jauh tertinggal, menyeret rata-rata nasional ke bawah.

Kedua, kurikulum yang terlalu padat dan berorientasi hafalan, bukan penalaran. Padahal penalaran itulah yang justru diukur PISA. Ketiga, anggaran besar tapi arahnya administratif, bukan hasil belajar: mengalir deras ke gedung, gaji, dan sertifikasi, tapi jarang benar-benar sampai ke perbaikan kualitas interaksi guru-murid di ruang kelas.

Kabar baiknya, kegagalan seperti ini bukan nasib yang tidak bisa diubah. Vietnam adalah contoh paling mengejutkan di kawasan sendiri. Pada PISA 2012, dengan pendapatan per kapita yang saat itu lebih rendah dari Indonesia, siswa Vietnam justru menembus peringkat 8 besar dunia untuk sains, mengalahkan banyak negara maju termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Kuncinya bukan pada kekayaan negara, melainkan disiplin dan standar mutu minimum yang benar-benar ditegakkan di setiap sekolah. Guru nyaris tidak pernah absen, dan pemerintah konsisten menjaga mutu sekolah dasar di seluruh negeri, bukan hanya di kota besar.

Polandia menawarkan pelajaran berbeda. Nagara ini dengan skor di bawah rata-rata bisa berubah drastis lewat reformasi struktural yang berani. Pada 2000, skor PISA Polandia ada di bawah rata-rata OECD di ketiga bidang. Pemerintah lantas menjalankan reformasi besar mulai 1999 lalu memperpanjang pendidikan umum sebelum murid dijuruskan ke jalur vokasi, hingga memperkuat pendidikan pra-sekolah, dan menyusun kurikulum inti yang lebih jelas standarnya. Dalam waktu kurang dari satu dekade, skor Polandia melompat ke atas rata-rata OECD, bahkan sempat masuk 10 besar dunia  mengalahkan Finlandia yang justru sering dijadikan kiblat sistem pendidikan dunia. Dua contoh ini punya benang merah yang sama, bukan besarnya anggaran yang jadi pembeda utama, melainkan konsistensi standar mutu sampai ke sekolah paling terpencil, dan keberanian mengubah struktur sistem.

Dari situ, ada beberapa arah yang bisa ditarik untuk Indonesia yakni menegakkan standar mutu minimum secara nyata sampai ke sekolah paling terpencil, mengalihkan sebagian anggaran dari input administratif ke kualitas proses belajar di kelas, berani mengevaluasi ulang struktur kurikulum supaya siswa punya fondasi bernalar sebelum dipisah ke jalur spesialisasi, dan mengukur keberhasilan dari hasil belajar,  bukan lagi “berapa sekolah dibangun,” tapi “berapa persen anak kelas III SD yang benar-benar bisa membaca dan memahami bacaan sesuai usianya.”

Tentu, tidak satu pun dari langkah ini murah atau cepat. Polandia butuh hampir satu dekade untuk melihat hasilnya, Vietnam butuh bertahun-tahun konsistensi di lapangan. Tapi keduanya membuktikan satu hal penting, bahwa anggaran besar bukan syarat cukup untuk hasil belajar yang baik. Dan keterbatasan anggaran bukan alasan mutlak untuk gagal. Yang membedakan adalah keberanian mengubah arah, bukan sekadar menambah angka.

Indonesia menargetkan jadi negara maju pada 2045, target yang hanya bisa dicapai kalau kualitas sumber daya manusianya benar-benar meningkat. Gedung sekolah penting, teknologi pendidikan diperlukan, kesejahteraan guru harus terus diperbaiki. Tapi semua investasi itu, haruslah bermuara pada satu ukuran keberhasilan yang nyata dan memastikan setiap anak Indonesia mampu membaca dengan baik, memahami informasi secara kritis, berpikir logis, dan memecahkan persoalan yang mereka hadapi.

Data PISA 2022 menunjukkan tujuan itu masih jauh dari tercapai. Karena itu, evaluasi pendidikan tidak lagi cukup berhenti pada berapa besar anggaran yang dibelanjakan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar harus mulai dijawab: mengapa anggaran pendidikan sebesar ini belum sepenuhnya berbuah pada kualitas belajar peserta didik?

Indonesia boleh bermimpi sedang menuju negara maju 2045. Namun ketika terbangun mesti lebih gigih menurunkan rasio anak  belum bisa memahami satu bacaan sederhana sesuai usianya. Sekarang 7 dari 10 anak. Ke depan 5 atau dibawahnya. Berat! *****