Sebuah penghargaan selalu menyenangkan. Ia memberi pengakuan bahwa ada kerja yang dianggap baik, ada kebijakan yang dinilai layak diapresiasi, dan ada upaya yang mulai mendapatkan perhatian. Namun dalam pendidikan, penghargaan bukan garis akhir, melainkan harus bisa menjadi ujian berikutnya, apakah program yang dipuji benar-benar mampu mengubah kehidupan anak-anak yang menjadi sasaran kebijakan?
@Iwa Perkasa
Pertanyaan itu relevan setelah Pemerintah Provinsi Lampung meraih Anugerah Pembangunan Terpuji kategori Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam detikSumatera Awards 2026 di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Jumat (28/8/2026) malam.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan tersebut dengan satu keyakinan yang fundamental atas dasar bahw kemajuan daerahsangat bergantung pada kualitas manusianya.
“Salah satu syarat peradaban kita akan maju, salah satu syarat negara kita akan maju, masyarakat kita akan maju, apabila pendidikannya jadi lebih baik.”
Mirza juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintahannya untuk mengejar ketertinggalan Lampung.
Kalimat itu penting. Tetapi justru karena penting, pernyataan itu tidak boleh berhenti sebagai pidato di panggung penghargaan, tetapi harus berubah menjadi pekerjaan rumah yang bisa diukur.
Bukan Sekadar Pendidikan Gratis
Salah satu kebijakan yang paling mudah dilihat masyarakat adalah penghapusan uang komite bagi siswa SMA, SMK dan SLB negeri.
Dalam APBD 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan lebih dari Rp100 miliar melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk menopang kebijakan tersebut.
Bagi keluarga, persoalannya sangat konkret. Ketika pungutan rutin berkurang, ada sebagian beban pendidikan yang berpindah dari meja makan keluarga ke APBD.
Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, selisih itu bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Itu bisa berarti uang untuk membeli buku, ongkos transportasi, makan anak selama sekolah, atau sekadar membuat orang tua tidak lagi cemas setiap kali ada kebutuhan sekolah.
Tetapi di sinilah pemerintah juga harus berhati-hati. Pendidikan gratis tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pendidikan tanpa uang komite.
Sebab anak-anak Lampung tidak hanya membutuhkan sekolah yang murah. Mereka membutuhkan sekolah yang membuat mereka mampu membaca dengan baik, berhitung, berpikir kritis, menguasai teknologi, memiliki keterampilan dan pada akhirnya mampu membangun masa depannya.
Dengan kata lain, menghapus biaya adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir.
Yang menarik, kebijakan pendidikan Lampung sebenarnya tidak berhenti pada pembiayaan. Ada berbagai upaya untuk menjangkau anak yang berada di luar sistem pendidikan formal, memperluas akses bagi wilayah yang sulit dijangkau, memperkuat pendidikan vokasi, hingga memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan.
Ada pula SMA Terbuka, Pendidikan Jarak Jauh, Lampung Mengajar, Kelas Cangkok dan program vokasi yang diarahkan pada peluang kerja. Ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang.
Pendidikan mulai diperlakukan bukan hanya sebagai urusan sekolah dan ruang kelas, tetapi sebagai ekosistem.
Anak yang miskin harus dibantu agar tetap sekolah. Anak di daerah terpencil harus dicarikan jalan agar tidak kehilangan akses. Anak yang terputus dari sekolah harus diberi kesempatan kembali. Anak SMK harus dibekali keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Dan anak yang telah lulus harus memiliki peluang melanjutkan pendidikan atau memasuki pasar kerja.
Itulah sisi positif yang layak diapresiasi dari kebijakan pendidikan Lampung.
Namun justru ketika akses semakin diperluas, pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting, yaitu, apa yang terjadi setelah anak-anak itu masuk sekolah?
Thomas: Tantangannya Sekarang Mutu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Thomas Amirico pernah menyampaikan sebuah peringatan yang seharusnya menjadi pijakan setelah penghargaan ini.
Persoalan pendidikan Lampung, menurutnya, tidak lagi cukup dilihat dari sisi akses. Tantangan berikutnya adalah memastikan proses pembelajaran menghasilkan kualitas dan kompetensi.
Ini adalah pergeseran yang sangat penting. Sebab membangun sekolah dan memasukkan anak ke sekolah relatif mudah diukur. Tetapi mengukur apakah seorang anak benar-benar belajar jauh lebih sulit. Berapa banyak siswa yang kemampuan membacanya meningkat? Berapa banyak yang mampu memahami matematika dasar? Berapa banyak lulusan SMK yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri? Berapa banyak lulusan SMA yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi? Berapa banyak yang mendapatkan pekerjaan layak?
Dan yang paling penting, apakah pendidikan membuat keluarga miskin memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi ukuran keberhasilan pendidikan Lampung beberapa tahun ke depan.
Masyarakat Sebenarnya Sudah Memberi Sinyal
Besarnya minat masyarakat terhadap sekolah yang dianggap berkualitas memberikan sinyal yang tidak boleh diabaikan.
Dalam proses SPMB SMA Negeri Unggul Lampung 2026, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 34 ribu, sementara kapasitas yang tersedia sekitar 12 ribu kursi.
Artinya, masyarakat tidak sekadar mencari sekolah gratis. Mereka mencari sekolah yang dipercaya mampu memberikan masa depan lebih baik bagi anak mereka.
Di sinilah suara orang tua menjadi penting. Bagi mereka, kebijakan pemerintah akhirnya bukan tentang istilah BOPD, APBD, atau inovasi pendidikan. Masyarakat, menginginkan apakah anak-anaknya bisa sekolah, dengan biaya terjangkau, guru yang berkualitas, dan punya masa depan yang bisa merubah nasib.
Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Jangan Berhenti pada Penghargaan
Karena itu, penghargaan yang diterima Pemprov Lampung sebaiknya tidak diperlakukan sebagai titik kulminasi. Justru sebaliknya, penghargaan itu dapat menjadi momentum untuk menaikkan standar.
Jika pemerintah dinilai berhasil dalam inovasi pendidikan, maka masyarakat berhak menunggu data hasilnya. Bukan hanya berapa program yang dibuat, tetapi berapa anak yang tertolong. Bukan hanya berapa anggaran yang dialokasikan, tetapi berapa besar dampaknya. Bukan hanya berapa sekolah yang mengikuti program, tetapi apakah mutu pembelajaran benar-benar meningkat. Bukan hanya berapa siswa yang masuk sekolah, tetapi berapa yang bertahan sampai lulus.
Dan bukan hanya berapa lulusan yang memiliki ijazah, tetapi berapa yang memiliki kompetensi dan kehidupan yang lebih baik.
Di sinilah transparansi data menjadi penting.
Program seperti D-SMART, misalnya, jangan berhenti sebagai alat pengukuran. Data harus digunakan untuk mengetahui sekolah mana yang membutuhkan intervensi, mata pelajaran mana yang tertinggal, kelompok siswa mana yang membutuhkan perhatian lebih dan kebijakan apa yang benar-benar efektif.
Data pendidikan harus menjadi alat untuk bertindak, bukan sekadar angka dalam laporan.
Pendidikan mutlak memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar mencetak ijazah. Harus menjadi jalan mobilitas sosial, menjadi investasi ekonomi. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara untuk pendidikan akan kembali dalam bentuk produktivitas, pendapatan, kesempatan kerja, inovasi dan kualitas kehidupan masyarakat.
Karena itu, pilihan Pemprov Lampung menempatkan SDM sebagai fokus pembangunan patut diapresiasi.
Tetapi pilihan tersebut juga membawa konsekuensi. Semakin tinggi ambisi, semakin tinggi pula standar pembuktiannya. Lampung membutuhkan optimisme. Provinsi ini tidak boleh terus melihat dirinya sebagai daerah yang tertinggal. Justru harus ada keberanian mengatakan bahwa kualitas SDM dapat diubah dan masa depan dapat diperbaiki.
Penghargaan ini adalah salah satu tanda bahwa ada kebijakan yang mulai dilihat dan diapresiasi. Tetapi masyarakat tidak hidup dari penghargaan. Mereka hidup dari hasil.
Orang tua ingin melihat anaknya tetap sekolah. Siswa ingin memperoleh pembelajaran yang bermutu. Guru ingin memiliki dukungan untuk mengajar dengan baik. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Dan pemerintah membutuhkan SDM yang mampu menggerakkan pembangunan.
Karena itu, setelah panggung penghargaan selesai dan lampu kamera padam, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai. Lampung harus membuktikan bahwa pendidikan yang dipuji hari ini benar-benar menghasilkan manusia yang lebih baik esok hari.
Jika akses semakin luas, biaya semakin terjangkau, mutu pembelajaran meningkat, kesenjangan menyempit dan lulusan semakin siap menghadapi dunia kerja, maka penghargaan itu akan menemukan maknanya.
Bukan karena sebuah lembaga telah memberikan trofi. Melainkan karena anak-anak Lampung benar-benar memperoleh masa depan yang lebih baik.
Dan mungkin di situlah makna terdalam dari pesan Gubernur Mirza tentang pendidikan sebagai kunci kemajuan.
Kunci memang penting. Tetapi sebuah kunci baru berarti ketika benar-benar mampu membuka pintu. Kini saatnya Lampung membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci yang benar-benar membuka pintu masa depan.*****
