Lampung menargetkan nol anak putus sekolah pada 2026. Strategi berbasis data, jalur pendidikan alternatif, dan proyeksi hingga 2029 akan meningkatkan IPM dan memastikan semua anak tetap bersekolah.
BANDARLAMPUNG – Setiap tahun, puluhan ribu anak di Lampung terpaksa putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikan dari SD hingga SMA. Data 2024 mencatat sekitar 75.219 siswa berhenti sekolah, mayoritas di jenjang SMP/MTs. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas hanya 8,29 tahun, lebih rendah dibanding rata-rata nasional 8,85 tahun, menandai tantangan serius bagi provinsi yang ingin memperkuat kualitas sumber daya manusianya.
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan nol putus sekolah pada 2026, langkah yang bukan sekadar angka, tetapi juga strategi sosial dan politik untuk menjamin hak anak, pemerataan pendidikan, dan peningkatan kualitas manusia.
Gubernur Lampung menegaskan, “Kita memastikan program-program Dinas Pendidikan berjalan sesuai track dan targetnya. Kita juga melakukan perencanaan mitigasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak ingin ada anak putus sekolah di 2026 ini,” tegasnya saat memimpin rapat evaluasi kebijakan program strategis pendidikan, Rabu (18/2/2026).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amirico, menambahkan bahwa pihaknya akan menelusuri data siswa secara menyeluruh, membandingkan jumlah peserta didik masuk dan lulusan tiap tahun. “Kalau yang masuk 100 siswa dan yang lulus 98, berarti ada dua yang harus kita telusuri. Kita cari penyebabnya, apakah faktor ekonomi atau persoalan lainnya,” jelasnya.
Siswa yang berisiko putus sekolah akan diarahkan melalui jalur alternatif seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), SMA Terbuka, dan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah juga melakukan pencacahan ulang data Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), sekaligus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memvalidasi faktor ekonomi keluarga berdasarkan desil satu hingga empat, agar intervensi tepat sasaran.
Berdasarkan proyeksi intervensi intensif Disdik Lampung yang dihitung Nomics.IDI, penurunan angka putus sekolah di seluruh jenjang pendidikan Lampung diperkirakan akan berlangsung signifikan hingga 2029. Proyeksi ini memperhitungkan serangkaian langkah strategis, mulai dari penelusuran data siswa, validasi APS dan APK, penyediaan jalur pendidikan alternatif, hingga mitigasi faktor ekonomi keluarga.
Di tingkat SD/MI, jumlah siswa yang putus sekolah saat ini mencapai sekitar 22.028 orang. Dengan strategi ini, jumlah tersebut diperkirakan turun menjadi 13.217 pada 2026, dan terus menurun hingga 2.855 pada 2029.
Di jenjang SMP/MTs, yang selama ini mencatat angka putus sekolah tertinggi (41.857 siswa), intervensi intensif diharapkan menurunkan jumlahnya menjadi 27.207 pada 2026, kemudian 11.495 pada 2028, dan hanya tersisa 7.472 siswa pada 2029.
Untuk SMA/MA, meski tantangan lebih kompleks karena faktor ekonomi, mobilitas, dan kebutuhan bekerja, proyeksi menunjukkan penurunan dari 11.334 siswa saat ini menjadi 7.934 pada 2026, hingga 2.722 pada 2029.
Secara total, jumlah anak putus sekolah di Lampung yang saat ini sekitar 75.219 siswa diproyeksikan menyusut menjadi 48.358 pada 2026, 20.141 pada 2028, dan hanya 12.049 siswa pada 2029.
Tantangan Tuntaskan Nol Putus Sekolah
Namun, target nol putus sekolah mendekati 0 hanya dapat tercapai jika sejumlah persyaratan terpenuhi. Pertama, program berbasis data harus dijalankan konsisten, mulai dari penelusuran siswa berisiko hingga validasi faktor ekonomi keluarga. Kedua, jalur alternatif pendidikan seperti PKBM, SMA Terbuka, dan pembelajaran jarak jauh harus tersedia dan dapat diakses semua siswa yang membutuhkan.
Ketiga, dukungan pendanaan dan sumber daya manusia harus memadai. Guru, tenaga pendamping, dan pengawas harus tersedia di seluruh kabupaten/kota, dan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu harus menjamin anak tetap bersekolah. Keempat, mitigasi faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan anak, atau kebutuhan mendadak harus diperhitungkan, misalnya melalui jadwal belajar fleksibel, beasiswa darurat, atau fasilitas transportasi.
Kelima, komitmen lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI-Polri, masyarakat, dan lembaga pendidikan swasta harus dijaga agar langkah-langkah berbasis data dan jalur alternatif tidak terhambat.
Secara sosial-politik, target ini memperkuat citra pemerintah pro-rakyat dan progresif, sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah, meningkatkan peluang keluar dari siklus kemiskinan, sementara pemerintah memperoleh legitimasi sosial. Keberhasilan Lampung juga menjadikan provinsi ini model progresif di tingkat nasional dan meningkatkan posisi tawar dalam alokasi anggaran pusat.
Thomas Amirico menegaskan, “Dengan pendekatan berbasis data, kita bisa menargetkan intervensi secara presisi dan meminimalkan kasus yang terlewat. Program pendidikan fleksibel dan mitigasi ekonomi memastikan tidak ada anak yang tertinggal.”
Jika strategi ini dijalankan konsisten, Lampung berpotensi menekan angka putus sekolah mendekati nol sebelum 2029, memperkuat IPM, dan mencetak generasi muda yang produktif, cerdas, dan inovatif. Target nol putus sekolah, dengan demikian, bukan sekadar angka, tetapi investasi pendidikan, sosial, dan politik yang strategis bagi masa depan provinsi ini.(iwa)
