Lampung — Pengelolaan anggaran proyek preservasi jalan nasional ruas Tegineneng–KM 10 menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya tumpang tindih alokasi dana pada sejumlah paket pekerjaan tahun anggaran 2025.
Berdasarkan penelusuran data anggaran APBN 2025 pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional di wilayah Lampung, ditemukan indikasi penggunaan anggaran pada titik pekerjaan yang sama melalui beberapa paket berbeda. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pencatatan ganda terhadap objek pekerjaan fisik.
Sejumlah paket yang menjadi perhatian antara lain meliputi paket preservasi senilai Rp227,2 juta, paket peningkatan kapasitas sebesar Rp1,36 miliar, alokasi suplemen ruas Rp615,1 juta, serta anggaran pemeliharaan rutin koridor Terbanggi Besar–Tegineneng–KM 10 yang mencapai Rp5,62 miliar.
Pola pembagian paket pekerjaan dalam satu ruas yang sama perlu mendapat klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi kesalahan administrasi maupun potensi inefisiensi anggaran.
“Jika benar terdapat pekerjaan pada lokasi yang sama namun dibiayai dari beberapa skema anggaran, perlu dijelaskan perbedaan ruang lingkup pekerjaannya agar tidak menimbulkan persepsi adanya duplikasi,” ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Lampung menyampaikan bahwa pelaksanaan teknis kegiatan berada di bawah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis pekerjaan.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan di lapangan, sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan dana negara.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait pembagian ruang lingkup pekerjaan dari masing-masing paket pada ruas tersebut. Publik berharap klarifikasi terbuka dapat segera diberikan guna menghindari kesalahpahaman serta memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.(nomics)
