Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung bertransformasi menjadi penggerak hilirisasi pertanian di tingkat desa, bukan sekadar wadah aspirasi petani dan nelayan.
Dorongan itu disampaikan saat mengukuhkan 44 pengurus KTNA Lampung periode 2026–2031 di Aula Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (31/1/2026). Kepengurusan dipimpin Hanan A. Rozak berdasarkan SK Nomor 044/SKEP/KTNA NASIONAL/I/2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pertanian Lampung harus bergeser dari pola jual bahan mentah menuju pengolahan lokal yang memberi nilai tambah bagi petani.
“KTNA tidak boleh berhenti sebagai forum musyawarah. Saya ingin KTNA menjadi mesin hilirisasi desa yang nyata: mengorganisasi pascapanen, memperkuat kelompok usaha, dan memastikan petani menikmati nilai tambah,” kata Mirza.
Ia menempatkan arah kebijakan ini selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada agenda kemandirian pangan, kemandirian ekonomi, dan pembangunan dari desa.
Menurut Gubernur, peningkatan produksi harus berjalan bersamaan dengan perlindungan harga, perbaikan tata niaga, dan penguatan industri pengolahan lokal agar kesejahteraan petani benar-benar naik.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung mulai membangun infrastruktur pascapanen. Mirza telah menginstruksikan penyediaan fasilitas dryer (pengering) di setiap kabupaten untuk menekan fluktuasi harga saat panen raya dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.
Selain itu, program pupuk organik cair gratis ditargetkan menjangkau satu juta hektar lahan guna menurunkan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor.
Ketua Umum KTNA Nasional M. Yadi Sofyan Noor menilai Lampung memiliki potensi menjadi model nasional transformasi pertanian berbasis hilirisasi.
“KTNA Lampung harus menjadi barometer nasional. Pengurus tidak boleh hanya mengurus administrasi, tetapi turun ke lapangan sebagai jembatan teknologi dan pendamping petani menghadapi perubahan iklim,” ujar Yadi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi petani—koperasi, kelompok usaha bersama, dan unit pengolahan lokal—agar petani memiliki daya tawar lebih kuat di pasar.
Acara pengukuhan turut dihadiri Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi, perwakilan Kapolda Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPW Perhiptani, serta pimpinan OPD Pemprov Lampung dan pengurus KTNA kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Di akhir acara, Ketua Umum KTNA Nasional menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Lampung dan jajaran Forkopimda.(i-nomics)
