LAMPUNG SELATAN — Di tengah menguatnya isu efisiensi belanja pemerintah daerah, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan arah baru pengelolaan APBD yang lebih produktif dan berorientasi hasil. Ia menekankan setiap rupiah belanja daerah harus memberikan dampak ekonomi berlipat bagi masyarakat, minimal setara lima rupiah nilai manfaat.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung, Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mirza meminta pejabat administrator di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi vertikal untuk bertransformasi menjadi arsitek kebijakan yang kreatif dan inovatif, bukan sekadar pelaksana administrasi.
Menurutnya, peran tersebut penting agar potensi besar Lampung tidak berhenti pada kekayaan komoditas, tetapi benar-benar menjadi sumber kemakmuran masyarakat. Ia menegaskan bahwa esensi kehadiran pemerintah adalah mewujudkan amanat konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lampung sendiri, kata dia, memiliki kekuatan signifikan di sektor pertanian nasional. Provinsi ini menempati peringkat keenam untuk produksi padi dan jagung, peringkat pertama untuk ubi kayu dan nanas, serta peringkat kedua untuk kopi dan lada. Namun, besarnya produksi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Ia menyoroti angka kemiskinan Lampung yang masih berada di kisaran 10,6 persen pada periode 2024–2025, dengan konsentrasi terbesar di desa-desa yang bergantung pada sektor pertanian. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu melakukan intervensi yang lebih menyentuh aspek dasar pembangunan manusia, termasuk peningkatan kualitas gizi anak melalui pemanfaatan sumber pangan lokal seperti ayam, telur, dan ikan.
Dalam aspek fiskal, Mirza juga menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan belanja daerah. Ia mengingatkan agar organisasi perangkat daerah meninggalkan pola belanja seremonial yang tidak memberikan dampak ekonomi nyata.
“Ubah cara kita membelanjakan anggaran. Setiap belanja harus memberi efek ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung tengah menjalankan program penyaluran pupuk organik cair gratis untuk 1 juta hektare lahan pertanian pada 2025–2026. Dengan anggaran sekitar Rp150 miliar, program ini ditargetkan meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat daya beli petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 6,2–6,4 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai memperkuat kemandirian fiskal melalui pengelolaan sektor-sektor strategis sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, seperti pelabuhan perikanan, industri pakan, dan energi daerah.
Menutup arahannya, Mirza menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi Lampung sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur. Ia menilai pejabat administrator memiliki peran kunci sebagai penggerak perubahan yang menentukan arah pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.(iwa)
