Lampung menjadi provinsi pertama yang mendapat asistensi khusus Kemendagri untuk mengevaluasi kapasitas fiskal dan kesehatan APBD guna memperkuat kualitas pembangunan daerah.
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memasuki fase baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan asistensi komprehensif kepada pemerintah provinsi guna membedah struktur APBD, kapasitas fiskal, hingga kemampuan daerah memenuhi kebutuhan belanja pembangunan.
Langkah tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi pertama yang memperoleh pendampingan khusus dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait kesehatan fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyebut asistensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi APBD sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas terlaksananya agenda ini. Sebagaimana disampaikan Pak Dirjen, ini merupakan kegiatan perdana untuk tingkat provinsi dalam bentuk asistensi pengelolaan keuangan, kapasitas fiskal, dan APBD di suatu wilayah,” kata Marindo saat mengikuti Asistensi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dalam Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (11/6/2026).
Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, kemampuan fiskal menjadi salah satu tantangan utama pemerintah daerah. APBD tidak hanya dituntut mampu membiayai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga harus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, hingga penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, menurut Marindo, pendampingan dari Kemendagri menjadi kesempatan penting bagi Lampung untuk memperoleh rekomendasi strategis dalam memperkuat struktur anggaran daerah.
“Kami bersyukur karena Kemendagri sangat memahami kondisi Lampung sehingga kami dapat lebih terbuka berdiskusi mengenai kemampuan fiskal daerah dan berbagai tantangan yang dihadapi,” ujarnya.
APBD Harus Sehat dan Produktif
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan asistensi tersebut bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan upaya melakukan diagnosis menyeluruh terhadap kondisi APBD daerah.
Tujuannya adalah mencegah risiko defisit yang tidak terkendali, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, serta memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan berkelanjutan.
Menurut Fatoni, pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, memenuhi kewajiban mandatory spending, serta mengarahkan anggaran pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Output yang diharapkan dari asistensi ini adalah tersusunnya rencana aksi perbaikan tata kelola keuangan daerah dan solusi konkret atas berbagai kendala dalam perencanaan maupun penganggaran sehingga menghasilkan belanja yang berkualitas dan mampu mendanai program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kemendagri akan menelaah berbagai aspek penting, mulai dari komposisi belanja pegawai, kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja infrastruktur, hingga kualitas program pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada rendahnya realisasi belanja infrastruktur yang masih menjadi persoalan di sejumlah daerah, termasuk strategi mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Lampung Sedang Membangun Fondasi Baru
Asistensi Kemendagri datang pada saat Lampung tengah berupaya memperkuat kualitas pembangunan daerah.
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai agenda strategis mulai dari hilirisasi pertanian, penguatan investasi, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi.
Seluruh agenda tersebut membutuhkan satu syarat utama: APBD yang sehat dan memiliki ruang fiskal yang cukup.
Karena itu, asistensi dari pemerintah pusat dapat dibaca sebagai upaya memastikan transformasi pembangunan Lampung berjalan di atas fondasi keuangan yang kuat.
Bagi daerah, tantangan pembangunan saat ini bukan hanya bagaimana meningkatkan belanja, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.
Di titik itulah kualitas pengelolaan fiskal menjadi penentu.
Sebab APBD bukan sekadar dokumen angka tahunan.
APBD adalah cermin kapasitas sebuah daerah dalam mengubah sumber daya fiskal menjadi kesejahteraan masyarakat.(IWA)
