@Iwa Perkasa
Setahun lalu, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil keputusan yang tidak biasa. Seorang birokrat berusia 44 tahun dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, menjadikannya sekda definitif termuda dalam sejarah pemerintahan provinsi ini.
Nama itu adalah Marindo Kurniawan.
Penunjukan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat administratif. Ia menjadi penanda lahirnya generasi baru kepemimpinan birokrasi Lampung: lebih muda, lebih cepat, dan dituntut lebih adaptif terhadap perubahan.
Dalam tradisi pemerintahan daerah, seorang sekda bukanlah figur politik. Ia adalah mesin penggerak birokrasi. Jika gubernur menentukan arah, maka sekda memastikan seluruh roda pemerintahan bergerak menuju tujuan yang sama.
Setahun memimpin, setidaknya ada tiga jejak yang mulai terlihat dari kepemimpinan Marindo.
Pertama, percepatan transformasi digital.
Di bawah koordinasinya, digitalisasi pemerintahan tidak lagi diposisikan sebagai proyek teknologi, melainkan instrumen reformasi birokrasi. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan publik melalui aplikasi Lampung-In, hingga penghargaan nasional ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 menjadi indikator bahwa digitalisasi mulai menjadi identitas baru birokrasi Lampung.
Kedua, penguatan tata kelola fiskal dan pengawasan.
Pengalaman panjangnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tercermin dalam upaya memperkuat disiplin anggaran, digitalisasi pengawasan melalui e-Review, serta pendampingan komprehensif Kementerian Dalam Negeri terhadap kapasitas fiskal daerah. Di tengah ruang fiskal daerah yang semakin sempit, kemampuan menjaga kesehatan APBD menjadi salah satu ujian terpenting bagi seorang sekda. Marindo memimpin langsung koordinasi berkala dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung. Pengawasan ketat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memastikan akuntabilitas setiap rupiah anggaran.
Ketiga, konsolidasi internal birokrasi. Salah satu tantangan terbesar pemerintahan daerah adalah ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Dalam satu tahun terakhir, Sekretariat Daerah berupaya mengembalikan perannya sebagai pusat koordinasi dan orkestrasi kebijakan agar program pembangunan berjalan lebih terpadu.
Namun, menimbang satu tahun kepemimpinan tidak cukup hanya melihat capaian.
Pekerjaan rumah masih terbentang panjang.
Transformasi digital masih harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota dengan kualitas yang setara. Kapasitas fiskal daerah masih membutuhkan penguatan di tengah besarnya kebutuhan pembangunan. Reformasi birokrasi juga masih menuntut lahirnya aparatur yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Karena itu, tahun pertama Marindo Kurniawan mungkin belum dapat disebut sebagai puncak pencapaian. Tetapi setidaknya, satu tahun ini telah meletakkan fondasi.
Fondasi bagi birokrasi yang lebih digital, lebih akuntabel, dan lebih siap menghadapi tantangan baru. Masih ada tahun-tahun yang penuh tantangan yang harus dihadapi. Masih ada ruang-ruang sejarah yang bisa ia sumbangkan sampai dipastikan tata birokrasi benar-benar berubah, lebih dari sekadar fondasi. *****
