Persoalan pendidikan di Lampung bukan karena kekurangan sekolah, tetapi karena kepercayaan publik yang belum terdistribusi secara seimbang. Sekolah negeri menjadi tujuan utama, sedangkan banyak sekolah swasta masih dipandang sebagai alternatif terakhir.
Akan tetapi, sekolah swasta juga tidak bisa semata-mata menyalahkan keadaan. Untuk maju, yayasan dan pengelolanya harus kembali pada ruh pendirian sekolah, mencerdaskan bangsa. Sekolah harus dibangun dengan kesungguhan, ditopang sarana yang layak, guru yang kompeten, dan kualitas yang membuat orang tua yakin menitipkan masa depan anak-anaknya di sana.
@Iwa Perkasa
Pemandangan itu kembali terulang. Ribuan orang tua berburu kursi di SMA dan SMK negeri, sementara banyak sekolah swasta justru kesulitan mendapatkan peserta didik baru.
Fenomena tersebut kembali terlihat pada penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah SMA dan SMK swasta di berbagai daerah di Lampung menawarkan berbagai keringanan biaya, mulai dari pembebasan uang pendaftaran, penghapusan uang bangunan, hingga pembebasan SPP selama beberapa bulan bahkan sampai tiga tahun.
Sekilas, kebijakan itu tampak sebagai kabar baik bagi calon siswa dan orang tua. Namun di baliknya tersimpan kenyataan lain di mana sebagian sekolah swasta harus berjuang mempertahankan keberlangsungan lembaganya.
Diskon besar-besaran itu sesungguhnya bukan promosi semata, melainkan sinyal bahwa sebagian sekolah swasta sedang menghadapi tekanan serius di tengah sistem pendidikan yang belum sepenuhnya berimbang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, secara terbuka mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan sekolah swasta dan mendorong siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa sekolah swasta merupakan salah satu penyangga utama pendidikan menengah di Lampung.
Tanpa keberadaan sekolah swasta, pemerintah hampir mustahil memenuhi kebutuhan layanan pendidikan bagi seluruh lulusan SMP setiap tahunnya.
Paradigma yang Sulit Berubah
Ada tiga faktor utama yang membuat persoalan ini terus berulang.
Pertama, persepsi masyarakat yang masih menempatkan sekolah negeri sebagai simbol kualitas, prestise, dan biaya yang lebih terjangkau. Akibatnya, sekolah negeri selalu menjadi tujuan utama meski daya tampungnya terbatas.
Kedua, adanya ketimpangan dukungan pembiayaan. Sekolah negeri menikmati dukungan fiskal negara, mulai dari infrastruktur, guru ASN, hingga berbagai bantuan operasional. Sebaliknya, sebagian besar sekolah swasta bergantung pada uang sekolah dan bantuan yang terbatas.
Ketiga, belum terbentuknya kemitraan yang benar-benar setara antara pemerintah dan sekolah swasta dalam perencanaan pendidikan daerah.
Namun, terdapat fakta lain yang lebih mengejutkan.
Seorang pejabat yang pernah terlibat dalam pembinaan sekolah menengah swasta di Lampung mengungkapkan, tidak sedikit pemilik yayasan maupun pengurus sekolah swasta justru memilih menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga lain, bahkan di sekolah negeri.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan sekolah swasta tidak semata-mata terletak pada persaingan dengan sekolah negeri, tetapi juga menyangkut persoalan kepercayaan.
Sulit meminta masyarakat mempercayai sebuah sekolah apabila para pendiri dan pengelolanya sendiri memilih menyekolahkan anak-anak mereka di tempat lain.
Menurutnya, sekolah swasta harus memiliki keunggulan yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
“Harus ada yang diunggulkan sehingga orang tua yakin menitipkan anaknya di sana,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pendirian yayasan pendidikan tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi syarat administrasi atau membuka peluang bisnis semata.
“Membangun sekolah itu membangun peradaban. Sarana dan prasarana harus memadai, guru harus kompeten, dan mutu pendidikan harus menjadi prioritas.”
Pernyataan itu menjadi kritik sekaligus refleksi bagi dunia pendidikan swasta di Lampung. Sebab, persoalan yang dihadapi bukan hanya soal jumlah siswa, tetapi juga kualitas, diferensiasi, dan kemampuan membangun kepercayaan publik.
Alarm bagi Dunia Pendidikan
Fenomena diskon besar-besaran di sekolah swasta seharusnya dipandang sebagai alarm bagi dunia pendidikan di Lampung.
Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin sejumlah sekolah swasta akan mengalami kesulitan operasional, menurunkan kualitas layanan pendidikan, bahkan menghentikan aktivitasnya.
Ironisnya, ketika sekolah swasta melemah, pemerintah justru akan menghadapi beban yang lebih besar. Membangun ruang kelas baru, membuka sekolah negeri baru, dan menyediakan tambahan guru membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Dengan kata lain, menyelamatkan sekolah swasta bukan semata menyelamatkan sebuah lembaga pendidikan, melainkan menjaga keberlanjutan sistem pendidikan daerah secara keseluruhan.
Mencari Jalan Keluar
Persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan menitipkan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri ke sekolah swasta.
Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dan kebijakan yang lebih mendasar, mulai dari pemetaan kebutuhan pendidikan yang lebih akurat, dukungan pembiayaan bagi siswa yang memilih sekolah swasta, peningkatan mutu pendidikan, hingga penghapusan stigma bahwa sekolah swasta adalah pilihan nomor dua.
Pada saat yang sama, sekolah swasta juga harus berbenah. Mereka perlu membangun identitas, menciptakan keunggulan, memperkuat kualitas pembelajaran, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Karena tujuan pendidikan bukanlah membuat seluruh siswa masuk ke sekolah negeri, melainkan memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, di mana pun mereka bersekolah.
Inilah PR besar Disdik Lampung sesungguhnya! *****
