BANDAR LAMPUNG – Di tengah keberhasilan Provinsi Lampung menjaga tingkat pengangguran tetap rendah, Badan Pusat Statistik (BPS) justru mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian dunia pendidikan dan pasar kerja. Pengangguran lulusan perguruan tinggi melonjak tajam dan menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh jenjang pendidikan.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Lampung tentang Keadaan Ketenagakerjaan Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung tercatat sebesar 3,97 persen. Angka tersebut hanya naik tipis 0,02 poin persentase dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 3,95 persen.
Secara regional, capaian ini masih tergolong baik. Lampung menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terendah ketiga di Sumatera, berada di bawah Bengkulu (3,20 persen) dan Sumatera Selatan (3,60 persen), serta lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 4,65 persen.
Namun, di balik stabilnya angka pengangguran secara umum, terdapat perubahan yang sangat mencolok pada kelompok tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Pengangguran Sarjana Naik Paling Tajam
BPS mencatat TPT lulusan Diploma hingga Universitas melonjak dari 4,40 persen pada Februari 2026 menjadi 7,92 persen pada Mei 2026. Dalam waktu tiga bulan, tingkat pengangguran kelompok ini meningkat 3,52 poin persentase, menjadi kenaikan terbesar dibandingkan seluruh jenjang pendidikan.
Sebaliknya, kelompok lulusan SMK justru mengalami perbaikan paling besar. Tingkat penganggurannya turun dari 7,39 persen menjadi 5,23 persen atau turun 2,16 poin persentase.
Sementara lulusan SMA umum naik dari 5,24 persen menjadi 6,36 persen.
Lulusan SMP turun dari 4,65 persen menjadi 3,68 persen.
Lulusan SD ke bawah turun dari 1,64 persen menjadi 1,47 persen.
Data tersebut tidak dapat dimaknai bahwa pendidikan tinggi menyebabkan seseorang menganggur. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS menggambarkan kondisi pasar kerja, tetapi tidak menjelaskan penyebab perubahan tingkat pengangguran.
Namun, angka tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertemukan lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Berbagai faktor dapat memengaruhi kondisi tersebut, antara lain terbatasnya lapangan kerja formal, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri (skill mismatch), perubahan struktur ekonomi, hingga tingginya persaingan pada pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi.
Secara keseluruhan, Lampung memang mencatat perkembangan positif.
Jumlah penduduk yang bekerja meningkat menjadi 4,95 juta orang, bertambah sekitar 35.500 orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah angkatan kerja juga naik menjadi 5,15 juta orang.
Namun, kualitas pasar kerja masih menghadapi tantangan.
BPS mencatat 69,17 persen tenaga kerja Lampung masih bekerja di sektor informal, sedangkan pekerja formal hanya 30,83 persen.
Selain itu, 42,83 persen pekerja bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Di dalamnya terdapat 9,55 persen setengah penganggur dan 33,28 persen pekerja paruh waktu.
Data ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang bekerja, tetapi juga kualitas pekerjaan yang tersedia.
Alarm bagi Dunia Pendidikan
Lonjakan pengangguran lulusan perguruan tinggi menjadi sinyal penting bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat berhenti pada peningkatan angka kelulusan.
Dunia pendidikan perlu terus memperkuat kompetensi lulusan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah cepat, termasuk penguasaan teknologi, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta keterampilan yang relevan dengan transformasi industri.
Di sisi lain, pemerintah dan dunia usaha juga menghadapi tantangan untuk memperluas penciptaan lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik.
Keberhasilan menjaga tingkat pengangguran Lampung di bawah rata-rata nasional patut diapresiasi. Namun, data BPS mengingatkan bahwa tantangan berikutnya bukan sekadar menekan angka pengangguran, melainkan memastikan bahwa lulusan pendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.(iwa)
