Keputusan Pemerintah Provinsi Lampung memasukkan pinjaman daerah Rp1 triliun dalam Perubahan APBD 2026 menarik dilihat bukan semata sebagai tambahan utang, melainkan sebagai pilihan fiskal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
@Iwa Perkasa
Dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS yang ditandatangani Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD pada Jumat (7/8/2026), pendapatan daerah diproyeksikan Rp6,992 triliun, turun Rp19,67 miliar dari target awal. Sebaliknya, belanja naik dari Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, pemerintah menetapkan penerimaan pembiayaan Rp1,098 triliun, terdiri atas SiLPA Rp98,323 miliar dan pinjaman daerah Rp1 triliun. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, Rp100 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Pinjaman tersebut diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktu peningkatan jalan provinsi.
Pilihan itu secara ekonomi memiliki dasar yang kuat. Bagi Lampung yang perekonomiannya banyak ditopang pertanian, perkebunan, perdagangan dan industri, jalan bukan sekadar fasilitas publik. Jalan merupakan bagian dari infrastruktur produksi.
Jalan yang lebih baik dapat memperpendek waktu tempuh, menekan biaya distribusi, memperlancar arus komoditas dan memperluas akses masyarakat terhadap pasar. Dalam jangka lebih panjang, konektivitas yang baik juga dapat meningkatkan daya tarik investasi.
Kebutuhan Lampung memang masih besar. Pemerintah menetapkan target kemantapan jalan 2026 sebesar 83,55–85,70 persen, sementara kebutuhan pembiayaan peningkatan kemantapan jalan hingga 2029 diperkirakan sekitar Rp4,72 triliun.
Dengan kebutuhan sebesar itu, pinjaman Rp1 triliun tentu bukan penyelesaian seluruh persoalan. Namun, jika diarahkan kepada ruas-ruas strategis, pembiayaan tersebut dapat menjadi akselerator yang penting.
Kuncinya ada pada pemilihan proyek.
Ruas yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar, kawasan industri dengan pusat distribusi, serta wilayah produksi dengan pelabuhan akan memiliki dampak ekonomi lebih besar dibandingkan pembangunan yang tersebar tanpa prioritas.
Optimisme terhadap kebijakan ini juga mendapat dukungan dari kondisi ekonomi Lampung. Ekonomi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58 persen secara tahunan, berada dalam rentang target pertumbuhan 2026 sebesar 5,30–5,80 persen.
Inflasi Juni 2026 tercatat 2,46 persen, sedangkan NTP mencapai 129,90. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 berada pada 3,95 persen.
Angka-angka tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Lampung relatif baik. Tantangannya adalah memastikan momentum tersebut tidak berhenti sebagai pertumbuhan statistik, tetapi berubah menjadi produktivitas dan kesejahteraan yang lebih luas.
Di sinilah pembangunan infrastruktur dapat memainkan peran penting.
Jalan yang menghubungkan sentra pertanian dengan pasar, misalnya, dapat menekan biaya angkutan dan memperluas pilihan pasar bagi petani. Jika kemudian diikuti hilirisasi, komoditas tidak harus keluar dalam bentuk bahan mentah. Nilai tambah, investasi dan lapangan kerja dapat lebih banyak tercipta di Lampung.
Karena itu, keberhasilan pinjaman Rp1 triliun tidak cukup diukur dari berapa kilometer jalan yang selesai dibangun.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa biaya logistik yang turun, berapa waktu distribusi yang dipangkas, berapa sentra produksi yang terhubung, berapa investasi yang tumbuh, serta berapa pekerjaan dan nilai tambah baru yang tercipta.
Di sisi lain, pemerintah tetap harus menjaga disiplin fiskal. Pinjaman merupakan kewajiban yang harus dibayar. Apalagi dalam perubahan APBD 2026 sudah terdapat alokasi Rp100 miliar untuk cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Karena itu, setiap proyek yang dibiayai pinjaman harus mempunyai manfaat yang jelas, terukur dan berjangka panjang.
Prinsipnya, utang dapat menjadi sehat apabila kapasitas ekonomi tumbuh lebih cepat daripada kewajibannya.
Lampung sebenarnya memiliki modal untuk itu. Pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan serta posisi strategis di Sumatera memberikan basis ekonomi yang kuat. Infrastruktur yang lebih baik dapat menjadi penghubung seluruh potensi tersebut.
Maka, pinjaman Rp1 triliun tidak perlu dilihat semata-mata sebagai beban.
Utang dapat menjadi investasi, sepanjang uang tersebut benar-benar berubah menjadi infrastruktur yang menurunkan biaya ekonomi dan meningkatkan produktivitas daerah.*****
