BANDARLAMPUNG — Lampung belum bisa bernapas lega dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemantauan terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung pada Selasa (25/8/2026) mendeteksi 172 titik panas atau hotspot yang tersebar di 11 kabupaten/kota.
Jumlah itu memang turun dibandingkan 203 hotspot yang terdeteksi pada pemantauan 23 Agustus. Namun angka tersebut masih cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa ancaman kebakaran belum mereda, terutama ketika kondisi musim kemarau masih berlangsung.
Di saat yang sama, serangkaian kejadian karhutla di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, sejak 21 Agustus telah berdampak pada sekitar 802,4 hektare lahan.
Dua data tersebut menggambarkan dua sisi persoalan yang berbeda. Hotspot merupakan indikasi panas yang terdeteksi satelit dan perlu diverifikasi di lapangan. Sementara 802,4 hektare merupakan akumulasi lahan terdampak dari kejadian kebakaran di kawasan TNWK.
Menurut data BMKG Lampung yang dikutip pada 25 Agustus, 172 hotspot tersebut terdeteksi melalui pemantauan satelit Terra, Aqua, S-NPP dan NOAA20.
Dari jumlah itu, 161 titik memiliki tingkat kepercayaan sedang, enam tinggi dan lima rendah.
Sebarannya cukup mencolok.
Mesuji menjadi daerah dengan hotspot terbanyak, yakni 58 titik. Berikutnya Tulang Bawang 37 titik, Way Kanan 25 titik dan Lampung Utara 21 titik.
Tulang Bawang Barat tercatat 10 titik, Lampung Selatan enam, Lampung Tengah enam, Lampung Timur lima, Tanggamus dua, sementara Pesisir Barat dan Pringsewu masing-masing satu titik.
Jika empat daerah dengan jumlah tertinggi digabungkan, yakni Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan dan Lampung Utara, jumlahnya mencapai 141 hotspot atau sekitar 82 persen dari total hotspot Lampung.
Angka ini menunjukkan bahwa persoalan hotspot tidak tersebar secara merata di seluruh provinsi.
Konsentrasi terbesar justru berada di wilayah utara Lampung.
Namun angka hotspot perlu dibaca dengan hati-hati. 172 hotspot bukan berarti terdapat 172 kebakaran.
Hotspot merupakan indikasi adanya anomali suhu permukaan yang ditangkap satelit. Tingkat kepercayaan menunjukkan probabilitas bahwa titik tersebut benar-benar berkaitan dengan sumber panas, tetapi tetap membutuhkan verifikasi lapangan.
Karena itu, angka 172 lebih tepat diperlakukan sebagai sistem peringatan dini.
Namun ketika jumlahnya mencapai ratusan dan sebagian berada pada tingkat kepercayaan tinggi, kewaspadaan tentu tidak boleh diturunkan.
Terlebih pada saat yang sama, Lampung menghadapi kebakaran nyata di kawasan konservasi Way Kambas.
Way Kambas Mengalami Serangkaian Kebakaran
Kebakaran di kawasan TN Way Kambas pertama kali terdeteksi pada 21 Agustus.
Api di Resor Kuala Penet sempat berhasil dipadamkan pada 22 Agustus sekitar pukul 19.00 WIB. Kementerian Kehutanan kemudian menyatakan kondisi kebakaran di lokasi tersebut telah terkendali dan seluruh kelompok gajah yang dipantau dalam kondisi aman.
Namun setelah itu kembali muncul kejadian kebakaran di lokasi lain.
Pada 23–24 Agustus, kebakaran terjadi di wilayah Braja Kencana dan Braja Luhur. Pada 24 Agustus, titik kebakaran juga dilaporkan muncul di Rantau Jaya.
Menurut keterangan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, akumulasi lahan terdampak dari rangkaian kejadian tersebut mencapai sekitar 802,4 hektare.
Rinciannya, sekitar 673 hektare terdampak pada kejadian 21–22 Agustus di Braja Harjosari, kemudian sekitar 123 hektare di Braja Kencana dan Braja Luhur pada 23–24 Agustus, serta 6,4 hektare di Rantau Jaya.
Karena itu, angka 802,4 hektare harus dipahami sebagai akumulasi lahan terdampak, bukan berarti seluruh kawasan tersebut masih terbakar pada saat yang sama.
Perbedaan ini penting agar data karhutla tidak dibaca secara keliru.
Mengapa Way Kambas Menjadi Perhatian?
Way Kambas bukan sekadar kawasan hutan biasa.
Kawasan konservasi ini merupakan habitat penting satwa liar, termasuk gajah Sumatra. Pemerintah Provinsi Lampung menyebut terdapat 11 kelompok gajah liar di kawasan tersebut.
Karena itu, setiap kebakaran di TNWK membawa risiko yang lebih besar daripada sekadar kehilangan tutupan vegetasi.
Kebakaran juga berpotensi mengganggu habitat, sumber pakan, jalur pergerakan satwa dan keseimbangan ekosistem.
Pemerintah menyatakan kelompok gajah liar terdekat dari lokasi kebakaran berada sekitar 27 kilometer. Sementara gajah di Pusat Latihan Gajah (PLG) berada sekitar delapan kilometer dan dilaporkan aman.
Artinya, sejauh pemantauan yang dilakukan, belum ada laporan bahwa kelompok gajah tersebut terdampak langsung. Tetapi kondisi kebakaran tetap membutuhkan pengawasan ketat.
Pemerintah Pusat Turun Tangan
Besarnya ancaman membuat pemerintah pusat memperkuat penanganan.
Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/8) memantau perkembangan karhutla Lampung melalui konferensi video dari Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Forkopimda mengikuti konferensi tersebut secara daring dan menyampaikan kondisi terkini.
Atas arahan Presiden dan dukungan BNPB, dua helikopter water bombing dikerahkan ke Lampung. Satu unit digeser dari Palembang dan satu lainnya dari Jawa Timur.
Pemerintah pusat juga menambah 20 unit pompa air dengan selang sepanjang tiga kilometer, flexible tank, drone penyemprot berkapasitas 16, 30 hingga 100 liter, serta mengerahkan Tim Alfa TNI untuk membantu operasi dari darat.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan di lapangan tidak sederhana.
Sumber air di sejumlah lokasi berada sekitar 1,5 hingga tiga kilometer dari titik kebakaran. Vegetasi alang-alang yang kering juga memungkinkan api bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul setelah permukaan terlihat padam.
Karena itu, pemadaman tidak berhenti ketika kobaran api menghilang.
Pendinginan, penyekatan dan pemantauan ulang menjadi bagian penting untuk memastikan bara tidak kembali menjadi api.
203 Turun Menjadi 172, tetapi Belum Aman
Secara angka, perkembangan dari 203 menjadi 172 hotspot memang positif.
Ada pengurangan 31 titik atau sekitar 15,3 persen.
Tetapi angka tersebut belum cukup untuk disebut sebagai tren penurunan yang mapan.
Sebelumnya, pemantauan juga menunjukkan fluktuasi jumlah hotspot. Artinya, titik panas dapat meningkat kembali dalam waktu singkat ketika kondisi cuaca dan vegetasi mendukung.
Karena itu, yang lebih penting bukan hanya angka satu hari, melainkan arah pergerakannya dalam beberapa hari berikutnya.
Apakah 172 akan terus turun? Atau kembali melonjak?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena BMKG masih menempatkan Lampung dalam periode musim kemarau dengan potensi hujan yang belum merata.
Dalam kondisi demikian, hujan lokal di satu wilayah tidak otomatis menghilangkan risiko karhutla di wilayah lainnya.
Dari data terbaru, terlihat bahwa Lampung menghadapi dua persoalan sekaligus.
Pertama, hotspot tersebar luas, dengan konsentrasi terbesar di Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan dan Lampung Utara.
Kedua, terdapat kebakaran aktual di kawasan konservasi Way Kambas yang secara akumulatif telah berdampak sekitar 802,4 hektare sejak 21 Agustus.
Keduanya tidak boleh dicampur sebagai satu angka.
Hotspot adalah indikator dari satelit.
Luas lahan terdampak adalah hasil kejadian kebakaran yang telah dikonfirmasi di lapangan.
Tetapi keduanya memiliki hubungan yang sama. Hotspot merupakan alarm awal, sedangkan kebakaran adalah risiko yang harus dicegah sebelum alarm itu berubah menjadi bencana.
Lampung memang mencatat penurunan hotspot dibandingkan pemantauan 23 Agustus.
Tetapi 172 titik panas masih merupakan angka yang terlalu besar untuk membuat kewaspadaan diturunkan. Apalagi 82 persen hotspot terkonsentrasi di empat daerah.
Dan di sisi lain, Way Kambas telah menghadapi rangkaian kebakaran dengan akumulasi lahan terdampak sekitar 802,4 hektare.
Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla Lampung tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak hotspot yang berkurang hari ini.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi segera diverifikasi, apakah kebakaran di Way Kambas benar-benar terkendali, apakah tidak muncul kejadian baru, dan apakah tren hotspot terus menurun dalam beberapa hari ke depan.
Sebab dalam musim kemarau, api yang padam belum tentu berarti ancaman telah selesai.
Bara bisa bertahan. Hotspot baru bisa muncul. Dan satu titik api yang terlambat ditangani dapat kembali membuka persoalan yang jauh lebih besar.(iwa)
Sumber: BMKG Lampung; Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung; Kementerian Kehutanan; serta laporan lapangan Pangdam XXI/Radin Inten. Data hotspot merupakan indikasi satelit dan bukan secara otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran.
