Ada satu hal yang kerap luput dalam perdebatan tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Yang terbakar bukan hanya pohon, gambut dan cadangan karbon, tetapi juga kepercayaan pasar. Bagi Indonesia yang sedang membangun ekonomi karbon, ini bukan persoalan kecil. Setiap kebakaran gambut mempertanyakan kemampuan Indonesia menjaga karbon yang telah diklaim tersimpan. Dan ketika klaim itu diragukan, nilai ekonominya ikut terancam. Indonesia memiliki ambisi besar. Tetapi ambisi tersebut berdiri di atas satu syarat: hutan dan gambut harus benar-benar dijaga.
@Iwa Perkasa
Indonesia sedang memperluas pasar karbon kehutanan. Pemerintah menargetkan restorasi 12 juta hektare lahan kritis dan proyek pengurangan emisi kehutanan hingga 50 juta hektare.
Regulasi juga terus dibangun. Perubahan kerangka perdagangan karbon, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026, serta pengembangan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) menunjukkan upaya pemerintah memperkuat tata kelola, transparansi dan kepastian pasar.
Sejumlah proyek kehutanan bahkan telah memperoleh persetujuan, termasuk proyek yang bertumpu pada ekosistem gambut.
Namun pasar karbon tidak hanya membaca regulasi. Pasar membaca risiko. Dan di sinilah karhutla menjadi persoalan ekonomi.
Dalam proyek karbon berbasis alam dikenal istilah reversal risk, risiko ketika karbon yang sebelumnya diklaim tersimpan kembali dilepaskan ke atmosfer akibat kebakaran, pembalakan atau gangguan lainnya.
Pada proyek restorasi gambut, persoalannya sangat jelas, sekaligus mencemaskan. Sebab nilai ekonomi kredit karbon bergantung pada klaim bahwa karbon tetap tersimpan dalam ekosistem. Namu ketika hutan terbakar, klaim tersebut menghadapi persoalan mendasar.
Karena itu, standar karbon internasional mengenal mekanisme buffer pool, yakni cadangan kredit untuk mengantisipasi kehilangan akibat kejadian tak terduga seperti kebakaran yang berulang dan berskala besar menimbulkan pertanyaan yang lebih fundamental
Seberapa besar risiko yang sanggup ditanggung oleh mekanisme tersebut?
Bagi investor, jawabannya menentukan harga. Semakin besar risiko proyek gagal mempertahankan karbon yang dijanjikan, semakin besar pula kemungkinan investor meminta premi risiko atau mengalihkan modal ke proyek di negara lain.
Di sinilah dampak ekonomi karhutla menjadi lebih luas.
Jika satu proyek terbakar, kerugiannya dapat berupa hilangnya potensi kredit atau biaya pemulihan. Tetapi jika kebakaran terjadi berulang di berbagai wilayah, pasar dapat mulai mempertanyakan integritas sektor karbon berbasis alam Indonesia secara keseluruhan.
Muncul apa yang dapat disebut sebagai reputational discount, proyek Indonesia berpotensi dihargai lebih rendah karena dianggap membawa risiko lebih besar.
Akibatnya, biaya pembiayaan proyek restorasi bisa meningkat. Pembeli menjadi lebih selektif. Proses due diligence semakin ketat. Dan proyek yang sebenarnya belum terbakar pun dapat ikut terkena dampaknya.
Inilah kerugian yang sulit terlihat dalam laporan karhutla. Asap hari ini bisa menjadi diskon terhadap aset karbon Indonesia di masa depan.
Ironi Reformasi Tata Kelola
Ironinya, Indonesia justru sedang berusaha memperbaiki kepercayaan pasar.
Pemerintah memperbarui kerangka regulasi perdagangan karbon dan membangun sistem registrasi untuk meningkatkan transparansi serta kepastian transaksi. Langkah tersebut penting karena pasar karbon tidak akan berkembang tanpa kredibilitas.
Tetapi kredibilitas tidak hanya dibangun melalui sistem registrasi, metodologi atau teknologi dan harus lulus uji di lapangan.
Ketika pemerintah mengatakan sebuah kawasan mampu menjaga karbon yang tersimpan selama puluhan tahun, investor akan melihat apakah kawasan tersebut mampu bertahan melewati musim kemarau berikutnya.
Jika tidak, persoalannya bukan lagi sekadar kebakaran. Itu adalah kegagalan memenuhi premis ekonomi dari kredit karbon itu sendiri.
Di sinilah potensi terbentuknya lingkaran yang merugikan. Karhutla meningkatkan risiko proyek karbon. Risiko yang meningkat dapat menekan minat investor dan menaikkan biaya modal.
Modal yang lebih mahal berarti proyek restorasi dan pencegahan kebakaran membutuhkan biaya lebih besar. Jika investasi pencegahan tidak mencukupi, gambut tetap rentan kering dan terbakar. Kemudian kebakaran berikutnya kembali memperburuk persepsi pasar.
Karena itu, pencegahan karhutla sebenarnya merupakan investasi untuk menjaga nilai ekonomi karbon, bukan semata-mata biaya lingkungan.
Sekat kanal yang berfungsi, tata kelola air gambut, sistem pemantauan dini, patroli dan penegakan hukum mungkin terlihat sebagai pengeluaran pemerintah. Tetapi dalam perspektif ekonomi karbon, semuanya adalah infrastruktur untuk menjaga aset.
Ada persoalan lain yang tidak boleh diabaikan.
Menurut data yang disebut dalam materi awal, transaksi karbon nasional sejauh ini baru sekitar 3,1 juta ton CO2 ekuivalen, dengan kontribusi besar dari proyek teknologi dan energi.
Artinya, kontribusi proyek berbasis alam belum sebanding dengan ambisi Indonesia menjadikan hutan dan gambut sebagai salah satu fondasi ekonomi karbon.
Justru karena pasar ini masih dalam tahap membangun kredibilitas, Indonesia memiliki kesempatan sekaligus risiko besar.
Kesempatan untuk membuktikan bahwa ekosistem tropis dapat menghasilkan nilai ekonomi sekaligus dipertahankan.
Risikonya, jika integritas lingkungan tidak terbukti, pasar bisa mengambil kesimpulan sebaliknya.
Dunia Tidak Membeli Janji
Pasar karbon bukanlah pasar slogan. Pembeli kredit karbon membeli klaim bahwa sejumlah emisi telah dikurangi, dihindari atau karbon benar-benar tersimpan.
Karena itu, yang dinilai bukan hanya dokumen proyek, tetapi permanensi, tambahanitas, verifikasi, risiko kebocoran dan kemampuan proyek bertahan menghadapi gangguan.
Karhutla langsung menyentuh salah satu titik paling sensitif, yaitu permanensi.
Karbon yang seharusnya tersimpan puluhan tahun bisa dilepaskan dalam hitungan hari ketika hutan atau gambut terbakar.
Maka pencegahan karhutla harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar. Bukan hanya urusan kehutanan dan lingkungan. Bukan pula hanya persoalan asap dan kesehatan masyarakat. Pencegahan karhutla mutlak adalah bagian dari tata kelola aset ekonomi karbon Indonesia.
Indonesia boleh memiliki regulasi yang semakin baik, sistem registrasi yang semakin transparan dan target proyek karbon hingga puluhan juta hektare.
Tetapi semua itu pada akhirnya akan diuji oleh satu pertanyaan sederhana, apakah hutan dan gambut yang karbonnya kita jual hari ini masih berdiri dan menyimpan karbon beberapa dekade mendatang?
Jika jawabannya tidak meyakinkan, harga yang harus dibayar bukan hanya biaya memadamkan api.
Indonesia juga bisa kehilangan kesempatan memperoleh pembiayaan hijau, menghadapi premi risiko lebih tinggi dan harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan pasar terhadap proyek-proyek berikutnya.
Karena itu, karhutla seharusnya tidak lagi dipandang sebagai bencana yang datang setiap musim kemarau lalu selesai setelah hujan turun.
Dalam ekonomi karbon, setiap kebakaran adalah ujian terhadap kredibilitas yang membentuk wajah Indonesia di mata dunia. Jika kebakaran terus berulang, maka “habislah kita”
Catatan redaksi: Angka transaksi karbon, luas karhutla, target restorasi dan perkembangan regulasi merupakan data yang dinamis dan perlu dibaca sesuai periode pelaporannya. Istilah reversal risk dan reputational discount digunakan dalam artikel ini untuk menjelaskan risiko ekologis dan ekonomi terhadap kredibilitas proyek karbon berbasis alam.
