Republik ini tampaknya sedang diajak menonton drama politik yang tidak lucu. Wakil Presiden menyampaikan niat mundur. Presiden disebut tidak keberatan. Namun, setelah pertemuan panjang, yang muncul justru cerita bahwa Gibran Rakabuming Raka diminta tetap fight melalui jalur hukum. Serius gak sih!
Masalahnya, jalur yang hendak diperjuangkan itu justru dinyatakan sudah tertutup oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Lalu, sebenarnya republik ini sedang bermain apa sih?
Pada Selasa, 10 November 2026, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar 2,5 jam. Prasetyo menegaskan Prabowo tidak menolak niat tersebut.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Beberapa jam kemudian, Gibran sendiri mengatakan Prabowo menyarankan dirinya tetap fight, membawa dokumen pendidikan dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Tetapi Yusril memberikan penjelasan yang justru membuat cerita ini semakin rumit.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 telah berkekuatan hukum tetap. Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara tersebut. Yusril juga menjelaskan bahwa perkara PTUN yang masih berjalan berpotensi kehilangan objek sengketa setelah putusan MA dilaksanakan.
Dengan kata lain, Presiden disebut menyarankan fight, sementara Menko Hukum menjelaskan tidak tersedia lagi jalur hukum untuk melawan putusan tersebut.
Kalau begitu, fight yang mana?
Jangan-jangan publik diminta memahami sesuatu yang bahkan belum dijelaskan secara terang oleh para pejabatnya sendiri.
Persoalan ini sebenarnya tidak rumit jika semua pihak mau berbicara secara jelas.
Jika Gibran ingin mundur, sampaikan pengunduran diri secara resmi sesuai mekanisme konstitusi. Jika ingin bertahan, jalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan hadapi seluruh konsekuensi hukum maupun politik dari polemik yang berkembang.
Jangan membuat publik terus menebak apakah pernyataan mundur itu sungguh-sungguh, sekadar ungkapan di tengah tekanan, atau bagian dari strategi komunikasi politik.
Gibran mundur atau bertahan menjadi Wakil Presiden, mekanismenya sudah diatur dalam konstitusi. Mau jalur cepat, pengunduran diri sampaikan secara resmi kepada MPR. Dengan begitu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden cepat pula diproses melalui mekanisme pengisian jabatan dilakukan sesuai ketentuan UUD 1945.
Jadi, mekanismenya tersedia. Tidak perlu membuatnya menjadi drama berlapis.
Hal lain yang juga perlu diluruskan adalah putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak otomatis memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Putusan tentang dokumen pendidikan dan status jabatan Wakil Presiden merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.
Namun, jangan pula persoalan ini dikecilkan seolah hanya urusan dokumen administratif. Ketika polemik menyangkut persyaratan pencalonan pejabat tertinggi negara, kejelasan hukum dan pertanggungjawaban publik menjadi sangat penting.
Jangan Sampai Konstitusi Jadi Korban
Ada satu hal yang lebih besar daripada nasib politik Gibran, yakni bagaimana kekuasaan memperlakukan konstitusi.
Pengunduran diri bukan bahan untuk menguji reaksi publik. Pemakzulan bukan ancaman yang boleh dipakai sebagai alat tawar. Sementara putusan pengadilan bukan sesuatu yang bisa dipilih hanya karena hasilnya sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan politik.
Jika memang ada dasar untuk mempertahankan jabatan, jelaskan secara hukum. Jika ada keputusan yang harus dilaksanakan, laksanakan. Jika ingin mundur, tempuh prosedurnya. Jangan bilang sudah tapi belum. Jika sen kiri ya belok kiri, jangan ke kanan.
Kita tidak sedang membicarakan pergantian ketua organisasi atau pengunduran diri dari kepanitiaan. Ini jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Karena itu, jangan sampai rakyat menyaksikan sebuah ironi pejabatnya berbicara tentang mundur, Presiden disebut menyarankan bertahan, sementara pejabat hukum menyatakan jalan pembuktian yang ditawarkan sudah tertutup.
Kasihan Gibran. Tetapi lebih kasihan lagi jika konstitusi harus menanggung akibat dari drama politik para elite.
Negara ini punya konstitusi, bukan panggung sandiwara. Jangan sampai konstitusi bukan sekadar ditampar, tetapi diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya menjaganya.*****
