Pembangunan jalan menuju kawasan PSEL Kotabaru terus dipercepat. Namun, keberhasilan proyek ini tidak cukup diukur dari kesiapan infrastruktur. Kepastian pasokan sampah, pembiayaan pengangkutan, dan manfaat ekonomi bagi daerah menjadi ujian berikutnya.
Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Lampung Raya. Jalan akses sepanjang 1,7 kilometer menuju kawasan Kotabaru, Lampung Selatan, dilaporkan telah mencapai progres sekitar 80 persen.
Wakil Gubernur Jihan Nurlela meninjau pekerjaan tersebut pada 9 November 2026. Pemprov menargetkan jalan dapat segera diselesaikan agar pembangunan fasilitas PSEL bisa dimulai melalui groundbreaking pada Desember mendatang. Namun, angka 80 persen itu merupakan progres jalan akses, bukan progres pembangunan instalasi pengolahan sampahnya.
PSEL Lampung Raya dirancang mengolah sekitar 1.168,62 ton sampah per hari dari tiga daerah. Bandar Lampung diproyeksikan menyumbang 770,13 ton, Lampung Selatan 310,66 ton, dan Lampung Timur 87,83 ton. Dari pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari, fasilitas ini diperkirakan menghasilkan listrik 20–25 megawatt, setara kebutuhan sekitar 15 ribu rumah tangga berdaya 1.300 VA.
Proyek ini melibatkan Danantara dan konsorsium SUS Indoplas sebagai mitra pengembang. Target yang pernah disampaikan pemerintah adalah sampah mulai masuk dan diolah pada kuartal III 2028, kemudian beroperasi penuh pada kuartal IV 2028. Artinya, perjalanan menuju produksi listrik masih panjang.
Ada satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Perpres Nomor 109 Tahun 2025 menetapkan ketersediaan pasokan sedikitnya 1.000 ton sampah per hari sebagai salah satu kriteria penyelenggaraan PSEL. Regulasi yang sama juga mensyaratkan kesiapan pemerintah daerah dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah, penyediaan lahan, serta komitmen pengaturan retribusi pelayanan kebersihan.
Dengan proyeksi pasokan 1.168,62 ton per hari, Lampung memang berada di atas ambang minimal tersebut. Tetapi angka proyeksi tidak otomatis menjamin pasokan riil dan berkelanjutan. Pemerintah tiga daerah harus memastikan volume, kualitas, pemilahan, dan sistem pengangkutan sampah benar-benar siap ketika fasilitas beroperasi.
Konsekuensinya, PSEL bukan hanya urusan investor membangun instalasi dan PLN membeli listrik. Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab penting dalam rantai pasok sampah. Biaya pengumpulan dan pengangkutan juga harus dihitung secara cermat agar tidak menjadi beban fiskal yang membesar tanpa perencanaan.
Di sinilah transparansi kerja sama dan pembagian tanggung jawab menjadi penting. Masyarakat perlu mengetahui siapa menanggung biaya pengangkutan, bagaimana skema pembiayaan operasional, apa kewajiban pengembang, serta bagaimana pengawasan terhadap emisi dan residu pengolahan dilakukan.
Jangan berhenti pada proyek pembangkit
PSEL Lampung Raya berpotensi menjadi solusi ganda. Persoalan sampah perkotaan mendapat jalan keluar, sementara sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Namun, manfaat ekonomi daerah harus dirancang lebih jauh. Penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan pelaku usaha pengelolaan sampah, peluang ekonomi sirkular, dan transfer teknologi perlu menjadi bagian nyata dari proyek. Jangan sampai daerah hanya menjadi pemasok sampah dan penyedia infrastruktur, sementara nilai tambah terbesar dinikmati di luar Lampung.
Progres jalan akses 80 persen patut diapresiasi sebagai langkah awal. Tetapi ukuran keberhasilan PSEL kelak bukan hanya berdirinya fasilitas atau besarnya kapasitas listrik yang dihasilkan. Ukurannya adalah berkurangnya timbunan sampah, membaiknya kualitas lingkungan, terkendalinya beban fiskal daerah, dan hadirnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Lampung sedang menyiapkan jalan menuju energi dari sampah. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh sistem di belakang jalan itu benar-benar siap bekerja.
Catatan Nomics: Infrastruktur membuka jalan bagi proyek. Kepastian pasokan, tata kelola, dan pembagian manfaatlah yang menentukan apakah proyek benar-benar menguntungkan daerah.
