Golkar dan PDIP terang-terangan mendorong Hak Menyatakan Pendapat. PKB mulai memfinalisasi pilihan, PKS mengklaim komunikasi lintas fraksi berkembang, sementara Gerindra dan NasDem menekankan proses konstitusional.
Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memperlihatkan peta sikap yang lebih menarik di parlemen. Sejumlah tokoh dan anggota DPR dari berbagai partai mulai menyampaikan pandangan mengenai langkah yang seharusnya ditempuh setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi pilihan yang paling banyak mengemuka. Namun, suara lintas fraksi belum berarti kesepakatan politik sudah terbentuk. Ada yang mendorong segera diproses, ada yang masih mengkaji, dan ada pula yang menegaskan pentingnya mekanisme konstitusional.
Dari Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia termasuk yang paling tegas. Anggota DPR ini menilai HMP lebih relevan dibandingkan Hak Angket. Menurutnya, Hak Angket merupakan instrumen penyelidikan, sedangkan putusan MA telah memberikan dasar hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui sikap politik DPR.
Doli mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota fraksi lain. Ia berharap komunikasi tersebut segera menghasilkan kesimpulan. Sikapnya menunjukkan bahwa dorongan HMP tidak hanya menjadi wacana di luar parlemen, tetapi juga mulai dibicarakan di antara anggota DPR.
PDIP juga memberi sinyal kuat. Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyebut HMP sebagai pilihan paling rasional. Ia mengatakan dialog lintas fraksi telah berlangsung dan aspirasi datang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan akademisi.
Namun, pandangan Hasto sebagai pimpinan partai tidak otomatis menjadi keputusan resmi Fraksi PDIP. Andreas Hugo Pareira sebelumnya juga menyampaikan bahwa komunikasi masih berjalan dan proses pengajuan belum dipastikan.
Dari PKB, Ketua Kelompok Fraksi Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan perkembangan yang patut dicermati. Pada Selasa (10/11), ia menyebut penggunaan HMP sedang dipertimbangkan dan difinalisasi oleh pihaknya. Khozin menilai persoalan ini menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional harus lebih diutamakan daripada kalkulasi politik.
PKB juga mengingatkan bahwa Hak Angket dan HMP tidak harus ditempuh secara berurutan. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan dapat berdiri sendiri sesuai dasar serta kebutuhan konstitusionalnya.
Dari PKS, Rahmat Saleh mengaku telah berkomunikasi secara informal dengan sejumlah anggota lintas fraksi. Ia optimistis dukungan terhadap langkah konstitusional akan berkembang. Namun, komunikasi informal tersebut belum dapat dibaca sebagai keputusan resmi Fraksi PKS.
Sikap Gerindra menarik perhatian tersendiri. Juru bicara partai, Kamrussamad, menyatakan fraksinya akan membahas persoalan tersebut melalui rapat internal. Meski demikian, Gerindra menegaskan tidak akan menghalangi anggota atau fraksi lain menggunakan hak konstitusionalnya, baik HMP maupun Hak Angket.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menekankan bahwa persoalan Gibran harus diproses sesuai konstitusi. Ia menyebut pilihan pengunduran diri maupun proses pemberhentian sama-sama harus ditempatkan dalam koridor hukum.
Dari berbagai pernyataan tersebut, terlihat bahwa HMP mulai memperoleh ruang pembicaraan lintas partai. Tetapi tingkat dukungannya berbeda. Golkar dan PDIP menyuarakan dorongan lebih terbuka. PKB sedang memfinalisasi pertimbangan. PKS menyebut komunikasi lintas fraksi berkembang. Gerindra belum menetapkan sikap, sedangkan NasDem menekankan kepatuhan pada konstitusi.
Dukungan Politik Belum Menjadi Keputusan DPR
Peta suara ini menunjukkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi sekadar menjadi perdebatan di ruang publik. Ia telah masuk ke percakapan politik parlemen. Namun, penting membedakan pendapat individu anggota DPR, pernyataan pengurus partai, dan keputusan resmi fraksi.
Pimpinan DPR sendiri telah mengakui menerima laporan mengenai usulan HMP. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan persoalan itu akan ditindaklanjuti dengan mendengarkan masukan dari fraksi, komisi, dan anggota dewan.
Secara prosedural, HMP membutuhkan pengusulan dan persetujuan sesuai ketentuan UU MD3. Jika menyangkut dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat, prosesnya juga harus mengikuti mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945, termasuk pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusan MPR.
Karena itu, dukungan terhadap HMP tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai keputusan untuk memakzulkan Gibran. Dasar hukum, argumentasi, dan tahapan konstitusional tetap harus diuji.
Tetapi ada pertanyaan politik yang tak bisa dihindari. Apakah suara anggota lintas fraksi ini akan berkembang menjadi sikap resmi parlemen, atau berhenti setelah masing-masing partai selesai menghitung risiko politiknya?
Di sinilah ujian DPR sesungguhnya. Bukan sekadar keberanian menyampaikan pendapat, melainkan kesediaan menempatkan konstitusi di atas kepentingan koalisi dan kalkulasi kekuasaan.
Suara lintas fraksi mulai terdengar. Kini publik menunggu apakah suara itu akan menjadi keputusan politik DPR, atau sekadar riuh pernyataan yang kehilangan tindak lanjut.
