Puluhan agenda demonstrasi tersebar di sejumlah titik. Namun, dengan estimasi 2.500–2.700 peserta, Jakarta belum menunjukkan gelombang aksi raksasa seperti yang dikhawatirkan. Istana dan Senayan tetap menjadi pusat perhatian.
Rumor demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 10 November 2026 ternyata perlu dibaca dengan lebih cermat. Ibu Kota memang dipenuhi agenda penyampaian aspirasi. Namun, jumlah kegiatan yang banyak tidak otomatis berarti terjadi pengerahan massa dalam skala raksasa.
Polda Metro Jaya mencatat 74 kegiatan unjuk rasa dari total 83 kegiatan masyarakat pada Hari Pahlawan. Sebarannya meliputi 47 kegiatan di Jakarta Pusat, 18 di Jakarta Selatan, enam di Jakarta Timur, serta masing-masing satu di Jakarta Barat, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan.
Jumlah peserta diperkirakan 2.500–2.700 orang berdasarkan pemberitahuan resmi yang diterima kepolisian. Artinya, ada mobilisasi massa yang nyata, tetapi skalanya belum menunjukkan demonstrasi tunggal dengan puluhan ribu peserta. Polisi juga menyatakan situasi keamanan Jakarta aman dan terkendali.
Senayan menjadi salah satu pusat perhatian. Kawasan DPR/MPR masuk dalam titik prioritas pengamanan bersama Bundaran HI, Dukuh Atas, Monas, Tugu Tani, dan sejumlah kantor kementerian.
Namun, agenda demonstrasi di Senayan tidak tunggal. Ada kelompok mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta asosiasi PPPK paruh waktu yang membawa persoalan kepastian status kerja. Karena itu, tidak tepat menghubungkan seluruh aksi di depan DPR dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di sekitar Istana Wakil Presiden, tekanan politik terhadap Gibran juga menjadi perhatian. Kelompok yang menuntut Gibran mundur telah menyampaikan aspirasinya melalui aksi di kawasan Kebon Sirih. Namun, tanggal setiap aksi harus dibedakan agar laporan situasi hari ini tidak mencampurkan kejadian dari hari sebelumnya.
Polemik Gibran memang telah bergerak dari perdebatan politik dan media sosial menuju tuntutan yang dibawa ke ruang publik. Sejumlah kelompok mendorong DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya, termasuk melalui wacana Hak Menyatakan Pendapat. Meski demikian, demonstrasi dan proses konstitusional merupakan dua hal berbeda. Tuntutan di jalan tidak otomatis menentukan kedudukan hukum seorang pejabat negara.
Lalu bagaimana dengan rumor mobilisasi tandingan pendukung pemerintah?
Sampai penelusuran informasi terbuka dilakukan, belum ditemukan bukti terverifikasi mengenai pengerahan kelompok yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai Termul atau pendukung fanatik Prabowo-Gibran untuk menggelar aksi tandingan. Ketiadaan laporan bukan bukti mutlak bahwa tidak ada aktivitas semacam itu. Namun, rumor tersebut belum layak diberitakan sebagai fakta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap seluruh demonstrasi berlangsung tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Pemerintah daerah juga memastikan kegiatan perkantoran dan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa.
Dengan demikian, gambaran Jakarta pada Hari Pahlawan lebih tepat disebut ramai oleh berbagai agenda demonstrasi daripada dilanda demonstrasi besar-besaran. Ada tekanan politik, persoalan ketenagakerjaan, aspirasi mahasiswa, dan tuntutan masyarakat yang bertemu di sejumlah ruang publik.
Banyaknya aksi justru memperlihatkan bahwa kegelisahan masyarakat memiliki beragam sumber. Pemerintah perlu mendengar tanpa menganggap kritik sebagai ancaman. DPR juga perlu menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai keramaian di depan pagar parlemen.
Jadi, demo besar seperti yang dirumorkan? Belum terlihat. Jakarta memang hangat, tetapi belum terbukti memanas.
