Perum Bulog mulai mengakselerasi pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen sebagai upaya strategis menutup celah kehilangan hasil panen dan memperkuat rantai pasok pangan nasional. Program bernilai Rp5 triliun ini dinilai menjadi titik krusial dalam mengubah persoalan klasik, produksi tinggi tapi distribusi lemah, menjadi sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi.
Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (01/4/2026) yang melibatkan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga BPKP, pemerintah menegaskan bahwa implementasi Perpres Nomor 14 Tahun 2026 bukan sekadar proyek fisik, melainkan intervensi sistemik pada rantai pangan nasional.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pembangunan ini dirancang untuk menjawab akar persoalan pascapanen yang selama ini menyebabkan inefisiensi, mulai dari kehilangan hasil, kualitas yang menurun, hingga lemahnya posisi tawar petani.
“Penugasan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik dan ketahanan pangan nasional. Bulog akan memastikan pembangunan tepat lokasi, tepat fungsi, dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Bulog menyiapkan tiga fondasi utama, studi kelayakan komprehensif, sinkronisasi teknis dengan pemerintah, serta evaluasi finansial berbasis investasi pemerintah. Pendekatan ini menandai pergeseran dari proyek berbasis belanja menjadi investasi berbasis dampak.
Secara rinci, proyek ini mencakup pembangunan puluhan gudang, silo, dryer, hingga Rice Milling Unit (RMU) yang tersebar di 92 kabupaten. Infrastruktur ini dirancang untuk memangkas kehilangan pascapanen sekaligus meningkatkan kualitas dan daya simpan komoditas pangan.
Wilayah sentra produksi seperti Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan menjadi prioritas utama. Bagi Lampung, langkah ini menjadi sangat krusial. Di tengah tekanan pada sektor riil dan fluktuasi nilai tukar petani dalam beberapa bulan terakhir, penguatan infrastruktur pascapanen berpotensi menjadi “game changer” dalam menjaga stabilitas pendapatan petani sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
Sebaliknya, di wilayah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore, pembangunan difokuskan pada gudang penyimpanan untuk menjaga ketersediaan pangan saat distribusi terganggu cuaca ekstrem.
Setiap titik pembangunan akan melalui uji kelayakan teknis yang ketat, mulai dari kondisi tanah hingga akses logistik. Eksekusi fisik akan melibatkan BUMN Karya, memastikan proyek berjalan dalam skala besar dan terintegrasi.
Dengan proyek ini, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi sedang merombak fondasi logistik pangan nasional, dari sistem yang reaktif menjadi sistem yang mampu menjaga stabilitas produksi, harga, dan distribusi secara berkelanjutan.(iwa)
